Berita Tarakan Terkini
Benarkan VD Berstatus PNS, KKP Klas II Tarakan Bantah Ada Vaksinasi Berbayar
Kasus vaksinasi berbayar yang diduga dilakukan salah seorang oknum, berstatus PNS di instansi vertikal di Kota Tarakan terus berproses
TRIBUNKALTIM.CO, TARAKAN– Kasus vaksinasi berbayar yang diduga dilakukan salah seorang oknum, berstatus PNS di instansi vertikal di Kota Tarakan terus berproses.
Informasi dihimpun media, oknum berstatus PNS tersebut berdinas di Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) Klas II Tarakan yang berlokasi di Jalan Mulawarman.
Adapun pelaku yang telah diamankan Unit Tipikor Reskrim Polres Tarakan berdasarkan hasil operasi tangkap tangan (OTT) berinisial VD.
TribunKaltim.Co pun mencoba mengonfirmasi kebenaran VD adalah salah seorang pegawai di KKP Klas II Tarakan.
Ditemui awak media, dr. Rina Apridayati, Koordinator Substansi Upaya Kesehatan dan Lintas Wilayah KKP Klas II Tarakan cukup terkejut dan kaget mendengar kabar tersebut.
“Terus terang kami terkejut dengan hal ini. Kami juga baru tahu dan kami sebelumnya tidak tahu kalau ada salah seorang rekan kami terlibat dalam kasus OTT itu,” ujarnya.
Baca juga: Polres Tarakan Ungkap Kasus Vaksinasi Berbayar, Oknum PNS Instansi Vertikal Diduga Jadi Calo
Baca juga: Kapolres Tarakan Tegaskan Vaksinasi Covid-19 Gratis, Imbau Masyarakat Jangan Mudah Tertipu
Baca juga: Polres Tarakan Bongkar Kasus Vaksinasi Berbayar, Libatkan Oknum PNS Diduga sebagai Calo
Menyoal hal itu lanjutnya, pihaknya belum bisa memastikan kebenaran tersebut.
“Kami belum bisa menjawab hal itu karena kami belum tahu apa-apa. Menyoal nama VD, dia bukan salah satu tim yang bertanggung jawab dalam hal penanganan layanan vaksinasi di KKP. Kebetulan saya penanggung jawab vaksinasi di bagian seksi pelayanan dan saya koordinatornya,” tegasnya.
Ia melanjutkan, adapun keberadaan VD berstatus PNS dan jabatannya di bagian Tata Usaha di bagian keuangan KKP Klas II Tarakan.
Ia melanjutkan, jika pun oknum VD terlibat, kemungkinan bukan di bagian yang berurusan dengan vaksinasi secara langsung.
Menyoal kasus vaksinasi berbayar yang melibatkan VD, dr. Rina menegaskan, di KKP Klas II Tarakan tidak ada vaksinasi berbayar.
“Jika ada warga membayar itu bukan dari kami. Saya tegaskan tidak pernah ada vaksinasi berbayar kami berlakukan karena ini program pemerintah dan kami tidak pernah menerima gratifikasi apapun dari vaksin program pemerintah,” tegasnya.
Adapun lanjutnya, tindak lanjut terhadap oknum VD, pihaknya menyerahkan kepada kepolisian karena pihaknya juga baru menerima informasi dari rekan media.
Pihaknya juga mengakui belum menerima surat resmi dari Polres Tarakan terkait hal tersebut.
“Makanya kami belum bisa jawab detail lagi. Surat dari polres juga belum ada,” bebernya.
Selanjutnya kata dr. Rina, pihaknya sekali lagi menegaskan tidak ada vaksinasi berbayar yang diberlakukannya. Jika ada kasus tersebut, harus segera melaporkan ke pihaknya untuk diusut.