Breaking News:

Berita Pemkab Kutai Barat

Disepakati Fraksi-fraksi di DPRD Kutai Barat, APBD-P 2021 Ditetapkan Rp 2,94 Triliun

Pendapat akhir fraksi dan persetujuan bersama DPRD dan kepala daerah terhadap perubahan APBD 2021 yang berlangsung di Ruang Rapat Utama Kantor DPRD Ku

Editor: Diah Anggraeni
HO/Humas Pemkab Kubar
Penandatanganan pengesahan APBD-P 2021 oleh Ketua DPRD Ridwai dan Wakil Ketua H Aula serta dari Pemkab Sekda Ayonius. 

TRIBUNKALTIM.CO - Pendapat akhir fraksi dan persetujuan bersama DPRD dan kepala daerah terhadap perubahan APBD 2021 yang berlangsung di Ruang Rapat Utama Kantor DPRD Kutai Barat, Senin (20/9/2021) pukul 13.00 Wita, semua fraksi menyetujui dan menetapkan Perubahan APBD 2021 sebesar 2,94 triliun.

Acara tersebut dihadiri 19 anggota DPRD dan dipimpin langsung Ketua DPRD Kubar Ridwai, S.H.

Sementara dari pemerintah hadir Sekda Kubar Ayonius,S.Pd.,MM.

Baca juga: TP PKK Sekolaq Darat Juara Festival Pangan Lokal

Penandatanganan dilaksanakan setelah mendengarkan pendapat akhir fraksi dengan membubuhkan tanda tangan dari legislatif Ketua Ridwai, S.H. dan Wakil Ketua H. Aula serta dari Pemerintah Sekda Ayonius, S.Pd., M.M.

Ridwai berterima kasih terhadap pemkab dan anggota DPRD serta perangkat daerah yang terlibat menjalankan tugas dan fungsinya serta saran dan masukan di dalam pembahasan Perubahan APBD 2021, sehingga Rencana Perubahan APBD dapat disahkan pada hari ini, yang pada akhirnya dapat ditetapkan menjadi peraturan daerah tentang perubahan APBD tahun 2021 dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran perubahan APBD tahun anggaran 2021 secara resmi.

Fraksi PDI Perjuangan mendapatkan kesempatan pertama untuk memberikan masukannya, melalui Lusiana Ipin, S.Pd dalam pendapat akhir fraksinya dapat menerima Perubahan APBD Tahun 2021 dengan berbagai catatan mengingat waktu tinggal 3 bulan lagi, dan Fraksi Golongan Karya dengan juru bicaranya H. M. Zainuddin Thaib,SE, yang telah menyimak dan melihat berbagai aspek Perubahan APBD.

Baca juga: Bupati-Wabup Kubar Ikuti Pembekalan dari Kemendagri, Khusus Kepemimpinan Kepala Daerah Terpilih

Sementara Fraksi Hanura, Yelmianus Handian mencermati dan memahami serta mempelajari dapat menerima Perubahaan APBD 2021 dan segera disahkan menjadi peraturan daerah.

Dilanjutkan pemaparan Fraksi Amanat Gerakan Sejahtera (AGS), H. Sopiansyah, S.Pi. berdasarkan analisa dapat menerima dan berpesan semua anggaran untuk kepentingan masyarakat serta mengacu kepada perundang undangan yang berlaku. (adv)

Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

Tribun JualBeli
© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved