Breaking News:

Berita Pemkab Kutai Kartanegara

Bupati Dampingi Wagub Kaltim Tinjau Seleksi PPPK Guru

Wakil Gubernur Kaltim, Hadi Mulyadi bersama Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) Edi Damansyah meninjau pelaksanaan Seleksi Pegawai Pemerintah dengan

Editor: Diah Anggraeni
Prokom
Bupati Kukar Edi Damansyah saat mendampingi Wagub Kaltim Hadi Mulyadi meninjau pelaksanaan seleksi PPPK guru se-Kalimantan Timur di Tenggarong. 

TRIBUNKALTIM.CO - Wakil Gubernur Kaltim, Hadi Mulyadi bersama Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) Edi Damansyah meninjau pelaksanaan Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) guru se-Kalimantan Timur di tiga tempat yaitu SMKN 1 Tenggarong, SMKN 2 Tenggarong dan SMA 2 Tenggarong Seberang, pekan tadi.

Seleksi yang digelar pada 13-17 September 2021 tersebut diikuti oleh 1.662 orang peserta dengan ketersedian formasi 938 orang.

Baca juga: Selenggarakan Pelatihan Basic Operator dan Mechanic, Bupati: PT Buma Patut Dicontoh

Untuk Peserta yang mengikuti seleksi PPPK guru merupakan THL atau honorer sekolah di wilayah Kukar yang telah masuk dalam Dapodik Kukar.

Bupati Edi Damansyah usai peninjauan, ia telah menyurat kepada KemenPAN-RB untuk meminta prioritas bagi honorer yang sudah puluhan tahun bekerja.

Tanggapan dari KemenPAN-RB adalah tetap diberikan ruang tetapi tetap harus melalui seleksi dan dilaksanakan seleksi tersebut.

Karena keputusan bukan ada di kabupaten, Ia berharap peserta yang puluhan tahun sudah bekerja menjadi salah satu pertimbangan dalam mengambil keputusan.

Edi sangat berharap kabupaten diajak bicara tentang kuota penerimaan pegawai.

Karena, meski pemerintah pusat yang menentukan jumlah kuota, tapi gaji tetap dibebankan kepada kabupaten.

"Saya selalu menuntut hal ini karena tahun lalu dilakukan tes dan dibuka secara nasional dengan sistem pemilihan zonasi, banyak guru-guru yang lolos tetapi mengundurkan diri setelah ditempatkan tidak sesuai ekspektasi diri," ujar Edi.

Baca juga: OPD Kukar Harus Berkolaborasi dengan Diarpus

Edi menegaskan, dengan sistem seperti itu, maka akan terus merugikan bagi daerah.

Halaman
12
Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved