Enam Desa di Kabupaten Paser Masih Berstatus Blank Spot, Target Tahun 2023 Bisa Teratasi

TRIBUNKALTIM.CO, TANA PASER - Sebanyak 6 desa di Kabupaten Paser masih berstatus blank spot.

Pamkab Paser menargetkan masalah blank spot bisa teratasi Tahun 2023, dengan pembangunan tower pemancar sinyal. 

Sekadar diketahui, masyarakat di Kabupaten Paser belum sepenuhnya menikmati jaringan seluler, dengan kata lain masih ada beberapa wilayah yang blank spot.

Dari 139 desa di Kabupaten Paser, 6 di antaranya masih berstatus blank spot, yakni Desa Swan Slutung dan Long Sayo, Kecamatan Muara Komam; Segendang, Kecamatan Batu Engau; Kepala Telake dan Muara Toyu Kecamatan Long Kali; serta Desa Rantau Layung, Kecamatan Batu Sopang.

Dalam mengatasi persoalan tersebut, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Paser menargetkan 2023 mendatang permasalahan blank spot sudah teratasi.

Baca juga: 5 Desa di Paser Masih Mengalami Blank Spot, Begini Solusi dari Dinas Komunikasi

Baca juga: DPRD Tabalong Berguru Kelola Jaringan Telkomunikasi ke Daerah Blank Spot di Paser

Baca juga: Sebagai Area Blank Spot, Kawasan Berambai di Samarinda Jadi Sasaran Perluasan Jaringan Internet

Kepala Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian (DKISP) Paser, Hj Ina Rosana menjelaskan, penanganan blank spot dilakukan secara bertahap, dengan melihat anggaran keuangan daerah.

"Masih ada 6 desa yang blank spot, tahun 2022 kemampuan anggaran kami hanya bisa mendirikan 2 tower besar dan 1 tower kecil pemancar sinyal," tuturnya, Selasa (28/9/2021).

Tower besar berada di Desa Muara Payang, Kecamatan Muara Komam dan Desa Belimbing di Kecamatan Long Ikis.

Sedangkan menara kecil berada di Desa Binangon, Kecamatan Muara Komam, dengan total anggaran tersedia untuk pendirian tower pemancar sebesar Rp 5,5 miliar.

"Pengerjaannya awal 2022 mendatang, mudah-mudahan ini bisa mengatasi desa-desa yang ada di sekitarnya," ujar Hj Ina Rosana.

Pihaknya juga telah melakukan survei ke lokasi, serta masalah pembebasan lahan juga sudah rampung.

Lokasi dan syarat untuk membangun menara pemancar jaringan tersebut, yaitu adanya hibah lahan yang diserahkan desa ke Pemerintah Kabupaten Paser.

"Sudah kami survei, untuk Desa Belimbing dan Muara Payang, dan dari pihak penyedia jasa jaringan telekomunikasi juga sudah oke, tata ruang juga demikian, jadi sudah clear, persyaratannya sudah lengkap," jelasnya.

Proses perencanaan dilakukan tahun ini, sehingga 2022 mendatang tinggal pelaksanaan kegiatan fisik.

Selain diupayakan melalui anggaran daerah, pihaknya juga mengusulkan ke Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (Bakti) Kominfo untuk dapat menyasar desa-desa di Kabupaten Paser yang masih blank spot, di luar pembangunan menara yang dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Baca juga: Sidak ke Kantor DKISP Paser, Wabup Ingin 6 Wilayah Blank Spot Segera Diatasi, Bangun Tower Rp 10 M

"Kami mengusulkan, seperti Desa Muara Toyu, dan desa di Kecamatan Tanjung Aru, mudah-mudahan Bakti bisa merespons dan mengalokasikan pembangunan ke Kabupaten Paser," beber Ina.

Jika melalui Bakti Kominfo tidak sesuai yang diharapkan, maka proses pengerjaan ditargetkan 2023 mendatang.

"Membangun tower ini juga sangat tergantung dari ketersediaan listrik," ucap Kepala DKISP Paser. (*)