KSP Bocorkan Kriteria Panglima TNI Pengganti Hadi Tjahjanto, Ngabalin Beber Ada 3 Pertimbangan Utama

TRIBUNKALTIM.CO - Bursa pergantian Panglima TNI masih jadi perbincangan.

Diketahui, Marsekal Hadi Tjahjanto sebentar lagi memasuki masa pensiun.

Sejauh ini, terdapat dua nama yang digadang-gadang sebagai calon kuat Panglima TNI.

Keduanya yakni KSAD Jenderal Andika Perkasa dan KSAL Laksamana Yudo Margono.

Kewenangan memilih Panglima TNI sendiri ada di Presiden Jokowi.

Baca juga: KSAD Jenderal Andika Perkasa Digaransi Jabat Panglima TNI, Faktor Ini Bisa Jadi Penentu

Baca juga: Andika Perkasa Dekat dengan Jokowi, Yudo Margono Militer Berprestasi, Adu Kuat jadi Panglima TNI

Baca juga: BUKAN Yudo, Ini Kuda Hitam Calon Panglima TNI Pesaing Andika, Mantan Danjen Kopassus dan Pangkostrad

Sementara itu, Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden ( KSP) Ali Mochtar Ngabalin membebeberkan 3 kriteria calon Panglima TNI.

Selain punya kemampuan leadership dan manajemen, calon Panglima TNI wajib harus bisa mendukung program Pemerintah.

Dilansir dari Tribunnews.com dalam artikel berjudul Istana Bocorkan Kriteria Calon Pengganti Panglima TNI, Tak Hanya Soal Kepemimpinan dan Manajemen, Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI) Marsekal Hadi Tjahjanto akan memasuki masa pensiun pada akhir November 2021 mendatang.

Namun informasi terkait nama calon pengganti Panglima TNI belum ditetapkan atau diajukan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) kepada DPR RI.

Lantas, apa saja pertimbangan Presiden Jokowi dalam memilih calon pengganti Marsekal Hadi?

Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden ( KSP), Ali Mochtar Ngabalin buka suara terkait kriteria pemilihan calon pengganti Marsekal Hadi Tjahjanto.

Menurutnya, selain calon yang kuat dalam penguasaan organisasi seperti kemampuan leadership dan manajemen, ada faktor lain yang menjadi pertimbangan pemerintah.

Yakni, calon tersebut bisa sejalan dengan program-program yang telah dijalankan pemerintah.

"Untuk menentukan pimpinan tertinggi TNI ada hal yang memang harus dipertimbangkan selain TNI telah melaksanakan pengembangan organisasi, yang sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan organisasi baik kemampuan manajemen, leadership dan lain-lain."

"Tetapi jangan lupa bahwa semua kebutuhan itu, baik dari sisi kebutuhan organisasi maupun sumber daya manusia (SDM) yang ada di organisasi militer, tentu setidaknya dia akan bisa sejalan dengan program-program pemerintah," kata Ali Mochtar Ngabalin, dikutip dari tayangan Youtube tvOne, Minggu (3/10/2021).

Ali Mochtar Ngabalin menjelaskan, dukungan yang sejalan dari calon panglima TNI penting untuk mewujudkan postur organisasi yang seimbang.

Baca juga: Faktor Kedekatan, Pengamat Nilai Andika Perkasa Berpeluang Jadi Panglima TNI Ketimbang Yudo Margono

"Kenapa begitu karena tidak lain dalam rangka untuk menunjukkan apa yang disebut postur organisasi."

"Chemistry yang dibangun oleh seorang pimpinan TNI tidak lain harus sejalan dengan yang menjadi konsen pimpinan negara dalam hal ini adalah Presiden," ungkap Ngabalin.

Di sisi lain, Ali Mochtar Ngabalin juga berharap, calon petinggi TNI mendatang bisa membangun kerjasama yang baik dengan lembaga-lembaga negara lain.

"Yang kedua adalah dalam sisi pengembangan organisasi, pimpinan tertinggi TNI juga harus bisa membangun kerjasama dengan seluruh komponen organisasi atau lembaga negara lain, dalam hal ini adalah kepolisian RI."

"Jadi dibutuhkan pimpinan tertinggi TNI yang memiliki kemampuan sinergi secara erat dalam pengembangan organisasi dan kebutuhan negara Indonesia.

Itu poin yang menurut saya penting," jelas Ngabalin.

Baca juga: Isu Reshuffle Kabinet Jokowi Mencuat, Mahfud MD Terlempar, Andika Perkasa Tak Jadi Panglima TNI

Nama Calon yang Berpeluang Jadi Panglima TNI

Di sisi lain, terkait calon Panglima TNI, muncul dua nama yang disebut-sebut berpeluang kuat dipilih Jokowi.

Dua nama itu yakni KSAD Jenderal Andika Perkasa dan KSAL Laksamana Yudo Margono.

Apabila merujuk tradisi, Panglima TNI dijabat secara bergilir dari tiga angkatan yang ada, yakni AD, AL, dan AU.

Sebelum Hadi yang berasal dari TNI AU, Panglima TNI dijabat Gatot Nurmantyo yang berasal dari TNI AD.

Dengan demikian, apabila berdasar giliran, maka Panglima TNI akan diisi dari TNI AL, yakni KSAL Laksamana Yudo Margono.

Namun, Presiden juga memiliki hak istimewa atau prerogatif untuk mengusulkan calon Panglima TNI.

Namun, Presiden juga memiliki hak istimewa atau prerogatif untuk mengusulkan calon Panglima TNI.

"Sampai hari ini kami belum mendapatkan informasi mengenai surat Presiden tersebut. Dan menurut hemat kami itu wewenang dari Kementerian Setneg," kata dia.

Meski demikian, ia menyampaikan Presiden akan menaati prosedur dan aturan yang berlaku dalam proses pergantian Panglima TNI.

Baca juga: Istana Angkat Bicara Soal Sosok Calon Panglima TNI Pilihan Presiden Jokowi, Mengerucut 2 Nama

Baca juga: Jadi Calon Kuat Panglima TNI, Ini Reaksi KSAL Laksamana Yudo Margono: Kalau Tidak Siap, Nyebur Laut

"Selama ini Presiden kan selalu menaati apa yang kita sebut sebagai good governance. Jadi kalau Presiden selalu taat kepada konstitusi dan peraturan perundang-undangan berarti itu jalan proseduralnya."

"Jadi beliau pasti akan taat sesuai apa yang disampaikan melalui kewajibannya beliau untuk mematuhi peraturan perundang-undangan," jelasnya. (*)