Berita Nasional Terkini

TERUNGKAP Kriteria Calon Panglima TNI, Ngabalin Singgung Soal Kemampuan Manajemen & Leadership

Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP), Ali Mochtar Ngabalin buka suara terkait kriteria pemilihan calon pengganti Marsekal Hadi.

Editor: Ikbal Nurkarim
TRIBUNNEWS.COM/PUSPEN TNI
Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, S.I.P., didampingi Kapolri Jenderal Polisi Drs. Idham Azis, M.Si. memimpin rapat secara Virtual dengan Gugus Tugas Covid-19 Provinsi Papua melalui Video Coference (Vicon) bersama segenap pejabat daerah Provinsi Papua, bertempat di VIP Room Bandara Sentani Jayapura, Sabtu (29/08/2020). Inilah kriteria calon Panglima TNI. 

TRIBUNKALTIM.CO - Bursa calon Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI) masih menjadi perbincangan hangat publik.

Sosok pengganti Marsekal Hadi Tjahjanto yang akan memasuki masa pensiun pada akhir November 2021 mendatang masih tanda tanya.

Meski demikian istana telah membocorkan kriteria yang nantinya akan menjabat sebagai Panglima TNI.

Meski demikian, informasi terkait nama calon pengganti Panglima TNI belum ditetapkan.

Bahkan hingga saat ini nama calon Panglima TNI belum juga diajukan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) kepada DPR RI.

Baca juga: KSP Bocorkan Kriteria Panglima TNI Pengganti Hadi Tjahjanto, Ngabalin Beber Ada 3 Pertimbangan Utama

Baca juga: KSAD Jenderal Andika Perkasa Digaransi Jabat Panglima TNI, Faktor Ini Bisa Jadi Penentu

Baca juga: Andika Perkasa Dekat dengan Jokowi, Yudo Margono Militer Berprestasi, Adu Kuat jadi Panglima TNI

Lantas, apa saja pertimbangan Presiden Jokowi dalam memilih calon pengganti Marsekal Hadi?

Dilansir dari Tribunnews.com dengan judul artikel Istana Bocorkan Kriteria Calon Pengganti Panglima TNI, Tak Hanya Soal Kepemimpinan dan Manajemen, Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP), Ali Mochtar Ngabalin buka suara terkait kriteria pemilihan calon pengganti Marsekal Hadi.

Menurutnya, selain calon yang kuat dalam penguasaan organisasi seperti kemampuan leadership dan manajemen, ada faktor lain yang menjadi pertimbangan pemerintah.

Yakni, calon tersebut bisa sejalan dengan program-program yang telah dijalankan pemerintah.

"Untuk menentukan pimpinan tertinggi TNI ada hal yang memang harus dipertimbangkan selain TNI telah melaksanakan pengembangan organisasi, yang sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan organisasi baik kemampuan manajemen, leadership dan lain-lain."

"Tetapi jangan lupa bahwa semua kebutuhan itu, baik dari sisi kebutuhan organisasi maupun sumber daya manusia (SDM) yang ada di organisasi militer, tentu setidaknya dia akan bisa sejalan dengan program-program pemerintah," kata Ngabalin, dikutip dari tayangan Youtube tvOne, Minggu (3/10/2021).

PEMULANGAN EKS ISIS - Tenaga Ahli Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Ali Mochtar Ngabalin ketika diwawancara di Universitas Brawijaya (UB) Kota Malang, Sabtu (8/2/2020).
PEMULANGAN EKS ISIS - Tenaga Ahli Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Ali Mochtar Ngabalin ketika diwawancara di Universitas Brawijaya (UB) Kota Malang, Sabtu (8/2/2020). (KOMPAS.COM/ANDI HARTIK)

Baca juga: BUKAN Yudo, Ini Kuda Hitam Calon Panglima TNI Pesaing Andika, Mantan Danjen Kopassus dan Pangkostrad

Ngabalin menjelaskan, dukungan yang sejalan dari calon panglima TNI penting untuk mewujudkan postur organisasi yang seimbang.

"Kenapa begitu karena tidak lain dalam rangka untuk menunjukkan apa yang disebut postur organisasi."

"Chemistry yang dibangun oleh seorang pimpinan TNI tidak lain harus sejalan dengan yang menjadi konsen pimpinan negara dalam hal ini adalah Presiden," ungkap Ngabalin.

Di sisi lain, Ngabalin juga berharap, calon petinggi TNI mendatang bisa membangun kerjasama yang baik dengan lembaga-lembaga negara lain.

"Yang kedua adalah dalam sisi pengembangan organisasi, pimpinan tertinggi TNI juga harus bisa membangun kerjasama dengan seluruh komponen organisasi atau lembaga negara lain, dalam hal ini adalah kepolisian RI."

"Jadi dibutuhkan pimpinan tertinggi TNI yang memiliki kemampuan sinergi secara erat dalam pengembangan organisasi dan kebutuhan negara Indonesia. Itu poin yang menurut saya penting," jelas Ngabalin.

Baca juga: ADU KUAT Andika Perkasa dengan Yudo Margono jadi Panglima TNI, Dekat Jokowi Lawan Prestasi Mentereng

Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Yudo Margono (kiri) bertemu dengan Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Andika Perkasa.  Bursa calon Panglima TNI semakin menarik, mulai dari peluang Jenderal Andika Perkasa hingga Wapres salah sebut. Siapa gantikan Hadi Tjahjanto?
Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Yudo Margono (kiri) bertemu dengan Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Andika Perkasa. Bursa calon Panglima TNI semakin menarik, mulai dari peluang Jenderal Andika Perkasa hingga Wapres salah sebut. Siapa gantikan Hadi Tjahjanto? (tni.mil.id)

Nama Calon yang Berpeluang Jadi Panglima TNI

Di sisi lain, terkait calon Panglima TNI, muncul dua nama yang disebut-sebut berpeluang kuat dipilih Jokowi.

Dua nama itu yakni KSAD Jenderal Andika Perkasa dan KSAL Laksamana Yudo Margono.

Apabila merujuk tradisi, Panglima TNI dijabat secara bergilir dari tiga angkatan yang ada, yakni AD, AL, dan AU.

Sebelum Hadi yang berasal dari TNI AU, Panglima TNI dijabat Gatot Nurmantyo yang berasal dari TNI AD.

Dengan demikian, apabila berdasar giliran, maka Panglima TNI akan diisi dari TNI AL, yakni KSAL Laksamana Yudo Margono.

Namun, Presiden juga memiliki hak istimewa atau prerogatif untuk mengusulkan calon Panglima TNI.

Baca juga: Faktor Kedekatan, Pengamat Nilai Andika Perkasa Berpeluang Jadi Panglima TNI Ketimbang Yudo Margono

Kata Istana soal Nama Calon Panglima TNI

Juru Bicara Presiden, Fadjroel Rahman memberikan tanggapan calon Panglima TNI yang akan dipilih Jokowi.

Menurut Fadjroel, pemilihan Panglima TNI merupakan prerogratif Presiden.

"Ini bagian dari hak prerogatif beliau. Jadi yang kita tahu, ada waktu di mana Pak Panglima akan selesai masa tugasnya. Dan secara prosedural tentu ada penggantian. Mengenai prosesnya itu betul-betul di tangan Presiden Joko Widodo," jelas Fadjroel di Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa, (28/9/2021).

Terkait kapan surat Presiden tersebut akan dikirimkan, Fadjroel mengaku belum mendapatkan informasi mengenai hal itu.

Ia meminta agar hal ini ditanyakan kembali ke Kementerian Sekretariat Negara.

"Sampai hari ini kami belum mendapatkan informasi mengenai surat Presiden tersebut. Dan menurut hemat kami itu wewenang dari Kementerian Setneg," kata dia.

Baca juga: Isu Reshuffle Kabinet Jokowi Mencuat, Mahfud MD Terlempar, Andika Perkasa Tak Jadi Panglima TNI

Baca juga: Bursa Calon Panglima TNI, Jokowi Disebut Segera Ajukan Surpres ke DPR, 2 Nama Jadi Calon Potensial

Meski demikian, ia menyampaikan Presiden akan menaati prosedur dan aturan yang berlaku dalam proses pergantian Panglima TNI.

"Selama ini Presiden kan selalu menaati apa yang kita sebut sebagai good governance. Jadi kalau Presiden selalu taat kepada konstitusi dan peraturan perundang-undangan berarti itu jalan proseduralnya."

"Jadi beliau pasti akan taat sesuai apa yang disampaikan melalui kewajibannya beliau untuk mematuhi peraturan perundang-undangan," jelasnya. (*)

Sumber: Tribun Kaltim
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved