Protes Warga Desa di Kutim

Terkait Protes Warga Desa Long Bentuq Kutim, Satpol PP Kaltim Akui Ada Kebocoran Saat Razia

Proses penegakan hukum terkait maraknya kendaraan batubara maupun sawit yang melintas jalan umum dirasakan pemerintah sulit diberantas

Penulis: Jino Prayudi Kartono | Editor: Budi Susilo
TRIBUNKALTIM.CO/JINO KARTONO
Kasi Lidik Satpol PP Kalimantan Timur, Hasfil Hakim, menjelaskan, proses penegakan hukum terkait maraknya kendaraan batubara maupun sawit yang melintas jalan umum dirasakan pemerintah sulit diberantas. TRIBUNKALTIM.CO/JINO PRAYUDI KARTONO 

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA - Proses penegakan hukum terkait maraknya kendaraan batubara maupun sawit yang melintas jalan umum dirasakan pemerintah sulit diberantas.

Sebab setiap kali lakukan tindakan hukum, para pelaku masih saja melakukan aksinya. Seperti halnya dalam fenomena di Desa Long Bentuq, Kabupaten Kutai Timur, jalan rusak diduga ada aktivitas angkutan batubara dan sawit.

Terkadang antara aparat penegak hukum maupun supir truk pun seringkali kucing-kucingan saat melakukan tindakan.

Hal tersebut juga dirasakan oleh Satpol PP Kalimantan Timur.

Baca juga: Warga Desa Long Bentuq Kutim Protes, Satpol PP Kaltim akan Berkoordinasi Bersama Dishub

Baca juga: Berikut 3 Tuntutan Warga Desa Long Bentuq Kutim soal Angkutan Batubara dan Sawit

Baca juga: BREAKING NEWS Warga Desa Long Bentuq Kutim Tolak Angkutan Batubara dan Sawit

Melalui kasi Lidik Satpol PP Kaltim Hasfil Hakim, Selasa (5/10/2021) mengatakan bahwa pihaknya seringkali melakukan tindakan hukum bersama kepolisian dan beberapa instansi terkait.

Hanya ketika melaksanakan razia para pelaku seringkali bersembunyi. Hanya tersisa kendaraan seperti truk yang disita oleh aparat penegak hukum.

"Namun kadang kadang mereka melihat kami razia mereka bersembunyi juga. Sering bocor informasinya," ucapnya.

Apalagi dengan adanya undang-undang cipta kerja Omnibus Law membuat semua beberapa perda dianggap tidak berfungsi.

Baca juga: Pemkab Kutim akan Kawal Pembangungan Plasma Terkait Tuntutan Masyarakat di Desa Long Bentuq

Contohnya saja perda yang diminta masyarakat yaitu perda nomor 10 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Jalan Umum dan Khusus untuk Kegiatan Pengangkutan Batubara dan Kelapa Sawit.

Dalam Undang-undang Omnibus Law menyebut memperbolehkan jalan umum digunakan untuk kendaraan angkut batubara maupun sawit.

"Itu yang ada di Perda tahun nomor 10 tahun 2012 itu, hanya sekarang ini bertentangan dengan Undang-undang Omnibus Law itu kan memberikan kemenangan mereka setiap pengusahan bisa menggunakan jalan. Termasuk jalan umum," ucapnya.

Warga Protes karena Jalan Rusak

Diberitakan sebelumnya, warga Desa Long Bentuq Kabupaten Kutai Timur, terus menuntut agar pemerintah bertindak tegas terkait lalu-lalang angkutan batubara dan sawit.

Mereka menyebut jika kendaraan tersebut merusak jalan desa.

Para warga pun mendatangi Kantor Satpol PP Kalimantan Timur (Kaltim), Selasa (5/10/2021).

Halaman
12
Sumber: Tribun Kaltim
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved