LIVE STREAMING Mata Najwa Trans7 Malam Ini, Serdadu Era Baru, Soroti Wacana Dwifungsi TNI - Polri

Tujuan dari wacana ini guna menyiasati kekosongan pemimpin menjelang Pilkada Serentak 2024.

Diketahui, pada tahun 2024 mendatang ada 271 daerah yang akan menghelat Pilkada, mulai dari tingkat kabupaten, kota hingga provinsi.

"Yang paling utama adalah kami memperhatikan aturan.

Bagaimana diatur, baik undang-undang," kata Kepala Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri Benin Irwan

"Peraturan pemerintah, itu yang kami lakukan terlebih dahulu," tuturnya.

Baca juga: Curhat di Mata Najwa, Pegawai KPK yang Dipecat Kecewa soal Tunjangan Hari Tua

Wacana itu bukan lagi barang baru, lantaran pada pilkada 2016-2018, ada Perwira aktif TNI-Polri yang ditunjuk pemerintah sebagai pejabat kepala daerah.

Meski demikian, dengan adanya wacana itu akhirnya membuat masyarakat gaduh di media sosial dan juga menuai kritik dari berbagai kalangan.

Sebab wacana ini mengingatkan kembali soal Dwifungsi angkatan bersenjata yang pernah diterapkan pada masa orde baru.

Saat itu, angkatan bersenjata menjalankan perannya sebagai kekuatan pertahanan di Indonesia sekaligus menjalankan tugas sebagai pengatur negara.

Tapi belakangan, kebijakan ini diketahui membawa dampak buruk berupa dominasi militer atas warga sipil.

Menanggapi hal itu, Direktur Eksekutif Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Khoirunnisa Nur mengungkapkan bahwa Ketika nanti pejabat kepala daerah kemudian diberikan ke TNI-Polri, dugaan ke sana adalah mengembalikan lagi Dwifungsi ABRI.

"Dan itu menjadi catatan kita, karena itu tadi, saat reformasi kemarin kan, salah satu yang diperjuangkan adalah melepaskan (dwifungsi) itu untuk tidak lagi menempatkan posisi-posisi sipil atau peran-peran sipil ke TNI DAN Polri," Ungkap Khoirunnisa Nur dalam Instagram @matanajwa, Selasa (6/10/21).

Selain itu, Khoirunnisa Nur juga mengatakan jika TNI dan Polri adalah lembaga yang mempunyai kewenangan besar.

Baca juga: Mata Najwa Tadi Malam, Terbongkar Risiko Dukungan kepada 56 Pegawai KPK yang Dipecat