Breaking News:

Berita Kukar Terkini

Komisi I DPRD Kukar Sayangkan Hanya Staf Perusahaan PT CKBM yang Hadir Saat RDP dengan Karyawan

Rapat dengar pendapat (RDP) terkait permasalahan  perjanjian kerja, upah kerja minimum, lembur, dan cuti oleh PT Cipta Kompak Buana Mandiri (CKBM)

TRIBUNKALTIM.CO/HO
Wakil Ketua Komisi I DPRD Kukar H Achmad Jaiz.TRIBUNKALTIM.CO/HO 

TRIBUNKALTIM.CO,TENGGARONG- Rapat dengar pendapat (RDP) terkait permasalahan  perjanjian kerja, upah kerja minimum, lembur, dan cuti oleh PT Cipta Kompak Buana Mandiri (CKBM), digelar bersama Komisi I DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara Senin (11/10/2021) lalu.

Rapat sendiri dipimpin Wakil Ketua Komisi I H Achmad Jaiz didampingi anggota H Abdul Rahman, Budiman, Johansyah, Hairendra serta Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Kutai Kartanegara (Distransnaker), Babinsa dan Staf Perusahaan.

Ahmad Jaiz memaparkan perihal RDP, salah satunya membahas terkait mediasi Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG) di Senipah Desa Teluk Pemedas, Kecamatan  Samboja, Kabupaten Kukar.

Dalam hal ini, pemutusan kerja terhadap karyawan yang dinilai tak sesuai prosedur aturan ketenagakerjaan, menuai polemik.

Hingga tidak adanya kesepakatan antar dua belah pihak, maka persoalan ini masuk ke Komisi I DPRD Kukar.

Baca juga: Dua Raperda Disetujui DPRD Kukar, 10 Rancangan Peraturan Daerah Dalam Pembahasan

Baca juga: Staf Khusus Menkumham RI Datangi Lapas Tenggarong Kukar, Berikut Agendanya di Kota Raja

"Kemarin (Senin) ada kita undang OPD Teknis Disnaker, Perusahaan Daerah Kelistrikan dan Sumber Daya Energi (KSDE) sebagai pemegang saham Perusda adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, 10 persen saham pemerintah kita yang ada PLTG," ungkap Achmad Jaiz saat dikonfirmasi, Kamis (14/10/2021) hari ini.

Politikus partai Golkar juga menyayangkan dalam mediasi yang difasilitasi Komisi I DPRD tak berjalan mulus.

Lantaran pihak perusahaan hanya mengirim utusan yaitu karyawan dan staf adminstrasi yang tidak bisa mengambil sikap serta keputusan.

"Kami (Komisi I DPRD) akan melayangkan surat lagi dalam minggu ini untuk mengundang dan memanggil lagi pimpinan perusahaan agar bisa hadir, jika surat tidak ditanggapi, kami akan bersurat pada pemegang saham salah satunya  KSDE dan PT Toba Sejahtera," tegas Achmad Jaiz.

Baca juga: Dua Hari Pemulihan, Mitra Kukar FC Akui Perbaiki Lini Depan dan Pertahanan

"Jangan abaikan DPRD, tolong pelaku usaha mana pun, DPRD ini lembaga terhormat, tolong dihargai dan hadirkan person yang bisa membuat keputusan," sambung Achmad Jaiz. (*)

Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved