APDESI Kaltim Sebut Kepala Desa Kurang Memonitor Usulan Anggaran Usai Musrenbang

TRIBUNKALTIM.CO, TANA PASER- Ketua Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Provinsi Kalimantan Timur, Muhammad Subhan, menyebutkan porsi anggaran pembangunan insfratruktur desa oleh pemerintah saat ini seimbang.

Menurutnya, anggaran yang disediakan tidak ada kaitannya dengan faktor kedekatan antara Kepala Desa (Kades) dengan Pemerintah Kabupaten/Kota atau Anggota DPRD, maupun Pemerintah Pusat.

"Tidak ada pengkotak-kotakan antara kepala desa ini lebih dekat dengan siapa, yang ada hanya apakah kepala desa memiliki keberanian mengusulkan melalui aplikasi Bapeddalitbang," jelasnya. Selasa (2/11/2021).

Dikatakan Subhan, yang menjadi kendala yaitu desa-desa yang berada di pelosok, memiliki keterbatasan akses transportasi dan informasi.

Baca juga: Sosialisasi TORA oleh KLHK, Pemkab Paser Usulkan 49 Ribu Hektar Lahan

Baca juga: Dapat Sorotan Tajam, Bangun Rumjab Bupati Penajam Paser Utara Tahap Satu Selesai

Baca juga: Peringati Hari Jadi Ke-22, DWP Paser Gelar Seminar Pencegahan Stunting

Pada saat Musrenbang di Kecamatan, para Kades yang berada di pelosok langsung pulang ke desa masing-masing, sehingga pengusulannya tidak lagi dimonitor.

"Kabanyakan mereka tidak memomonitor usulannya, apakah sudah masuk di sistem aplikasi atau tidak, atau ada permasalahan di sistem itu," kata Subhan.

Hal itu yang menjadi sebab, setiap desa anggarannya berbeda, sehingga Desa di pelosok tidak tersentuh oleh pembangunan, dan yang dekat dengan kecamatan atau kabupaten lebih banyak.

Dalam mengatasi keterbatasan akses informasi (blank spot) sambung Subhan, perlu ada adanya pembangunan tower. Hanya saja, masyarakat desa perlu mendukung untuk mencapai hal tersebut.

"Kami menemui kasus, ada desa yang akan dibangunkan tower telekomunikasi, namun lokasi yang akan dijadikan spot pembangunan tower, harga tanah naik berkali lipat dari harga normal, ini yang menjadi persoalan lanjutan," urainya.

Baca juga: UPDATE Virus Corona di Penajam Paser Utara, 2 Kasus Baru Covid-19, tak Ada Pasien Wafat

Untuk itu, perlu adanya kerjasama semua pihak baik pemerintah desa maupun masyarakat, agar tidak ada muncul anggapan bahwa porsi pembangunan setiap desa berbeda.

"Harus ada dukungan semua pihak, tidak hanya pemerintah yang berusaha, namun masyarakat juga perlu mendukung dalam pembangunan desa," tutup Subhan. (*)