Berita Nasional Terkini

BURSA Calon Panglima TNI, Jenderal Andika Dipilih Presiden, DPR Segera Gelar Fit and Proper Test

Dalam surpres, KSAD Jenderal Andika Perkasa dipilih Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menjadi calon Panglima TNI.

Editor: Ikbal Nurkarim
Tribunnews/Irwan Rismawan
Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad), Jenderal TNI Andika Perkasa, dipilih presiden untuk jadi Panglima TNI menggantikan Marsekal Hadi Tjahjanto. 

"Agar TNI dapat mewujudkan dirinya sebagai alat negara yang profesional dan efektif dalam mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara," ucapnya.

Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Pratikno mengatakan, pemerintah berharap DPR memberikan keputusan secepatnya mengingat Hadi Tjahjanto segera memasuki masa pensiun November ini.

"Kami sangat mengharapkan untuk bisa memperoleh persetujuan secepatnya sehingga pemerintah bisa segera menerbitkan keputusan presiden. Dan juga bapak presiden bisa segera melantik Panglima TNI yang baru sebelum Panglima TNI yang sekarang ini berakhir masa jabatannya," tandasnya.

Baca juga: Pesan Marsekal Hadi Tjahjanto Jelang Pergantian Panglima TNI: Bersiap Hadapi Perang Semesta

Banyak Unsur Politis?

Pengamat militer dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Khairul Fahmi menilai, proses pengisian jabatan Panglima TNI kali ini tampak adanya situasi yang kurang sehat.

Hal itu terjadi karena hadirnya beragam "kampanye" dan aksi dukung-mendukung yang cenderung berlebihan, termasuk dari kalangan politisi.

"Padahal kita tahu bahwa pengusulan Panglima TNI merupakan hak dan kewenangan Presiden.

Tidak ada yang boleh dan bisa mendikte Presiden," kata dia.

Menurut Fahmi, dampak adanya narasi "kampanye" keunggulan masing-masing kandidat justru membuat panglima TNI berikutnya sulit terbebas dari komitmen-komitmen politik sektoral.

Selain itu, hal itu juga akan menjadi ganjalan bagi TNI untuk secara fair berjarak dengan kekuatan politik yang sebelumnya getol mendukung panglimanya.

Ia pun mengingatkan mengenai salah satu agenda reformasi, yakni menjadikan TNI sebagai alat negara yang profesional dan mumpuni dalam menegakkan kedaulatan dan keamanan nasional.

Caranya adalah dengan membatasi peran dan pelibatannya di luar agenda politik negara.

Baca juga: Jelang Pergantian Panglima TNI, Para Perwira Diminta Bersiap Hadapi Perang Semesta

Apalagi dalam urusan politik sektoral, bahkan elektoral.

Karena itu, yang menjadi keprihatinan saat ini adalah masih adanya pihak-pihak yang seakan bisa mendikte Presiden Joko Widodo dalam menentukan panglima berikutnya.

Halaman
123
Sumber: Tribun Kaltim
  • Berita Populer
    Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved