Berbuntut Panjang, Luhut Binsar Pandjaitan dan Erick Thohir Dilaporkan ke KPK soal Bisnis PCR

TRIBUNKALTIM.CO - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan dan Menteri BUMN Erick Thohir dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) oleh Partai Rakyat Adil Makmur (Prima) melaporkan, Kamis (4/11/2021).

Dugaan keterlibatan sejumlah pejabat di Kabinet Presiden Joko Widodo dalam pengadaan alat kesehatan dalam penanganan pandemi jadi perbincangan di media sosial. 

Salah satunya yang jadi sorotan yakni sosok Luhut Binsar Pandjaitan.

Ia diduga terkait dengan perusahaan penyedia tes PCR, tes antigen dan sejumlah skrining Covid-19 lain.

Keterlibatan sejumlah pejabat di lingkaran Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait bisnis layanan tes PCR memang tengah menjadi sorotan publik.

Baca juga: Dituduh Bermain Bisnis Tes PCR, Luhut Akui Tak Ambil Keuntungan Sebut Dirinya Minta Antigen Dipakai

Baca juga: LENGKAP! RESPONS Luhut Binsar Pandjaitan soal Tuduhan Bermain di Bisnis Tes PCR

Baca juga: NEWS VIDEO Luhut Bantah Tuduhan Terlibat Bisnis Tes PCR

Terbaru, Luhut dan Erick Thohir dilaporkan ke KPK oleh Parta Rakyat Adil Makmur (Prima).

Wakil Ketua Umum Partai Prima Alif Kamal mengatakan, laporan terhadap dua menteri itu dilakukan berdasarkan hasil investigasi pemberitaan media terkait dugaan adanya keterlibatan pejabat negara dalam bisnis PCR.

"Sebenarnya yang beredar di media itu sudah banyak, investigasi dari Tempo minimal," ujar Alif di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis dikutip dari Kompas.com.

Alif menilai, investigasi pemberitaan media terkait keterlibatan dua pejabat itu patut ditindaklanjuti oleh KPK sebagai data awal.

Selanjutnya, ia meminta KPK mendalami lebih jauh terkait dugaan adanya penggunaan kekuasaan untuk bermain dalam bisnis PCR.

“Ini saya pikir menjadi data awal bagi KPK untuk bisa mengungkap, panggil saja itu Luhut, panggil aja itu Erick agar kemudian KPK clear menjelaskan kepada publik bahwa yang terjadi seperti ini," kata Alif.

"Nanti bukti-bukti itu, pihak KPK aja yang menjelaskan, kami sudah menyampaikan tadi lewat laporan kami," ucap dia.

Prima berharap, KPK dapat mempelajari kliping majalah yang dibawa dalam laporannya dan menindaklanjuti laporan tersebut.

"Kami minta KPK untuk mengklarifikasi berita beredar sesuai aturan pengadaan barang dan jasa," kata Alif.

Baca juga: REAKSI Luhut Binsar Pandjaitan Dosorot Diduga Terlibat Bisnis PCR, Jubir: Sama Sekali Tidak Benar

Dugaan keterlibatan meraup keuntungan dari pengadaan tes Covid-19 ini bersumber dari dua perusahaan yakni PT Toba Sejahtera dan PT Toba Bumi Energi, yang di dalamnya masih terdapat kepemilikan saham Luhut.

Kemudian, kedua perusahaan tersebut tertarik untuk berinvestasi di PT Genomerik Solidaritas Indonesia (GSI).

Adapun GSI merupakan laboratorium yang bergerak menyediakan fasilitas testing Covid-19.

Sementara itu, Juru Bicara Menko Marves Jodi Mahardi menepis keterlibatan Luhut dalam pengadaan alat kesehatan, seperti PCR, antigen, serta skrining Covid-19.

"Sama sekali tidak benar. ya begitulah kalau oknum sudah hati dan pikirannya ingin menjatuhkan orang lain. Orang ingin berbuat baik pun dihajar dengan segala cara. Ini akan membuat pihak-pihak yang ingin tulus membantu dalam masa krisis enggan," kata Jodi kepada Kompas.com, Selasa (2/11/2021).

Jodi menyampaikan bahwa Luhut hanya memiliki saham kurang dari 10 persen di Toba Bumi Energi, anak perusahaan Toba Bara Sejahtera.

"Jadi, Pak Luhut tidak memiliki kontrol mayoritas di TBS, sehingga kita tidak bisa berkomentar terkait Toba Bumi Energi," kata dia.

Senada, Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga menampik bahwa Erick terlibat dalam bisnis tes PCR.

Menurut dia, isu yang menyebut Erick ikut berbisnis tes PCR itu tendensius.

Sebab, kata dia, PT GSI, perusahaan penyedia tes Covid-19 yang dikaitkan dengan Erick, hingga saat ini hanya melakukan 700.000 tes PCR.

Baca juga: Selain Penumpang Pesawat, Wajib PCR Akan Diterapkan di Transportasi Lain, Luhut: Dilakukan Bertahap

Angka itu hanya 2,5 persen dari total tes PCR di Indonesia yang sudah mencapai 28,4 juta.

"Jadi kalau dikatakan bermain, kan lucu ya, 2,5 persen gitu. Kalau mencapai 30 persen atau 50 persen itu oke lah bisa dikatakan bahwa GSI ini ada bermain-main. Tapi hanya 2,5 persen," ujar Arya kepada media, Selasa (2/11/2021)

Luhut Ngaku Tak Ambil Untung Tes PCR

Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan dituding ikut terlibat di dalamnya. 

Luhut diduga terafiliasi dengan perusahaan penyedia layanan jasa tes Covid-19 PCR, PT Genomik Solidaritas Indonesia (GSI).

Menanggapi hal itu, Luhut pun menepis tuduhan yang menyebut dirinya bermain bisnis tes PCR.

Dilansir dari Tribunnews.com dengan judul artikel Luhut Ngaku Tak Ambil Untung Tes PCR: Saya yang Minta Antigen Dipakai di Berbagai Transportasi, Luhut menegaskan dirinya tak pernah ambil keuntungan sedikit pun dari bisnis PT GSI.

Luhut bahkan mengaku menjadi pihak yang meminta penggunaan tes antigen sebagai syarat perjalanan, menggantikan tes PCR.

"Ketika kasus menurun awal September lalu, saya juga yang meminta agar penggunaan antigen dapat diterapkan pada beberapa moda transportasi yang sebelumnya menggunakan PCR sebagai persyaratan utama," jelas Luhut, dikutip dari Instagram Story-nya, @luhut.pandjaitan, Kamis (4/11/2021).

Sementara soal wajibnya tes PCR beberapa waktu lalu, Luhut mengatakan kebijakan itu diambil karena melihat meningkatnya mobilitas masyarakat.

Baca juga: Harga Tes PCR Diturunkan Jadi Rp 300 Ribu, Luhut: Berlaku 3x24 Jam untuk Perjalanan Naik Pesawat

Di sisi lain, tingkat kedisiplinan masyarakat patuh protokol kesehatan semakin menurun.

Kendati demikian, ia mengaku selalu mendorong tes PCR untuk semakin ditekan.

"Saya juga selalu mendorong agar harga tes PCR bisa diturunkan sehingga terus dapat menjangkau masyarakat yang membutuhkan," lanjutnya.

Diketahui, PT GSI lahir dari PT Toba Bumi Energi dan PT Toba Sejahtra, anak PT TBS Energi Utama Tbk (TOBA) yang sebagian kecil sahamnya dimiliki Luhut.

Luhut menjelaskan, dari awal PT GSI tak ada tujuan untuk mencari keuntungan bagi para pemegang sahamnya.

Sebagai perusahaan kewirausahaan sosial, PT GSI memang berniat membantu penyediaan fasilitas tes Covid-19 dengan kapasitas besar.

Hal tersebut melihat pada awal pandemi, Indonesia masih terkendala dalam penyediaan tes Covid-19.

"Kenapa saya tidak menggunakan nama yayasan? karena memang bantuan yang tersedia berada dari perusahaan."

"Dan memang tidak ada yang saya sembunyikan di situ," tambah Luhut.

Luhut kembali menekankan, sebagai pemegang saham, ia tak pernah meraup keuntungan dalam bentuk apapun.

Justru, kata Luhut, keuntungan perusahaan banyak dipakai untuk memberikan tes Covid-19 secara gratis ke masyarakat.

Baca juga: Menko Luhut Kunjungi BLK Samarinda, Roby: Program Pusat Selaras dengan Kebijakan Gubernur

Khususnya, pada masyarakat yang kurang mampu dan tenaga kesehatan, termausk di RSDC Wisma Atlet Kemayoran.

"Hingga saat ini tak ada pembagian keuntungan baik dalam bentuk dividen maupun dalam bentuk lain kepada pemegang sahamnya," tegasnya.

Luhut menuturkan, sebenarnya ia tidak nyaman harus menunjukan segala aktivitasnya termasuk donasi terkait tes PCR ini.

Namun, mendengar tudingan berbisnis di balik kebijakan tes PCR, ia harus menjelaskan fakta kebenaran yang ada.

"Namun, saya berkesimpulan harus menjelaskan dengan detail sesuai fakta yang ada dikarenakan ada disinformasi yang efeknya tidak hanya menimbulkan kegaduhan."

"Tetapi juga memunculkan ketakutan bagi mereka yang punya niat tulus dan semangatsolidaritas tinggi untuk melihat negeri ini bangkit lalu pulih dari pandemi," pungkasnya. (*)