Breaking News:

Berita Kukar Terkini

Inilah Nama-nama 5 Pejabat Kepala Dinas di Kukar Hasil Seleksi Terbuka

Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) akhirnya mengumumkan lima orang Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama.

Penulis: Aris Joni | Editor: Budi Susilo
HO/PEMKAB KUKAR
Lima pejabat saat dilantik di bawah jembatan Kukar, Kalimantan Timur. Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) akhirnya mengumumkan lima orang Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (PPTP) yang lolos seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama. 

TRIBUNKALTIM.CO, TENGGARONG - Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) akhirnya mengumumkan lima orang Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (PPTP) yang lolos seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP).

Masing-masing pejabat tersebut menduduki jabatan kepala atau pimpinan di lima OPD yang diseleksikan.

Dan telah dilantik Bupati Kukar, Edi Damansyah di bawah jembatan Kutai Kartanegara pada, Jumat (12/11/2021) lalu.

Dari lima pejabat yang lolos tersebut, di antaranya Tauhid Afrilian noor dilantik sebagai Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kukar.

Baca juga: Tinjau Jembatan di Marangkayu, Bupati Kukar Minta Stakeholder dan Masyarakat Jaga Aset

Baca juga: Bupati Kukar Minta Persiapkan Pembinaan Menghadapi MTQ Tingkat Kaltim

Baca juga: Bupati Kukar Kukuhkan FKDM dan Minta Sesuai Tupoksi Deteksi Dini Potensi Kebencanaan

Muslik dilantik sebagai Kadis Perikanan dan Kelautan (DKP) Kukar, Maman Setiawan dilantik sebagai Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman (DPKP) Kukar.

Wisnu Wardhana dilantik sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum diisi oleh Wisnu Wardhana.

Dan Rakhmadi dilantik sebagai Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kukar.

Bupati Kukar, Edi Damansyah mengingatkan kepada setiap pejabat pimpinan tinggi pratama di lingkungan Pemkab Kukar.

Baca juga: Paparkan Peran ASN dan Warga, Bupati Kukar Sebut Keduanya Penting dalam Pembangunan Menuju IKN

Tujuannya agar ke depan dalam menyusun rencana kegiatan baik yang bersifat urusan wajib maupun pilihan harus berdasarkan basis data yang akurat dan evaluasi yang baik.

Menurut dia, hal tersebut harus menjadi perhatian khusus sehingga kedepan tidak ada lagi sistem kerja yang berdasarkan hasil penerawangan atau ramalan.

Halaman
12
Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved