Breaking News:

Berita Kaltara Terkini

Disnakertrans Kaltara Ingin Penetapan UMP 2022 Dilakukan Secara Musyawarah

Pihak Disnakertrans Kaltara menginginkan proses penetapan upah minimum provinsi (UMP) tahun 2022.

Penulis: Maulana Ilhami Fawdi | Editor: Budi Susilo
TRIBUNKALTIM.CO/MAULANA ILHAMI
Kabid Hubungan Industrial dan Pengawasan Tenaga Kerja Disnakertrans Kaltara, Suwarsono, jelaskan soal UMP di Kalimantan Utara. 

TRIBUNKALTIM.CO, TANJUNG SELOR - Pihak Disnakertrans Kaltara menginginkan proses penetapan upah minimum provinsi (UMP) tahun 2022 dilaksanakan berdasarkan kesepakatan atau musyawarah mufakat.

Pihaknya tidak ingin pelaksanaan penetapan UMP menggunakan cara voting atau pemungutan suara.

Proses penetapan UMP 2022 sendiri baru akan dilaksanakan pada esok hari di Tarakan, di mana penetapan UMP akan dilakukan oleh Dewan Pengupahan.

Hal itu diungkapkan Kabid Hubungan Industrial dan Pengawasan Tenaga Kerja Disnakertrans Kaltara, Suwarsono, Rabu (17/11/2021).

Baca juga: UMP Kaltara 2022, Disnakertrans Pastikan Naik

Baca juga: UMP Kaltim 2022 Naik 1,11 Persen, Ketua Apindo Sebut Belum Tepat Waktunya, Pengusaha Baru Bangkit

Baca juga: UMP dan UMK di Kaltim Naik, Apindo Nilai tak Perlu jadi Keributan Tiap Tahun

"Penetapan ini nanti oleh Dewan Pengupah karena itu ada unsur pengusaha, pemerintah dan pekerja dari serikat," kata Suwarsono kepada TribunKaltara.com.

"Kami tidak ingin sampai voting, kita ingin musyawarah," ujarnya.

Ia menjelaskan, rapat penetapan UMP 2022 esok hari, adalah lanjutan dari rapat sebelumnya yang dilakukan pada Senin lalu untuk menyamakan persepi terkait indikator penetapan UMP.

Menurutnya persamaan persepsi tersebut penting agar pada rapat penetapan UMP nanti dapat terlaksana secara musyawarah mufakat.

Baca juga: UMK 2022 Samarinda Masih Dibahas, Dewan Pengupahan Tunggu UMP Resmi Diumumkan

Lebih lanjut, Suwarsono memastikan pada penetapan UMP 2022 nanti, pihaknya mengacu pada aturan PP No.36 tahun 2021 sebagai produk hukum turunan dari UU Cipta Kerja.

"Kemarin Senin kita sudah rapat untuk menyamakan persepsi dulu, kita membaca data statistik, itu harus disamakan dulu persepsinya dan sumbernya harus sama kemarin sumbernya satu dari BPS," ujarnya.

"Dan pasti nanti kita mengacu pada PP 36 2021 turunan dari UU Cipta Kerja itu," tuturnya.

Pihaknya pun optimis penetapan UMP 2022 dapat dilakukan sebelum tanggal 20 November mendatang. (*)

Sumber: Tribun kaltara
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

Tribun JualBeli
© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved