Breaking News:

Berita Kaltim Terkini

UMP dan UMK di Kaltim Naik, Apindo Nilai tak Perlu jadi Keributan Tiap Tahun

Diberitakan sebelumnya bahwa kenaikan UMP Kalimantan Timur sebesar 1,11 persen dengan nilai Rp 33.118,50

Penulis: Niken Dwi Sitoningrum | Editor: Budi Susilo
TRIBUNKALTIM.CO/DWI ARDIANTO
Slamet Brotosiswoyo, Ketua Apindo Kaltim, menanggapi kenaikan UMP Kaltim sebesar 1,11 persen dengan nilai Rp 33.118,50, dari UMP tahun 2021 sebesar Rp 2.981.378,72, menjadi Rp 3.014.497,22. 

TRIBUNKALTIM.CO, BALIKPAPAN - Diberitakan sebelumnya bahwa kenaikan UMP Kalimantan Timur sebesar 1,11 persen dengan nilai Rp 33.118,50, dari UMP tahun 2021 sebesar Rp 2.981.378,72, menjadi Rp 3.014.497,22.

Menanggapi hal tersebut, Slamet Brotosiswoyo selaku Ketua Apindo Kaltim, menyampaikan bahwa UMP dan UMK ini merupakan jaring pengaman bagi pekerja lajang yang bekerja di bawah 12 bulan.

"Kalau sudah di atas 12 bulan atau 1 tahun itu sebetulnya berpedoman pada struktur dan skala upah di perusahaannya masing-masing," ungkapnya kepada TribunKaltim.co pada Rabu (17/11/2021).

Penggajian dengan struktur ini dapat melihat analogi sebagai berikut;

Baca juga: Gubernur Isran Noor Tegaskan UMP Kaltim 2021 tak Alami Kenaikan, Segini Besarannya

Baca juga: UMP Kaltim Tahun 2022 Naik 1,11 Persen, Rapat Penetapan Berlangsung Dinamis

Baca juga: Serikat Pekerja Ingin UMP Kaltim Digenapkan jadi Rp 3 Juta, Ini Tanggapan Pengusaha

Cleaning service, staff, manager maupun direktur tidak bisa dipukul rata penggajiannya menurut UMP atau UMK.

Menurutnya, hal tersebut merupakan permasalahan internal perusahaan terhadap karyawan yang tak perlu diributkan pada pemerintah setiap tahunnya.

"Sebetulnya hal ini tidak perlu menjadi keributan di setiap tahunnya," tambahnya.

Slamet menyampaikan bahwa pekerja yang masa kerjanya sudah mencapai lebih dari satu tahun tidak perlu mempermasalahkan hal ini.

Baca juga: UMP Kaltim = KHL Rp 2.161.253, Naik 135 Ribu dari Upah 2015

Tentu yang perlu dipermasalahkan adalah struktur dan skala upah yang berlaku di perusahaan masing-masing.

"Jadi serikat pekerja luar tidak perlu mempermasalahkan struktur dan skala upah di perusahaan orang," tegasnya. (*)

Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

Tribun JualBeli
© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved