Breaking News:

Berita Kaltara Terkini

Tahun Ini Pemprov Kaltara Hapus Denda dan Potong 20 Persen Pajak Kendaraan Bermotor

Kabar bahagia bagi wajib pajak pemilik kendaraan roda 2 (R2) dan roda 4 (R4) yang tak pernah membayar pajak ke Kantor Bersama Samsat Tarakan.

TRIBUNKALTIM.CO/ANDI PAUSIAH
Aktivitas pembayaran pajak di Kantor Bersama Samsat Tarakan. TRIBUNKALTIM.CO/ANDI PAUSIAH 

TRIBUNKALTIM.CO, TARAKAN – Kabar bahagia bagi wajib pajak pemilik kendaraan roda 2 (R2) dan roda 4 (R4) yang tak pernah membayar pajak ke Kantor Bersama Samsat Tarakan.

Gubernur Kaltara Drs Zainal Arifin Paliwang belum lama ini mengeluarkan Surat Keputusan (SK) Nomor 188.44/K.545/2021 tentang Pemberian Keringanan Pokok Pajak Kendaraan Bermotor dan Pembebasan Sanksi Administrasi Pajak Kendaraan Bermotor di Provinsi Kaltara.

Diakui Irawan, Kasi Pembukuan dan Penagihan UPT Dispenda Provinsi Kaltara Wilayah Tarakan yang berada di Kantor Bersama Samsat Tarakan membeberkan, sejauh ini sejak digulirkannya kebijakan itu, sudah mulai ada pergerakan di akhir Oktober 2021.

“Biasanya di bulan Desember baru di akhir-akhir kelihatan banyak. Karena batasnya sampai 31 Desember. Tapi, riak-riak wajib pajak mulai terlihat antusias di akhir Oktober,” beber Irawan.

Ia melanjutkan, kebijakan penghapusan denda pajak dan pemotongan pokok pajak hingga 20 persen mulai diberlakukan sejak 17 Agustus 2021.

Baca juga: Cara Cepat dan Mudah Membayar Pajak Kendaraan Anda Secara Online Melalui HP

Baca juga: Cara Mudah Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Tahunan Lewat Aplikasi Signal, Ini Langkah-langkahnya

Baca juga: Bayar Pajak Bulan September 2021, Pemkot Balikpapan Hapus Denda

“Kami start di 18 Agustus 2021 karena tanggal merah di 17 Agustus. Kemudian September 2021 kemarin, juga sudah ada pergerakan dan sampai saat ini masih dilakukan sosialisasi SK Gubernur ini,” jelasnya.

Ia melanjutkan, wajib pajak hanya perlu membayar pajak pokok dan itupun dipotong 20 persen dan denda dihapuskan.
“Denda PKB dihapuskan. Itu sudah kita berlakukan 18 Agustus 2021 kemarin. Sampai 31 Desember 2021 mendatang,” ujarnya.

Ia menambahkan, adapun mereka yang belum membayar pajak untuk PKB dan BBNKB tak ditampik masih banyak. “Karena ada data kepolisian dan kami juga ada data. Dan di kepolisian itu sudah ada data baru dengan pelat KU. Di kami ini dari KT ke KU. Jadi jumlahnya itu masih banyak,” ujarnya.

Sehingga dengan SK Gubernur Kaltara yang diterbitkan pada 2 Agustus 2021 lalu diharapkan bisa menggerakkan hati masyarakat untuk melakukan pelunasan pajak.

“Karena kadang masyarakat ada yang belum menerima informasi. Ada juga yang lebih mudah menggunakan aplikasi E-Samsat. Dari rumah bisa tahu berapa nilai pajak yang harus dibayar,” jelasnya.

Baca juga: Apakah Polisi Berhak Menyita STNK yang Belum Bayar Pajak? Simak Penjelasan Berikut Ini

Bisa juga langsung mendatangi Kantor Bersama Samsat Tarakan termasuk Samsat Keliling untuk mengejar masyarakat yang tak sempat ke kantor di Jalan Mulawarman.

“Pengalaman kalau ada kebijakan begini, di ujung-ujung tahun baru datang. Karena apa adanya pembebasan denda,” ujarnya.

Sehingga ini cukup menjadi kabar baik bagi masyarakat yang saat ini tidak pernah membayar pajak, bisa segera membayarkan kewajiban pajak kendaraan bermotornya ke Kantor Bersama Samsat Tarakan.

Ia menambahkan, untuk Jasa Raharja dendanya juga dibebaskan tahun-tahun sebelumnya yang tak terbayarkan. “Yang dipungut Jasa Raharja cuma tahun berjalan ini. Ini kesempatan masyarakat untuk membayar kewajibannya,” jelasnya.

Ia mencontohkan lebih detail, misalnya seorang wajib pajak selama lima tahun tidak pernah membayar pajak beserta dendanya. Maka yang nantinya dibayar wajib pajak hanya pokok tagihan PKB atau BBNKB saja. “Jadi lima tahun itu, bayar pokoknya berapa tahun itu. Dendanya tidak dibayar dan pokoknya dipotong 20 persen. Nanti sistem akan menghitung. Jadi tunggu apalagi,” pungkasnya. (*)

Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved