Breaking News:

Berita Tarakan Terkini

Kembali Bahas Persoalan UMK Tarakan, Walikota Harap Hasil Pembahasan Bisa Diterima Semua Pihak

Jika tak ada aral melintang, besok direncanakan pembahasan Upah Minimum Kota (UMK) Tarakan, Senin (22/11/2021)

Editor: Samir Paturusi
TRIBUNKALTIM.CO/ANDI FAUSIAH
Walikota Tarakan, dr. Khairul, M.Kes.TRIBUNKALTIM.CO/ANDI FAUSIAH 

TRIBUNKALTIM.CO,TARAKAN – Jika tak ada aral melintang, besok direncanakan pembahasan Upah Minimum Kota (UMK) Tarakan, Senin (22/11/2021).

Dalam pembahasan UMK Tarakan tahun 2021, direncanakan dihadiri serikat buruh difasilitasi Pemkot Tarakan bersama Polres Tarakan melakukan silaturahmi.

Dikatakan Wali Kota Tarakan, dr. Khairul, hari ini sudah melakukan pertemuan bersama perwakilan serikat buruh bersama pra pertemuan yang akan dilakukan Senin esok.

Wali Kota Tarakan, Khairul berharap, pertemuan esok hasilnya bisa diterima semua pihak baik serikat pekerja dan pengusaha. Sehingga besaran UMK Tarakan bisa segera diajukan ke gubernur Kalimantan Utara untuk ditetapkan.

Baca juga: FKUI Kaltara tak Keberatan Upah Naik Rp 15.934, tapi Minta Persyaratan

Baca juga: Biaya Hidup Tinggi, Serikat Pekerja di Malinau Minta Upah Minimum 2022 Naik 10 Persen

Baca juga: Tahun 2021 UMK Kutim Capai Rp 3,14 Juta, Dewan Pengupahan Belum Bahas untuk Nilai UMK 2022

“Pertemuan ini berkaitan dengan serikat pekerja, silaturahmi dengan kepala daerah dalam rangka menyikapi Peraturan Pemerintah (PP) nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.

Serikat pekerja mengeluhkan dengan rumus yang ada, kenaikan UMK kecil hanya sekitar Rp 12 ribuan dilihat dari aspek pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan lain sebagainya,” ungkap Walikota Tarakan, Khairul, Minggu (21/11/2021).

Khairul menyampaikan, besok perwakilan serikat organisasi buruh menyampaikan aspirasi, tetapi keputusan tetap hasil musyawarah yang pembahasannya diserahkan kepada Dewan Pengupahan Kota.

"Di dalamnya ada unsur pemerintah, serikat pekerja, dan pengusaha. Diharapkan dalam pertemuan nanti ada solusi dalam menyikapi PP 36 Tahun 2021.

Semoga ada jalan tengah antara keinginan para buruh dan pengusaha. Karena begini, kalau buruh maunya naik setinggi-tingginya, kalau pengusaha maunya kalau bisa jangan naik, kalaupun naik rendah," ungkapnya.

Sehingga lanjutnya, ini akan dimediasi pemerintah daerah. Ia berharap ada jalan keluar sehingga tidak perlu ada kegiatan mengumpulkan orang banyak.

Baca juga: Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia Minta Naik Upah Minimum Tahun 2022, Berikut Besarannya

"Mudah-mudahan ada jalan keluar karena mau ada demo segala macam, kalau bisa dalam situasi dan kondisi pandemi Covid-19 saat ini jangan ada demo. Saya kira itu upaya terakhir,” pungkasnya. (*)

Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved