Berita Nasional Terkini

Bukan Hanya Giring PSI, Ketua Buruh Said Iqbal Minta Anies Baswedan Stop Berbohong, Sindir Janjinya

Bukan hanya Giring Ganesha PSI, Ketua buruh Said Iqbal minta Anies Baswedan stop berbohong, sindir janji tahun lalu

Editor: Rafan Arif Dwinanto
KOMPAS.com/ADE MIRANTI KARUNIA SARI
Presiden KSPI, Said Iqbal usai konfrensi pers mengenai penolakan omnibus law, di Jakarta, Sabtu (28/12/2019). Terbaru, Said Iqbal meminta Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan berhenti berbohong 

TRIBUNKALTIM.CO - Ribuan buruh akan berunjukrasa di Balaikota DKI menyoal kenaikan Upah Minimum Provinsi atau UMP DKI Jakarta 2022.

Diketahui, UMP DKI Jakarta 2022 hanya naik sekitar Rp 37 ribu.

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memberi solusi rendahnya kenaikan UMP dengan memberikan berbagai program yang bisa meringankan pengeluaran buruh.

Namun, program Anies Baswedan tersebut mendapat respon negatif dari Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia ( KSPI) Said Iqbal.

Secara tegas, Said Iqbal meminta Anies Baswedan berhenti berbohong.

Baca juga: Tak Cukup Bayar Toilet Umum, Said Iqbal Sorot UMP Jakarta, Anies Baswedan akan Dikepung Ribuan Buruh

Baca juga: Bukan Jokowi, Buruh Teriakkan Hidup Presiden Indonesia untuk Anies Baswedan, Solusi Ini Jadi Alasan

Baca juga: MUI DKI Bentuk Tim Siber Sebagai Tameng Anies Baswedan di Medsos, Politikus PKB: Namanya Tim Sukses

Sebelumnya, Ketum Partai Solidaritas Indonesia ( PSI) Giring Ganesha juga menyebut Gubernur Anies Baswedan pembohong.

Hal itu diungkapkan Giring Ganesha terkait ngototnya Anies Baswedan menggelar Formula E di tengah pandemi Covid-19.

Dilansir dari Kompas.com, Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menganggap tawaran Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tentang program biaya hidup murah untuk buruh sebagai retorika belaka.

"Sudahlah enggak usah bohong terus, Pak Gubernur.
(Bilangnya) 'kami akan terus bantu dengan program-program lain, KJP (Kartu Jakarta Pintar) anak-anak buruh gratis.

Naik Transjakarta anak-anak buruh gratis," kata Said Iqbal dalam konferensi pers daring, Senin (22/11/2021).

"Bapak cek saja, tahun lalu yang janjinya sama--ini juga berlaku buat semua gubernur yang lain.

Kan Bapak janji begitu juga itu sudah tahun kemarin.

Berapa yang dapat KJP?

Tidak lebih dari 10.000 buruh. Buruh di Jakarta Rp 5 juta, berarti ada 4.990.000 buruh yang tidak dapat KJP," jelasnya.

Sebagai informasi, program KJP untuk anak-anak buruh termasuk dalam sejumlah manfaat dari program Kartu Pekerja Jakarta yang diluncurkan sejak 2018.

Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi DKI Jakarta, Andri Yansyah, menyebut bahwa hingga sekarang sedikitnya sudah 40.000 pekerja yang menerima Kartu Pekerja.

Tahun 2022, sebagai kompensasi atas UMP DKI yang naik hanya 0,8 persen atau Rp 37.749, Pemprov DKI sepakat memperluas cakupan penerima Kartu Pekerja, dari batas atas UMP + 10 persen jadi UMP + 15 persen atau sebesar Rp 5.122.025.

Baca juga: MUI DKI Jakarta Pasang Badan Bela Anies Baswedan, Lindungi dari Buzzer di Medsos, Respon Pengamat

Said Iqbal meminta Anies Baswedan agar "jangan mau dibohongi oleh kepala dinas".

Menurutnya, selama ini kepala dinas tidak mau mendengar suara buruh melainkan hanya dari unsur pengusaha.

"Halo, jangan retorika, (UMP 2022) di Aceh naiknya Rp 500 perak sehari, di Jakarta Rp 1.500 sehari, padahal ada Freeport, Honda, Standard Chartered, Yamaha, Hotel Mulia, tapi naik upahnya Rp 1.500 per hari," sindir Said Iqbal.

Sebelumnya, Anies baswedan berjanji mengusahakan biaya hidup murah untuk buruh.

Menurutnya, jika tidak melalui peningkatan pendapatan, kesejahteraan buruh dapat diupayakan dengan menekan pengeluaran mereka.

Berikut 7 program yang dijanjikan Anies Baswedan

1. Pertama, perluasan kriteria penerima manfaat Kartu Pekerja Jakarta dari yang semula berpenghasilan UMP + 10 persen menjadi UMP + 15 persen agar dapat menjangkau lebih banyak pekerja/buruh.

Sehingga dapat mengurangi pengeluaran untuk biaya hidup pekerja/buruh di Jakarta.

2. anak-anak penerima kartu pekerja diutamakan mendapat KJP plus dan biaya pendidikan masuk sekolah.

3. memperbanyak program pelatihan bagi pekerja/buruh melalui Pusat Pelatihan Kerja Daerah, Mobile Training Unit, Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi, serta kolaborator.

4. pengembangan program Jakpreneur dan pembentukan koperasi pekerja/buruh.

5. Fasilitasi penjualan produk yang berasal dari program dimaksud ke dalam sistem e-order.

6. Program bantuan bagi anak yang orangtuanya meninggal akibat pandemi Covid-19.

7. Program kolaborasi antara Disnakertrans dan Energi Provinsi DKI Jakarta dengan Asosiasi Pengusaha berupa bantuan sarana dan prasarana bagi Federasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh yang telah memiliki usaha.

Baca juga: Aksi Anies Baswedan dan Ridwan Kamil Berbalas Pantun Tuai Perhatian, Dikaitkan dengan Pilpres 2024

Giring Ganesha Juga Cap Anies Baswedan Pembohong

Seperti diketahui, Plt Ketua Umum DPP PSI Giring Ganesha, menyebut Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebagai pembohong karena kerap menunjukkan sikap pura-pura peduli terhadap penderitaan rakyat di tengah pandemi.

Maka, Giring pun berharap agar Indonesia jangan sampai jatuh ke tangan Anies Baswedan pada Pilpres 2024, mendatang.

Pernyataan resmi Giring ini juga diunggah melalui kanal YouTube Partai Solidaritas Indonesia dengan judul Gubernur Anies Pembohong pada Senin (20/9/2021).

“Pura-pura peduli adalah kebohongan Gubernur Anies di tengah pandemi dan penderitaan rakyat. Rekam jejak pembohong ini harus kita ingat, sebagai bahan pertimbangan saat pemilihan presiden 2024. “

“Jangan sampai Indonesia jatuh ke tangan pembohong, jangan sampai Indonesia jatuh ke tangan Anies Baswedan,” kata Giring

Giring juga menilai, Anies selalu menampakkan diri peduli dengan penderitaan rakyat di masa pandemi.

Untuk menguji hal tersebut, Giring mengajak publik melihat Anies membelanjakan uang rakyat di masa pandemi.

“APBD Jakarta yang begitu besar dia belanjakan untuk kepentingan ego pribadi untuk maju sebagai calon presiden 2024. “

“Dia mengabaikan tekanan rakyat yang meminta dia membatalkan rencana balap mobil Formula E dan menggunakan Rp 1 triliun uang rakyat untuk acara tidak berguna itu,” ucap Giring.

Uang muka acara Formula E dibayar Anies pada saat pemerintah secara resmi mengumumkan negara dalam keadaan darurat karena pandemi.

“Uang sebanyak itu dihabiskan Anies di tengah penderitaan rakyat yang sakit, meninggal dunia, dan hidupnya susah karena pandemi.

Baca juga: Blak-blakan di Hadapan Mahfud MD, Anies Baswedan Beber 3 Penyebab Pungli, Jakarta Teken Komitmen

Uang Rp 1 triliun dia keluarkan padahal rakyat telantar tidak bisa masuk rumah sakit yang penuh. Rakyat kesulitan makan karena kehilangan pekerjaan, “ ujar Giring.

Ironisnya, di tengah semua penderitaan rakyat, Anies mengatakan menyerah, tidak bisa mengatasi situasi.

Ia mengaku tidak punya dana untuk mengatasi Covid-19 dan meminta pemerintah pusat mengambil alih penanganan Covid-19 di Jakarta.

“Saya percaya, kejujuran adalah resep penting untuk keluar dari krisis.

Situasi genting akibat pandemi ini memerlukan keterbukaan dan transparansi.

Karena hanya dengan itu kita bisa mengidentifikasi masalah dengan benar dan mencari jalan keluar dari krisis,” terang Giring.

Dalam situasi krisis, seorang pemimpin sejati harus berupaya keras mungkin untuk menyelamatkan rakyat, menyelamatkan kepentingan yang lebih besar.

“Gubernur Anies bukanlah sebuah contoh orang yang bisa mengatasi krisis,” jelas Giring. (*)

Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved