Breaking News:

Berita Kaltara Terkini

Disnakertrans Kaltara Sanggupi Tuntutan Buruh soal Struktur Skala Upah

Puluhan buruh yang tergabung dalam Aliansi Gerakan Buruh dan Mahasiswa Bersatu melakukan aksi unjuk rasa di depan Kantor Gubernur Kaltara

Penulis: Maulana Ilhami Fawdi | Editor: Budi Susilo
TRIBUNKALTIM.CO/MAULANA ILHAMI
Massa aksi Aliansi Gerakan Buruh dan Mahasiswa Bersatu di Kantor Gubernur Kaltara, Tanjung Selor, Provinsi Kalimantan Utara pada Kamis (25/11/2021). 

TRIBUNKALTIM.CO, TANJUNG SELOR - Puluhan buruh yang tergabung dalam Aliansi Gerakan Buruh dan Mahasiswa Bersatu melakukan aksi unjuk rasa di depan Kantor Gubernur Kaltara, Tanjung Selor, Provinsi Kalimantan Utara pada Kamis (25/11/2021).

Unjuk rasa ini dilakukan untuk menyampaikan berbagai aspirasi, seperti permintaan pemberlakuan struktur skala upah (SUSU), dihadirkannya pengadilan hubungan industrial di Kalimantan Utara.

Hingga meminta Gubernur Kaltara mendukung pencabutan Undang-undang Cipta Kerja atau Omnibus Law.

Pihak perwakilan massa aksi sempat diterima untuk beraudiensi dengan Sekprov Kaltara Suriansyah dan Kepala Disnakertrans Kaltara, Haerumuddin di Ruang Rapat Kantor Gubernur Kaltara.

Baca juga: Ribuan Buruh di Tarakan Turun ke Jalan, Serikat Pekerja Tuntut UMK Naik Rp 50 Ribu Atau 1,9 Persen

Baca juga: Bukan Hanya Giring PSI, Ketua Buruh Said Iqbal Minta Anies Baswedan Stop Berbohong, Sindir Janjinya

Baca juga: UMK Nunukan Diputuskan Naik Rp 5.717, Serikat Buruh Menolak, Apindo: Itu Hal Wajar

Setelah melakukan audiensi sekitar tiga jam, pihak Disnakertrans Kaltara menyanggupi permintaan buruh terkait penerapan struktur skala upah.

Kepala Disnakertrans Kaltara Haerumuddin pun menyampaikan sikap Pemprov Kaltara terhadap tuntutan buruh di hadapan massa aksi.

"Dari hasil pembahasan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara menyikapi beberapa hal," kata Haerumuddin.

"Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara menginstruksikan dan mewajibkan perusahaan untuk menerapkan stuktur skala upah sesuai regulasi yang berlaku mulai Januari 2022," sambungnya.

Baca juga: DPR RI Tuding Perilaku Korupsi Hambat Investasi, Bukan karena Upah Buruh yang Tinggi

Mendengar sikap Disnakertrans Kaltara itu, massa aksi menyambut dengan tepuk tangan.

Selain tuntutan terkait struktur skala upah, pihak Pemprov Kaltara juga berjanji akan kembali menindaklanjuti pembangunan pengadilan hubungan industrial kepada Mahkamah Agung.

Tak hanya itu, Haerumuddin juga berjanji akan melakukan evaluasi di internal Disnakertrans.

"Dan kami tetap berkomitmen, menghadirkan PHI di Provinsi Kalimantan Utara," ujarnya.

Baca juga: UMK 2021 di Tarakan, Dua Kali Pembahasan, Serikat Buruh tak Hadir

"Aspirasi yang disampaikan teman-teman menjadi bahan evaluasi untuk melakukan pembenahan agar lebih baik lagi ke depan," tuturnya.

Dari pantauan TribunKaltara.com, aksi unjuk rasa di Kantor Gubernur Kaltara berjalan dengan tertib.

Massa aksi pun mulai memubarkan diri sekira pukul 15:00 Wita, setelah tuntutannya ditampung dan disikapi oleh pihak Pemprov Kaltara. (*)

Sumber: Tribun kaltara
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved