Breaking News:

Pemkab Kutim Tanggapi Pandangan Umum Fraksi DPRD, Pengentasan Kemiskinan Jadi Persoalan Penting

Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) menanggapi pandangan umum yang disampaikan oleh fraksi-fraksi DPRD.

Penulis: Syifaul Mirfaqo | Editor: Diah Anggraeni
Tribunkaltim.co/Syifa'ul Mirfaqo
Bupati Ardiansyah Sulaiman menyerahkan tanggapan Pemkab Kutim terhadap pandangan umum fraksi-fraksi kepada Ketua DPRD Kutim Joni, Kamis (25/11/2021). 

TRIBUNKALTIM.CO - Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) menanggapi pandangan umum yang disampaikan oleh fraksi-fraksi DPRD.

Beberapa poin yang disampaikan dalam pandangan umum menjadi perhatian bagi pemkab, seperti infrastruktur dasar dan pengentasan kemiskinan di Kabupaten Kutim.

Tanggapan pemkab tersebut disampaikan dalam rapat paripurna ke-53 di Ruang Sidang Utama Gedung Sekretariat DPRD Kutim, Kawasan Bukit Pelangi, Kecamatan Sangatta Utara.

Baca juga: BLKI Mandiri Kembali Latih 48 Peserta, Pemkab Kutim Rencanakan Peningkatan Sarana-Prasarana

Usai rapat paripurna, Bupati Kutim Ardiansyah Sulaiman mengatakan, poin-poin yang disampaikan fraksi-fraksi selanjutnya akan dijadikan bahan dalam penyusunan APBD.

"Beberapa pembahasan yang disampaikan oleh fraksi, misalnya standar pelayanan minimal. Itu juga menjadi bahan di dalam kita menyusun APBD," ujarnya, Kamis (25/11/2021).

Standar pelayanan minimal ini meliputi pembangunan infrastruktur dasar, termasuk pengembangan bidang pendidikan dan bidang kesehatan.

Selain itu, menurutnya, yang tidak kalah penting adalah bagaimana jalannya pemerintah melakukan pengentasan kemiskinan di Kabupaten Kutim.

Terlebih Kabupaten Kutim masih belum terlepas dengan pandemi Covid-19 yang berlangsung lebih dari setahun belakangan dan telah menurunkan gairah perekonomian daerah.

"Kita mengkhawatirkan ada persoalan besar, yakni munculnya penambahan kemiskinan baru. Ini yang kita khawatirkan," ujarnya.

Baca juga: Bupati Kutim Buka Pelatihan Berbasis Vokasi, Pemkab Targetkan 50 Ribu Tenaga Kerja Diberdayakan

Untuk itu, Pemkab Kutim turut merancang program-program sosial dan bertekad mengelola program tersebut untuk peningkatan kapasitas ekonomi masyarakat.

Program peningkatan ini disentuh langsung melalui kelompok RT melalui program Rp 50 juta per RT.

Orang nomor satu di Kutim tersebut menjelaskan bahwa salah satu tugas bagi penduduk RT, di antaranya, adalah menginventarisasi warga miskin.

"Nah, dengan Rp 50 juta itu mereka nanti akan diberdayakan dan akan diberikan pelatihan peningkatan SDM," ucapnya.

Baca juga: Serahkan Alat Kesenian Kuda Lumping dan Campursari, Ketua DPRD Kutim Minta Budaya Terus Dilestarikan

Diharapkan program ini dapat direalisasikan, sehingga pada tahun kedua atau ketiga hasilnya sudah terlihat, yakni kesejahteraan masyarakat.

"Mudah-mudahan itu ada hasilnya seperti itu. Mereka bisa berusaha meningkatkan kemampuan ekonomi mereka dan menjadi salah satu program pengentasan kemiskinan di daerah kita," tutupnya. (adv)

Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved