Breaking News:

Berita Balikpapan Terkini

Pansus DPRD Balikpapan Pesimistis Target Sertifikasi Aset Pemkot Rampung Tahun Ini

Pansus Aset DPRD Balikpapan meminta percepatan pendataan aset fasilitas umum dan fasilitas sosial milik pengembang.

TRIBUNKALTIM.CO/MIFTAH AULIA ANGGRAINI
Ketua Pansus Penyelamatan Aset Daerah DPRD Kota Balikpapan, Haris. TRIBUNKALTIM.CO/MIFTAH AULIA ANGGRAINI 

TRIBUNKALTIM.CO, BALIKPAPAN - Pansus Aset DPRD Balikpapan meminta percepatan pendataan aset fasilitas umum dan fasilitas sosial milik pengembang.

Terutama kepada pengembang yang belum menyerahkan asetnya kepada Pemerintah Kota atau Pemkot Balikpapan.

Ketua Pansus Aset DPRD Balikpapan, Haris mengatakan untuk tahun 2021, waktu yang tersisa hanya tinggal tiga pekan.

Kondisi tersebut menyebabkan Pansus Aset DPRD Balikpapan cukup pesimistis. dengan target agar bisa terselesaikan pada tahun ini.

“Itu targetnya 150 lahan tahun ini tapi baru terealisasi hanya delapan sertifikat. Ini yang akan bikin terus bertumpuk lagi," ujarnya, Selasa (7/12/2021).

Baca juga: Pansus Aset Kejar Target hingga Desember, Segera Berikan Rekomendasi kepada Pemkot Samarinda

Baca juga: Pansus Aset DPRD Inventarisasi Aset Tak Bergerak Pemkot Samarinda Senilai Rp 16 Triliun

Baca juga: Komisi I DPRD Samarinda Bentuk Pansus Aset, Ini yang Dilakukan

Saat ini berdasarkan laporan yang diterima Pansus Aset DPRD Balikpapan, baru terdapat 200 aset milik pemerintah kota yang mengantongi sertifikat.

Sementara total aset yang ada berjumlah 800 aset. Sedangkan target tahun ini ialah mampu merampungkan sebanyak 150 sertifikat.

Sertifikasi aset merupakan salah satu rekomendasi tim koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi KPK Korwil IV kepada Pemkot Balikpapan.

"Dari 150 pendataan aset yang diserahkan kepada Badan Pertanahan Nasional (BPN) baru 8 aset yang sudah selesai sertifikatnya," katanya.

"Kalau setiap tahun hanya jadi 10 atau 20 sampai kapan bisa selesai,” sambung Politisi Partai PDI Perjuangan itu.

Baca juga: DPRD Balikpapan Perpanjang Masa Kerja Dua Panitia Khusus, Berikut Penjelasan Ketua Dewan

Untuk itu, Pansus Aset DPRD Balikpapan juga mendukung sejumlah langkah pemerintah untuk menyelamatkan aset daerah pada tahun ini.

Di antaranya dengan melibatkan pihak kejaksaan dalam mempercepat proses sertifikasi aset.

Terutama tujuh aset yang saat ini sedang dalam status sengketa karena ada gugatan dari masyarakat yang masuk hingga ke ranah hukum.

"Sisanya ada 469 aset yang belum bersertifikat, bisa terselesaikan tahun ini karena dokumennya sudah jelas. Kami akan coba tindak lanjuti rekomendasi itu," imbuhnya. (*)

Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

Tribun JualBeli
© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved