Pemkab Kutim Canangkan Program Rumah ASN, Bayar Cicilan Lewat BPR

TRIBUNKALTIM.CO, SANGATTA - Kendati belum direncanakan secara matang, namun program pembangunan rumah bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) telah dicanangkan oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Timur.

Bahkan program ini sudah mendapat dukungan dari Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Kutai Timur dalam realisasinya.

Wakil Bupati Kutai Timur Kasmidi Bulang mengatakan, program ini tentu memberikan banyak manfaat sebab memberikan kemudahan bagi ASN dari luar daerah.

“Banyak pegawai dari Samarinda, Tenggarong maupun Balikpapan, sehingga program ini bisa dipakai dan (pegawai) tidak perlu bolak-balik lagi,” ucapnya.

Terlebih sudah ada dukungan dari BPR Kutim, sehingga ASN bisa melakukan pembayaran melalui cicilan di BPR dengan sistem pemotongan gaji.

Baca juga: Bupati Paser Ingin Sebelum ASN Terima Tunjangan Harus Tunjukkan Kartu Vaksin Covid-19

Baca juga: 128 Guru ASN di Samarinda Belum Lulus Sertifikasi PPG, Komisi IV DPRD akan Menghadap Walikota

Pemkab Kutim akan memberikan kemudahan dengan mengatur pemotongan gaji melalui Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kutim.

Selain lebih mudah dan tidak ribet, pembayaran cicilan melalui pemotongan gaji ini meminimalisir adanya kredit macet.

“Jadi tidak ada potensi kredit macet. Karena gaji pegawai akan langsung dipotong dari BPKAD,” ujarnya.

Kendati program ini bagus, Pemkab Kutim belum melakukan pembahasan lebih lanjut terkait perencanaan pembangunan rumah bagi ASN ini.

Sebab banyak yang perlu dipertimbangkan seperti lokasi pembangunan, jarak, dan akses dari rumah ke kawasan pemerintahan.

Namun Wabub Kasmidi Bulang memiliki proyeksi jika perumahan ini ditempatkan di Kecamatan Sangatta Selatan yang kawasannya belum padat penduduk.

Baca juga: Peringatan HUT ke-22 DWP Kaltim, Sekda Sa’bani: Mari Dukung Tugas Suami Sebagai ASN

“Lokasi mungkin akan dipilih di sekitar Sangatta Selatan. Untuk menghindari kepadatan,” ujarnya.

Padahal ia mengungkap bahwa sudah ada beberapa pengembang atau developer yang mengajukan diri untuk merealisasikan program ini.

Akan tetapi Pemkab Kutim dirasa masih perlu melihat kapabilitas dan konsep dari pengembang tersebut. (*)