Breaking News:

Ekonomi dan Bisnis

Kran Ekspor Emas Hitam Dibuka Lagi, DPR RI Menilai Pemerintah tak Berwibawa

Mulyanto, Anggota Komisi VII DPR RI, meminta pemerintah mengambil pelajaran dari persoalan krisis pasokan emas hitam,

Editor: Budi Susilo
TRIBUNKALTIM.CO/NEVRIANTO
Sejumlah kapal tongkang ditarik tug boat mengnangkut batu bara melintasi Sungai Mahakam, Kota Samarinda, Kalimantan Timur. 

TRIBUNKALTIM.CO, JAKARTA - Mulyanto, Anggota Komisi VII DPR RI, meminta pemerintah mengambil pelajaran dari persoalan krisis pasokan emas hitam atau batubara ke PLN untuk ke depannya.

"Ini harus menjadi pelajaran bagi pemerintah. Masak negara dengan sumber batubara yang berlimpah kita kesulitan dalam penyediaannya untuk listrik," ucap Mulyanto saat dihubungi pada Selasa (11/1/2022). 

Diketahui, pemerintah akhirnya kembali membuka ekspor batubara setelah distop pada 1 Januari 2022, seiring banyaknya protes dari berbagai negara.

Dia meminta, pemerintah menetapkan suatu kebijakan secara akurat, tidak sekadar gertak sambal yang akhirnya mudah dilobi pengusaha.

Baca juga: Pemerintah akan Longgarkan Larangan Ekspor Batu Bara, Menteri Luhut Sebut Masih Tahap Finalisasi

Baca juga: Berikut Nama-nama Taipan Batu Bara di Indonesia, Ada Tambang di Kalimantan Timur

Baca juga: Ketum TKBM Indonesia Nilai Larangan Ekspor Batu Bara Berdampak pada Pekerja

Hal tersebut disampaikan Mulyanto menyikapi dibukanya ekspor batubara, yang awalnya dilarang pemerintah sejak 1 Januari 2022 hingga 31 Januari 2022.

Faktanya baru sepuluh hari sejak ditetapkan pelarangan ekspor batubara ini, kebijakan tersebut sudah dicabut kembali.

"Ini kan jadi terkesan kebijakan yang mencla-mencle dan tidak berwibawa," kata Mulyanto.

Menurutnya, semestinya kebijakan larangan ekspor batubara sudah berbasis data komprehensif, baik di sisi permintaan maupun di sisi penyediaan batubara.

Baca juga: PT Berau Coal Patuh Kewajiban DMO, Berharap Kebijakan Larangan Ekspor Batu Bara Direview Ulang

Karena yang nakal bukan hanya sebagian pengusaha batubara yang tidak memenuhi kewajiban DMO dan tetap nekat mengekspor batubara.

"Tetapi juga manajemen pengadaan batubara di sisi PLN," paparnya.

Halaman
12
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved