Berita Bontang Terkini
2 Kali Sambangi Kantor KPK, Walikota Bontang Menggaransi Dirinya Bersih dari Korupsi
Kasus korupsi yang menyeret Bupati Penajam Paser Utara (PPU), mendapat atensi dari Wali Kota Bontang, Basri Rase.
Penulis: Ismail Usman | Editor: Budi Susilo
TRIBUNKALTIM.CO, BONTANG - Kasus korupsi yang menyeret Bupati Penajam Paser Utara (PPU), mendapat atensi dari Wali Kota Bontang, Basri Rase.
Diharap kasus semacam ini bisa menjadi pelajaran bagi para pejabat daerah agar memberikan pengabdian yang serius ke masyarakat.
Kata Basri, pemberantasan korupsi dilingkaran pejabat harus dilakukan setiap kelapa daerah.
"Karena kalau kepala daerahnya yang korup jadi bahaya. Otomatis ASN bisa ikut-ikutan," ujar Basri, Selasa (18/1/2022).
Baca juga: Walikota Bontang Basri Rase Angkat Bicara soal Direktur BPU Berstatus Tersangka Kasus Korupsi
Baca juga: Program Rantang Kasih Walikota Bontang Basri Rase dan Wawali Najirah Mulai Digulirkan
Baca juga: Basri Rase Larang Keramaian saat Nataru, Fasilitas Publik Mesti Terapkan Aplikasi PeduliLindungi
Pejabat ASN yang baru dilantik kabinet kerja Basri - Najirah, tak henti-hentinya diingatkan agar tidak bermain mata dengan pengusaha yang bekerjasama dalam kegiatan Pemkot Bontang.
Basri pun menginstruksikan, seluruh kepala OPD dan jajarannya tidak boleh ada yang menerima suap, gratifikasi dalam bentuk apapun dari pihak ketiga.
"Kalau ada kita lapor ke KPK. Makanya saya tegaskan ke kepala-kepala dinas yang saya lantik, jangan coba-coba main mata," ungkapnya.
Politisi Partai Kebangkitan Bangsa ini mengaku selama memimpin Bontang, dirinya tak pernah mengintervensi kinerja anak buahnya di kegiatan pemerintahan.
"Saya tidak mau intervensi atau memuluskan kontraktor tertentu agar bisa dapat proyek. Seluruhnya saya serahkan ke OPD. Makanya saya bisa jamin kalau diri saya bersih dari pratik korup seperti ini," tegasnya.
Dikatakan Basri, proses tender proyek sebaiknya dipercaya sepenuhnya terhadap sistem yang ada. Sebab semua sistem mulai dari administrasi hingga keuangan tentunya mendapat pengawasam oleh Badan Pengawasan Keuangan (BPK) bahkan KPK.
"Jangan ambil fee dari siapapun. Bekerjalah sesuai dengan aturan yang berlaku," pungkasnya.
Sejak awal, komitmen Basri melawan korupsi sudah dikampanyekan saat mencalon diri sebagai kepala daerah.
Bahkan janjinya yang akan menyambangi kantor KPK pasca dilantik sebagai kepala daerah, telah dilakukan.
"Sudah saya datangi. Dua kali malahan. Saya minta mereka awasi Bontang. Saya tidak takut. Sebab melawan korupsi itu tergantung dari kita," terang Basri. (*)
Join Grup Telegram Tribun Kaltim untuk mendapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari. Caranya klik link https://t.me/tribunkaltimcoupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.