Kecelakaan Maut Rapak
Flyover Bukan Jadi Solusi, ALFI Minta Ada Kebijakan Pemerintah tak Izinkan Gudang Dalam Kota
Rencana pembangunan flyover di kawasan Muara Rapak, Kota Balikpapan menurut DPW Asosiasi Logistik dan Forwader Indonesia (ALFI), bukan solusi,
Penulis: Mohammad Fairoussaniy | Editor: Samir Paturusi
TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA - Rencana pembangunan flyover di kawasan Muara Rapak, Kota Balikpapan menurut DPW Asosiasi Logistik dan Forwader Indonesia (ALFI), bukan sepenuhnya solusi untuk mengurangi dampak kecelakaan, distribusi barang dan kemacetan.
Ketua DPW ALFI Kaltim Faisal Tola mengungkapkan, selain kebijakan membangun infrastruktur flyover, Pemerintah Kota Balikpapan bisa membuat satu kebijakan yang mengurangi perlintasan kendaraan besar.
Dengan memanfaatkan atau memaksimalkan kawasan pergudangan dengan melarang operasional gudang di dalam kota, agar alur distribusi bisa menggunakan kendaraan kecil saja.
"Nah salah satunya adalah kebijakan-kebijakan yang kita minta ke pemerintah itu sudah tidak memperbolehkan lagi gudang-gudang beroperasional dalam kota," ungkapnya, Senin (24/1/2022) hari ini.
Dilanjutkan Faisal Tola, jika gudang operasional dalam kota sudah tidak diperpanjang maka otomatis akan mencari gudang di luar kota, semisal di kawasan kilometer 11 sampai dengan di kilometer 5.
Baca juga: Rencana Flyover di Muara Rapak Balikpapan, Pemprov Kaltim Akan Kembali Bersurat ke Pusat
Baca juga: 1.200 Pedagang Pasar Muara Rapak Balikpapan Tolak Pembangunan Flyover
Baca juga: Tinjau Lokasi Lakalantas Beruntun di Muara Rapak Balikpapan, Ini Pengamatan Dirjen Perhubungan Darat
"Artinya apa kalo itu kalau sudah disana, kan tidak ada lagi truk-truk besar masuk dalam kota," ungkapnya.
"Sehingga kedalam kotanya lagi nanti tinggal bawa pake truk-truk kecil atau pikap, kan selesai," imbuhnya.
Disimpang Muara Rapak menurut Faisal Tola, apapun kendaraan yang akan melintas kemungkinan untuk rem blong ada, pasalnya tanjakan di kawasan tersebut sangat tinggi sekali. Lalu jalur menurun juga sama.
Disitu juga area publik berada, Plaza, pedagang, dan berbagai macam kegiatan karena area publik. Secara otomatis, pengereman akan dilakukan.
Menurut Faisal Tola, pemerintah bisa memberi opsi pemanfaatan kawasan pergudangan atau kawasan industri yang telah dibangun.
Hal ini diakuinya juga pernah disuarakan saat dirinya menjabat anggota DPRD Balikpapan.
Baca juga: Soal Flyover Muara Rapak, Ketua DPRD Balikpapan Sindir Pemprov, Kalau Tak Mampu Serahkan ke Pemkot
"Flyover bukan sepenuhnya jalan keluar. Biar bagaimana pun, apakah Muara Rapak jadi kejadian (kecelakaan) kalau gudang-gudangnya masih ada di Gunung Guntur, misalnya gudang-gudangnya masih di pelosok-pelosok ke dalam itu, apa tidak rentan kecelakaan juga? apa dengan flyover saja sudah selesai, kan itu masih banyak resiko yang lain kemacetan apa segala macam," pungkas Faisal Tola.
"Iya (alur distribusi) logistik yang diselamatkan. Nah kalau kejadian (kecelakaan) orang cari saya, karena saya pengusaha logistiknya, ya tidak begitu dong, kebijakannya dari mana. Tapi sudahlah nanti saya disangka berbeda pendapat dan pemahaman," tutupnya. (*)
Join Grup Telegram Tribun Kaltim untuk mendapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari. Caranya klik link https://t.me/tribunkaltimcoupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel