Berita Nasional Terkini

Asal Muasal Utang Rp 60 Miliar pada Warga Padang yang Tak Mau Dibayar Jokowi dan Menteri Keuangan

Seorang warga Padang, Sumatera Barat, Hardjanto Tutik menggugat Presiden Joko Widodo terkait utang Pemerintah Republik Indonesia sejak tahun 1950.

TribunKaltim.co/Dwi Ardianto
Menteri Keuangan, Sri Mulyani mengunjungi lokasi ibu kota negara ( IKN ) di Kalimantan Timur. Bukan hanya pembangunan fisik saja, Sri Mulyani juga mengingatkan soal pembangunan sumber daya manusia ( SDM) . 

Mendrofa mengatakan pada bukti surat pinjaman pemerintah tahun 1950 dengan nilai satu lembar adalah sebesar Rp10.000 dan jumlah lembaran pinjaman pemerintah RI sebanyak 3 lembar dengan, nomor X 7155505 X 715514 dengan jumlah pinjaman sebesar Rp 30.000 serta fotokopi.

Baca juga: Gegara Terlilit Utang Rp 500 Juta, Seorang Wanita di Depok Sedang Hamil 7 Bulan Berniat Jual Ginjal

Bukti surat pinjaman pemerintah tahun 1950 dengan 1 lembar sebesar Rp 1000 dan jumlah pinjaman pemerintah RI sebanyak 36 lembar.

Bunga pinjaman 3 persen per satu tahun dari pokok pinjaman Rp80.300, bunga satu tahun Rp 2.409 dan bunga pinjaman pokok konversikan pada emas murni, maka dapat emas seberat 0,603 kg per satu tahun.

Pinjaman Pemerintah Indonesia, terhitung dari tanggal 1 April 1950 sampai 2021 sudah 71 tahun X bunga dikonversikan dengan emas 0,633 kg adalah sebanyak 42,813 kg emas murni.

Baca juga: Dana Pindah Ibu Kota ke Kaltim, Tahap Pertama Lebih Banyak APBN, Janji Tak Utang Jangka Panjang

"Jika diuangkan sekarang mencapai Rp 60 miliar," kata Mendrofa. Mendrofa menjelaskan dalam Undang-undang nomor 24 tahun 2002, tentang surat hutang negara (obligasi) tahun 1950, menyebutkan program rekapitalisasi bank umum, pinjaman luar negeri dalam bentuk surat hutang, pinjaman dalam negeri dalam bentuk surat hutang, pembiayaan kredit progam, yang dinyatakan sah dan tetap berlaku sampai surat jatuh tempo.

Menurut Mendrofa, pihaknya menggugat Presiden RI, Menteri Keuangan RI, keduanya sebagai tergugat I,II, dan turut tergugat III DPR RI.

Sementara itu, Presiden RI yang kuasa hukumnya Jaksa Agung RI, namun didelegasikan ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumatra Barat (Sumbar), membenarkan perihal gugatan itu.

"Ya benar memang ada, jadi pada persidangan tersebut sudah masuk pada mediasi,"ucap Kasi Perdata Kejati Sumbar Bob Sulitian. (*)

IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS

Join Grup Telegram Tribun Kaltim untuk mendapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari. Caranya klik link https://t.me/tribunkaltimcoupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com

Sumber: Kompas.com
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved