Azyumardi Azra, Din Syamsuddin, hingga Faisal Basri, Tokoh di Balik Petisi Tolak Pemindahan IKN

TRIBUNKALTIM.CO - Rencana Pemerintah untuk memindahkan Ibu Kota Negara ( IKN ) ke kawasan Penajam Paser Utara ( PPU ) dan Kutai Kartanegara ( Kukar ), di Kalimantan Timur ( Kaltim ) terus jadi perhatian

Rencana Presiden dan jajaran untuk memindahkan IKN ini menuai pro kontra.

Yang terbaru, 45 tokoh Nasional dari berbagai kalangan menggagas petisi tolak pemindahakan IKN yang bahkan sudah diberi nama IKN Nusantara.

Di antara sejumlah tokoh yang menggagas petisi Tolak Pemindahan IKN ini ada nama Azyumardi Azra, Din Syamsuddin, hingga Faisal Basri,

Petisi yang berbunyi penolakan terhadap rencana dan pembangunan ibu kota baru di Penajam Paser Utara ( PPU ) ini diunggah di laman Change.org. 

Petisi tolak pemindahan IKN ini diberi judul, ‘Pak Presiden, 2022-2024 Bukan Waktunya Memindahkan Ibukota Negara’.

Dari pantauan TribunKaltim.co dari laman Change.org, petisi Tolak Pemindahan IKN ini ditujukan kepada Presiden RI, DPR RI, Mahkamah Konstitusi dan DPD RI.

Dalam keterangannya di dalam petisi tolak pemindahan IKN ini, disebutkan langkah pembangunan ibu kota baru tidak sesuai dengan kondisi masyarakat saat ini.

Baca juga: Apa Itu Titik Nol IKN Nusantara, Tempat Jokowi akan Berkemah? Kepala Bappenas: Bukan Lokasi Istana

“Apalagi kondisi rakyat dalam keadaan sulit secara ekonomi sehingga tak ada urgensi bagi pemerintah memindahkan ibu kota negara,” tertulis di keterangan petisi.

Hingga hari ini, Minggu (6/2/2022) petisi tolak pemindahan IKN ini menuju mendapatkan 7.500 tanda tangan. 

Berikut ini Link petisi tolak pemindahan IKN di laman Change.org >>>

Petisi tolak pemindahan IKN diinisiasi sejumlah tokoh berikut:

1. Prof. Dr. Sri Edi Swasono

2. Prof. Dr. Azyumardi Azra

3. Prof. Dr. Din Syamsuddin

4. Dr. Anwar Hafid

5. Prof. Dr. Nurhayati Djamas

Baca juga: UU IKN Digugat ke MK, Pembahasan Aturan Turunan Tetap Lanjut, Faldo Maldini: Show Must Go On

6. Prof. Dr. Daniel Mohammad Rasyied

7. Mayjen Purn Deddy Budiman

8. Prof. Dr. Busyro Muqodas

9. Faisal Basri MA

10. Prof. Dr. Didin S. Damanhuri

11. Prof. Dr. Widi Agus Pratikto

12. Prof. Dr. Rochmat Wahab

13. Jilal Mardhani

14. Dr. Muhamad Said Didu

15. Dr. Anthony Budiawan

Baca juga: Alasan PNKN Gugat UU IKN ke Mahkamah Konstitusi, Ada Lebih dari 40 Orang Ajukan Gugatan ke MK

16. Prof Dr. Carunia Mulya Firdausy

17. Drs. Mas Ahmad Daniri MA

18. Dr. TB. Massa Djafar

19. Abdurahman Syebubakar

20. Prijanto Soemantri

21. Prof Syaiful Bakhry

22. Prof Zaenal Arifin Hosein

23. Dr. Ahmad Yani

24. Dr. Umar Husin

25. Dr. Ibnu Sina Chandra Negara

26. Merdiansa Paputungan SH, MH

27. Nur Ansyari SH, MH

28. Dr. Ade Junjungan Said

29. Dr. Gatot Aprianto

30. Dr. Fadhil Hasan

31. Dr. Abdul Malik

32. Achmad Nur Hidayat MPP

33. Dr. Sabriati Aziz M.Pd.I

34. Ir. Moch. Najib YN, MSc

35. Muhamad Hilmi

36. Dr.Engkur, SIP, MM

37. Dr. Marfuah Musthofa

38. Dr. Masri Sitanggang

39. Dr. Mohamad Noer

40. Ir. Sritomo W Soebroto MSc

41. M. Hatta Taliwang

42. Prof Dr. Mas Roro Lilik Ekowanti, MS

43. Reza Indragiri Amriel

44. Mufidah Said SE MM

45. Ramli Kamidin

Faisal Basri Soroti Urgensi Pemindahan IKN 

Sebelumnya, Faisal Basri, Ahli Ekonomi dan Politikus alumni Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Indonesia telang mengurai urgensi dari pemindahan IKN.

Di acara Rossi yang tayang di Kompas.TV, Faisal Basri menyebut pemindahan Ibu Kota Negara baru di tahun 2024 itu tidak realistis.

"Tinggal 2,5 tahun lagi, membangun rumah saja itu butuh setahun, rumah yang cuman 100 meteran persegi.

Ini kita membangun simbol negara ya, luar biasa, yang paling terkendala sebetulnya dana

"Artinya kalau mau pindah 2022 kan harus dikebut, dan dananya tidak dibagi rata misalnya Rp1.000 Triliun dibagi sampai 2045, harus dikebut supaya bisa upacara 17 Agustus 2024," jelas Faisal Basri.

Diungkapkan juga oleh Faisal Basri, jika ditinjau dari urgensi dan prioritasnya, pemindahan Ibu Kota Negara baru tidak pada tempatnya.

Sebab, menurutnya yang menjadi fokus adalah pemulihan ekonomi Indonesia pasca pandemi.

Data ekonomi pasca pandemi disebutkan Faisal Basri menunjukkan keparahan ekonomi Indonesia.

"Parah sekali, akibat pandemi ini tadinya kan Bappenas menargetkan 2036 kita jadi negara maju, gara-gara pandemi ini molor jadi 2043, jadi mundur 7 tahun."

Menurutnya, anggaran IKN pun tidak bisa ditetapkan hanya Rp466 triliun, namun harus Rp1.000 Triliun.

"Karena perencanaannya sangat buruk, di sana nanti ada longsor, ada gas mudah masuk, kemudian di sekelilingnya kan batu bara, kalau musim panas otomatis kebakaran hutannya di sana.

Sepuluh kilometer ke Ibu Kota Negara baru, mitigasinya harus lebih saksama, oleh karena itu biayanya jadi jauh lebih mahal," ungkap Faisal Basri.

Faisal Basri mengaku tidak setuju dengan pernyataan Jokowi yang menyebutkan tanpa pemindahan ibu kota cara kerja tidak berubah.

"Ibu Kota bebannya berat sekali, pusat pendidikan, pusat riset, pusat budaya, pusat apa segala macam, apa artinya kalau semua yang disampaikan Pak Jokowi adanya cuma ibu kota.

"Kita kan membangun Indonesia, jadi berlebihan menurut saya, tanpa pemindahan ibu kota cara kerja nggak berubah, bisa cara kerja berubah, cara kerja memberantas korupsi, cara kerja lebih transparan," lanjutnya.

Ekonom senior itu juga mengutip apa yang disampaikan Menteri Keuangan, Sri Mulyani, yang pernah menyebutkan Indonesia akan mengalami krisis di tahun 2023.

Lihat video selengkapnya wawancara Rosiana Silalahi di acara Rossi di Kompas TV berikut:

"Ini Indonesia ekonominya bakal krisis sekali 2023, itu disampaikan, betapa kita banyak menghadapi tantangan-tantangan yang besar," beber Faisal Basri.

Baca juga: Kebutuhan Dana Sistem Transportasi IKN Nusantara Rp 582, 6 M, Kemenhub Membuka Peluang Bagi Swasta

(*)

IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS

Join Grup Telegram Tribun Kaltim untuk mendapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari. Caranya klik link https://t.me/tribunkaltimcoupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.