Ibu Kota Negara
Presiden Diminta Fokus Hadapi Pandemi, Ribuan Orang Teken Petisi Tolak Pembangunan IKN, Reaksi DPR
Sebanyak 13 ribu orang telah menanda tangani petisi penolakan pembangunan Ibu Kota Baru (IKN) Nusantara di Penajam Paser Utara.
lihat foto
TRIBUNKALTIM.CO - Pemindahan ibu kota negara dari Provinsi DKI Jakarta ke Kalimantan Timur (Kaltim) terus dilakukan.
Namun dibalik pemindahan ibu kota negara ada saja yang menolak.
Hal tersebut salah satunya dengan adanya petisi tolak pembangunan IKN di media sosial.
Sebanyak 13 ribu orang telah menanda tangani petisi penolakan pembangunan Ibu Kota Baru (IKN) Nusantara di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur.
Penolakan ini terjadi karena mempertimbangkan keadaan dan situasi pandemi di Indonesia saat ini.
Apalagi saat ini Indonesia sedang menghadapi varian barus kasus Covid-19, Omicron.
Baca juga: NEWS VIDEO Jarak Tempuh Balikpapan-IKN Hanya 30 Menit, Jalan Tol ke Ibu Kota Negara Mulai Digarap
Baca juga: Pengembangan Pertanian Paser, Kesiapan Daerah Penyangga Ibu Kota Negara di Kaltim
Baca juga: Paser Penyangga Ibu Kota Negara di Kaltim, Pemkab Fokus Mantapkan Ketahanan Pangan
Tentu rencana pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) "Nusantara" dari DKI Jakarta ke Kalimantan Timur menuai berbagai polemik masyarakat.
Mengutip Bangkapos.com, Selasa (8/2/2022), petisi dengan judul "Pak Presiden, 2022-2024 Bukan Waktunya Memindahkan Ibu Kota Negara" yang diprakarsai oleh Narasi Institute ini, ditujukan kepada Presiden Jokowi, DPR, DPD dan MK.
Mereka menilai memindahkan ibu kota di tengah situasi pandemi Covid-19 seperti sekarang ini, bukanlah hal yang tepat.
"Apalagi kondisi rakyat dalam keadaan sulit secara ekonomi, sehingga tak ada urgensi bagi pemerintah memindahkan Ibu Kota negara," kalimat isi petisi tersebut.
Sebaliknya, mereka yang menandatangani petisi meminta kepada pemerintah agar lebih fokus menangani varian baru Covid-19 Omicron.
Baca juga: GPII Balikpapan Sambut Ibu Kota Negara di Penajam Paser Utara, Siap Berkompetensi
Mereka meminta pemerintah untuk melakukan pertimbangan ulang.
Sebab, Indonesia memiliki defisit APBN besar, juga pendapatan negara yang turun.
Alangkah lebih baiknya, pemerintah memperbaiki struktur dasar lainnya di beberapa daerah masih buruk.
Seperti sekolah yang rusak dan terlantar dan juga jembatan di desa-desa yang perlu adanya perbaikan.
