Berita Nasional Terkini
Prabowo Beli 78 Jet Tempur Prancis & USA Seharga Ratusan Triliun Pakai Skema Utang, Next Kapal Selam
Menhan Prabowo Subianto beli 78 jet tempur Prancis dan Amerika Serikat alias USA seharga ratusan triliun pakai skema utang, next kapal selam.
TRIBUNKALTIM.CO - Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto beli 78 jet tempur baru.
Puluhan pesawat tempur tersebut berasal dari Prancis dan Amerika Serikat alias USA.
Tak main-main, 78 jet tempur tersebut senilai ratusan triliun rupiah.
Ya, Prabowo Subianto memakai skema utang untuk membeli jet tempur buatan Prancis dan Amerika tersebut.
Bahkan usai mendapatkan jet tempur, rencananya Menhan Prabowo Subianto bakal melanjutkan kerjasama dengan pembelian kapal selam.
Informasi selengkapnya ada dalam artikel ini.
Baca juga: Prabowo Subianto Borong Pesawat Tempur Dassault Rafale Prancis, Cek Kecanggihannya
Melansir Tribunnews.com dalam artikel berjudul Indonesia Borong Jet Tempur Bernilai Ratusan Triliun Rupiah, dari Mana Sumber Uangnya? Indonesia sepakat membeli 42 jet tempur buatan Prancis Dassault Rafale, dan juga 36 Jet Tempur F-15 dari Amerika Serikat.
Lalu dari mana sumber pendanaan yang akan digunakan untuk membeli pesawat tersebut?
Anggota Komisi I DPR RI Dave Laksono mengungkapkan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto pernah memaparkan rencana pembelian tersebut, dalam rapat kerja beberapa bulan lalu dengan Komisi I.
Namun, kata Dave, saat itu belum dibahas detail mengenai skema pembayaran pembelian jet tempur itu.
"Kami juga baru disampaikan. Waktu rapat beberapa bulan lalu sih pernah dipaparkan masalah pembeliannya itu, cuma ya kita belum ngebahas secara detail tentang skema pembayarannya dan digunakannya seperti apa dan lain-lain. Karena kan pesawat ini kan berbeda dengan yang sudah kita miliki," kata Dave kepada wartawan, Jumat (11/2/2022).
Baca juga: Prabowo Subianto Borong Pesawat Tempur Dassault Rafale Prancis, Cek Kecanggihannya
Dave berujar Komisi I DPR belum bisa bersikap soal keputusan Prabowo memboyong pesawat tempur tersebut.
Dikatakannya, Komisi I DPR akan meminta penjelasan Menhan terlebih dahulu terkait hal tersebut.
Kemungkinan rapat antara Komisi I DPR dengan Menhan digelar di masa sidang berikutnya karena DPR segera menjalani masa reses.
"Kami bukan enggak mau mendukung atau menolak. Akan tetapi kita akan minta penjelasan dulu dari Pak Prabowo sebelum bisa menyatakan sikap kita," ujar legislator Partai Golkar itu.