Ibu Kota Negara
Dukung IKN Nusantara di Kaltim, Ormas Dayak Seluruh Kalimantan Buat Petisi Berisi 9 Poin
Secara resmi Presiden Joko Widodo telah sampaikan mengenai pemindahan Ibu Kota Negara dari Jakarta ke Kalimantan
TRIBUNKALTIM.CO, PONTIANAK - Secara resmi Presiden Joko Widodo telah sampaikan mengenai pemindahan Ibu Kota Negara dari Jakarta ke Kalimantan.
Dipilih daerah Kabuptaen Penajam Paser Utara dan sebagian Kabupaten Kutai Kartanegara di Provinsi Kalimantan Timur.
Kini payung hukum soal Ibu Kota Negara telah disahkan oleh lembaga legislatif Republik Indonesia dan telah resmi nama ibu kota baru disebut IKN Nusantara.
Proses pemindahan Ibu Kota Negara dari Jakarta ke Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur ditanggapi positif kalangan masyarakat adat dayak seluruh Kalimantan.
Baca juga: IKN Nusantara di Kalimantan akan jadi Future Smart Forest City of Indonesia, Begini Konsepnya
Baca juga: Tokoh Kalimantan Teras Narang Sebut Hanya Jokowi Bisa Wujudkan Pemindahan Ibu Kota Negara
Baca juga: Pemindahan Ibu Kota Negara ke Kaltim dalam Pandangan ILUNI UI, Jaga Kohesi Kebangsaan
Kemudian sebagai respon, warga yang mengatasnamakan Ormas Suku dan Tokoh Dayak seluruh Kalimantan membuat petisi.
Dalam petisi yang berisi 9 poin itu, Ormas Suku Dayak dan Tokoh Dayak se-Kalimantan meminta agar masyarakat adat dilibatkan dalam pembangunan IKN Nusantara.
Petisi ini dikeluarkan setelah digelarnya pertemuan puluhan pemimpin Ormas Suku Dayak dan Tokoh Masyarakat Dayak dari Kalteng, Kalsel, Kalbar, Kaltim dan Kaltara di Rumah Betang, Pontianak, Kalimantan Barat, Senin (28/2/2022).
Berikut 9 poin dalam petisi yang dibuat oleh gabungan ormas suku Dayak se- Kalimantan.
Pertama:
Harus melibatkan masyarakat Dayak dalam pembangunan Ibu Kota Negara sebagai wujud keseriusan Pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Dayak, rasa memiliki masyarakat Dayak terhadap Ibu Kota Negara termasuk mengakodomir kearifan lokal Suku Dayak.
Kedua:
Harus melibatkan Suku Dayak di dalam perencanaan, pengengelolaan dan pengawasan Badan Otorita Ibu Kota Negara.
Ketiga:
Merealisasikan Otonomi Khusus Kebudayaan Dayak sebagai jaminan untuk pencapaian percepatan pembangunan infrastruktur, sosial, ekonomi, pendidikan, kesehatan, hukum, politik, di Pulau Kalimantan secara menyeluruh sebagai wilayah penyangga Ibu Kota Negara.
Keempat:
Memberikan kewenangan kepada Dewan Adat Dayak dalam hal rekomendasi bagi putera-puteri orang Dayak masuk di sekolah kedinasan, baik sipil, kepolisian maupun Tentara Nasional Indonesia yang harus diakomodir.
Kelima:
Memberikan ruang bagi masyarakat adat Dayak, khsususnya generasi muda secara ekonomi, politik dan pemerintahan.
Keenam:
Merealisasikan pembangunan Rumah Adat Dayak dan Museum Dayak untuk menyimpan benda pusaka maupun simbol-simbol Kebudayaan Dayak di Ibu Kota Negara sebagai identitas Bangsa Indonesia di Pulau Kalimantan dalam kawasan sentral Kebudayaan Dayak.
Ketujuh:
Mengembalikan dan memberi nama wilayah dan administrasi pemerintahan sesuai dengan ciri khas Dayak.
Meliputi: nama-nama jalan, pelabuhan, bandar udara, gedung sesuai dengan kesejarahan Dayak, tokoh suci panutan dalam mitos dan legenda suci Dayak, tokoh-tokoh pejuang Dayak dari aspek pembakuan nama rupabumi di Ibu Kota Negara Nusantara, demi mewujudkan identitas Dayak dalam skala nasional, regional dan internasional.
Kedelapan:
Presiden Republik Indonesia, Lembaga Eksekutif dan Lembaga Legislatif, memberikan jaminan kelangsungan pembangunan Ibu Kota Negara di Kalimantan Timur dengan produk perundang-undangan turunan.
Kesembilan:
Organisasi kemasyarakatan Suku Dayak dan Tokoh Dayak se Kalimantan, mendukung tindakan tegas Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia dalam menumpas tindakan radikalisme dan premanisme serta anti-Pancasila.
Petisi selanjutnya akan disampaikan ke Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan harapan meski terjadi pergantian presiden, pemindahan Ibu Kota Negara tetap terlaksana dan tidak mengaburkan keinginan masyarakat Dayak sebagaimana isi dalam petisi tersebut.
David Oendoen, Ketua Umum Garda Borneo menyampaikan masyarakat Dayak sangat menyambut dengan baik atas perpindahan Ibu kota Negara Republik Indonesia ke Pulau Kalimantan.
Tentu saja kata dia, ini merupakan sejarah besar, di mana ini berpindah bukan hanya cuma-cuma, namun melalui mekanisme dan perundang-undangan.
Baca juga: Komite Kajian Jakarta Respon Rencana Pemindahan Ibu Kota Negara ke Sepaku Kalimantan Timur
Dan ini satu anugerah, oleh sebab itu, masyarakat melalui ormas yang ada ingin terlibat dan dilibatkan dalam mengisi perjalanan perpindahan Ibu Kota Negara.
"Baik dari sosial, budaya, politik, ekonomi. Kita secara pribadi, ormas, kelembagaan atapun individu lain- ain harus maju bersama-sama sebagai anak bangsa dalam bingkai NKRI,''ujarnya.
Menurut Ducun Helduk Umar, Ketua DPP Peyang Sahawung Kalimantan Tengah, yang merupakan koordinator rombongan se-Kalimantan, sumber daya manusia dari masyarakat adat Dayak saat ini sudah siap untuk menyambut perpindahan Ibu Kota Negara.
''Kualiatas SDM kita sudah mumpuni, dan kami masyarakat Dayak siap mengisi Ibu Kota Negara dengan segala dan berbagai jabatan yang ada," tegasnya.
"Kami siap mengawal proses pembangunan IKN di Kalimantan,''ujarnya.
Jangan Hanya jadi Penonton
Berita sebelumnya, soal Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara yang menggantikan Kota Jakarta diharapkan bisa jadi harapan baru bagi kalangan muda dan milenial.
Lokasi ibu kota baru Republik Indonesia di Kabupaten Penajam Paser Utara dan sebagian Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur.
Dijelaskan oleh Putri Pariwisata 2018 Kalimantan Timur, Andi Natasya Priyanka, mengutip dari Tribunnews.com dengan judul Ibu Kota Negara Nusantara, Putri Pariwisata Kaltim 2018 Sebut Kalangan Muda Jangan Hanya Nonton.
Dia menyebut, ekspresi harapannya sebagai suara kalangan muda Kalimantan Timur yang memang selalu optimistis menyambut perubahan.
“Saya banyak mendengar aspirasi teman-teman soal IKN Nusantara. Semua positif, semua bersemangat menyambut masa depan yang lebih baik. Intinya, generasi milenial Kalimantan Timur optimistis menyambut IKN Nusantara, untuk Indonesia yang lebih maju," kata Natasya, Senin (28/2/2022).
Natasya mengatakan, selama ini Kalimantan merupakan wilayah yang memiliki kontribusi besar bagi perekonomian Indonesia karena kekayaan sumber daya alamnya.
Baca juga: Dampak IKN Nusantara di Kaltim, Berikut Desa-desa yang Masuk Smart Village, Cegah Kesenjangan
Dengan pemindahan IKN ke Kalimantan Timur, kontribusi Kalimantan akan lebih berkelanjutan karena perkembangan pesat sektor pariwisata.
Ia menyebut Program pemindahan IKN ini memberikan angin segar bagi sektor pariwisata.
IKN Nusantara pastinya nanti akan menjadi objek wisata yang luar biasa menarik, bahkan menjadi ikon Nasional.
"Kami optimistis sektor pariwisata bisa lebih maju dan berkembang," ungkapnya.
Sehingga kontribusi Kalimantan juga datang dari sektor pariwisata.
"Tidak hanya migas ataupun batubara yang tidak bisa diperbaharui," ungkapnya.
Natasya melanjutkan, generasi milenial harus terlibat dalam proses pembangunan IKN Nusantara, jangan hanya menjadi penonton saja.
“Kami selalu siap dengan perubahan baru, karena itu kami berharap pembangunan IKN Nusantara nanti bisa lebih melibatkan generasi milenial serta putra-putri daerah yang memiliki ide kreatif," ujarnya.
Sehingga dapat membuat perubahan serta gebrakan baru. "Untuk kemajuan Negara Indonesia serta Kalimantan Timur," ujarnya.
Join Grup Telegram Tribun Kaltim untuk mendapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari. Caranya klik link https://t.me/tribunkaltimcoupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel
Artikel ini telah tayang di Tribunkalteng.com dengan judul Dukung IKN Nusantara, Ormas Dayak se-Kalimantan Bikin Petisi: "Libatkan Masyarakat Adat"