Jokowi Singgung WhatsApp Grup TNI Bahas Tolak IKN, Pengamat Pertahanan Analisa Dua Hal Ini

Dimulai dari hal-hal kecil, nanti menjadi besar, kita jadi kehilangan kedisiplinan nasional. Karena disiplin TNI-Polri itu berbeda dengan sipil dan dibatasi oleh aturan pimpinan," imbuh dia.

Baca juga: Desa Sukaraja dan Karang Jenawi di IKN Berpotensi Banjir, Bangunan Harus Berbasis Mitigasi Bencana

Sementara itu, menurut Pengamat Pertahanan Anton Aliabbas, ada dua hal yang bisa dilihat dari pesan Jokowi terkait IKN Nusantara tersebut.

"Pertama, pesan tersebut dapat diartikan bahwa secara implisit, Jokowi hendak memastikan dukungan penuh dari TNI/Polri terkait kebijakan pemerintah yang masih kontroversi terutama IKN," ujar Anton Aliabbas, Rabu (2/3/2022) seperti dikutip TribunKaltim.co dari kompas.com. 

Jokowi disebut terkesan menyadari pembicaraan WAG anggota TNI-Polri berpotensi bocor dan disalahgunakan untuk penggiringan opini publik tertentu.

Kemudian hal kedua yang bisa dilihat dari pernyataan Jokowi adalah kesan Pemerintah memonitor dinamika di dalam percakapan WAG.

Menurut Anton, Jokowi mengantisipasi agar perdebatan di WAG tak akan mengganggu kesetiaan TNI-Polri pada Pemerintah.

"Hal ini dapat dilihat dari adanya penekanan Jokowi perihal tidak adanya ‘demokrasi’ di dalam tubuh TNI/Polri," tuturnya.

Tak hanya itu, polemik IKN di WAG pun dinilai dapat diartikan sebagai kurang lancarnya komunikasi dan sosialisasi yang dilakukan pemerintah terkait IKN pada prajurit TNI-Polri.

"Di tengah derasnya arus informasi melalui media sosial, semestinya pemerintah gencar juga melakukan sosialisasi di internal termasuk di kalangan TNI-Polri," jelas Anton.

Baca juga: Sekcam Sepaku Ungkap Jadwal Relokasi, Tanah Warga sudah Dipatok, Tahap Pembangunan IKN Dipercepat

Padahal sosialisasi di lingkungan internal, termasuk TNI-Polri, penting guna memitigasi kesimpangsiuran serta mencegah polemik berkepanjangan di kedua institusi tersebut.

Apalagi, kata Anton, Presiden Jokowi pada 2018 lalu pernah berpesan agar perwira TNI-Polri ikut membantu sosialisasi program pemerintah.

"Tentu saja polemik di WAG TNI-Polri akan tidak banyak berkembang apabila pemerintah sendiri juga gencar bersosialisasi di internal institusi plat merah," sebut Kepala Center for Intermestic and Diplomatic Engagement (CIDE) tersebut.

Anton mengatakan, fenomena pro kontra IKN sebaiknya tidak dilihat sebagai bentuk lemahnya disiplin dari personel TNI-Polri.

Ia mengatakan, fenomena itu justru menjadi bukti nyata masih lemahnya kerja tim komunikasi pembantu presiden meyakinkan internal pemerintah perihal IKN.

"Semestinya Presiden Jokowi tidak perlu merisaukan diskusi yang terjadi di WAG terlebih WhatsApp merupakan salah satu medium komunikasi personal.