Gamalis Dukung Pemekaran Kabupaten Berau Pesisir Selatan, Dorong Perbaikan Infrastruktur Kian Cepat

TRIBUNKALTIM.CO, TANJUNG REDEB - Persoalan pemekaran Kabupaten Berau Pesisir Selatan, kembali mencuat.

Sebelumnya, Kabupaten Pesisir Selatan tinggal selangkah lagi pernah nyaris terwujud untuk dimekarkan, dan berpisah dari Kabupaten Berau. Daerah tersebut meliputi, Tabalar, Biatan, Talisayan, Batu Putih dan Bidukbiduk.

Wakil Bupati Berau, Gamalis menjelaskan, sebelumnya ia tentu setuju dengan adanya pemekaran Kabupaten Berau Pesisir Selatan, bahkan saat dirinya masih berada di kursi DPRD Kaltim.

“Memang mendukung, tapi opsi pemekaran itu kan ada dua pilihan menurut saya untuk saat ini. Opsi yang situasional,” jelasnya kepada Tribunkaltim.co, Minggu (20/3/2022).

Apalagi, jika pemekaran awal, setidaknya 2-3 tahun wilayah Kabupaten Berau Pesisir Selatan perlu disanggah oleh Pemkab Berau terlebih dahulu, meskipun belum ada angka pastinya.

Baca juga: Pemekaran Wilayah Labanan Makmur di Berau Perlu Dukungan dari Kecamatan Terdekat

Baca juga: Pemekaran Kecamatan, Kampung Tumbit Melayu Berau Minta Selesaikan Tapal Batas

Jika persetujuan pemekaran lantaran jalan pesisir selatan yang tak kunjung baik, hal itu sebenarnya masih diusahakan. Sebab, sebagian besar jalan pesisir itu adalah kewenangan provinsi.

Saat ini, Gamalis atas nama Pemkab Berau, memang masih mendorong agar provinsi terus memperbaiki kondisi jalan yang rusak. Ataupun meminta bantuan DPRD Kaltim untuk menjadikan status jalan tersebut menjadi milik pusat.

“Kita minta bantu lah sama-sama ke Gubernur untuk menjadikan jalan tersebut statusnya pusat, jadi tidak ada lagi keluhan dari masyarakat,” ungkapnya.

Saat ini, Pemkab Berau memang boleh membangun jalan baru, yang fungsinya tentu memperpendek jalur dan menghindari jalan utama yang rusak.

Tetapi, APBD Berau, tidak lagi seperti dulu. Saat ini diakui Gamalis, hanya dapat menyentuh angka Rp 2 trilun dan itu sudah sangat besar. Padahal dulu, sempat menyentuh angka Rp 3 triliun.

“Kalau ini hubungannya dengan jalan, ya kita tidak juga harus mati-matian meminta kepada provinsi, jika nanti dimekarkan, ya jangan dulu,” jelasnya.

Baca juga: Komisi I DPRD Berau Setuju Pemekaran Labanan Makmur sebagai Kecamatan Baru

Kendati begitu, pemekaran tentu bisa membuat suatu daerah semakin bisa berkembang dengan APBD masing-masing. Banyak hasil positif yang akan hadir.

Di antaranya, untuk kemudahan segala jenis pelayanan kesehatan ataupun layanan pemerintah kepada masyarakat.

Lalu peningkatan infrastruktur menuju pesisir semakin cepat karena pemerintah setempat memiliki akses tersendiri kepada Pemerintah Provinsi Kaltim maupun pusat.

“Sekarang ini kan kita masih terus berjuang untuk wilayah jalan pesisir, tapi ya belum ada hasil. Padahal ada momentum seperti Porprov 2022 mendatang,” tandasnya.