Ibu Kota Negara
Pembangunan Tahap Awal Pusat Pemerintahan IKN Nusantara Selesai 2024, Dibagi 4 Zona
Proses pemindahan dan pembangunan Ibu Kota Negara Republik Indonesia di Kalimantan Timur terus dimantapkan oleh pemerintah pusat.
lihat foto
TRIBUNKALTIM.CO, JAKARTA - Proses pemindahan dan pembangunan Ibu Kota Negara Republik Indonesia di Kalimantan Timur terus dimantapkan oleh pemerintah pusat.
Hal itu disampaikan melalui Kantor Staf Presiden, yang membeberkan pembangunan Ibu Kota Negara yang bernama IKN Nusantara terus dikebut, sebagaimana target yang telah ditetapkan pada tahun 2024.
Lokasi Ibu Kota Negara pengganti Kota Jakarta adalah Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, lokasinya di Kalimantan Timur.
Sejauh ini, sedang diupayakan untuk terus diwujudkan. Melalui Kantor Staf Presiden (KSP) memastikan hal tersebut.
Baca juga: Empat Kelompok di Sepaku Kawasan Ibu Kota Negara Raih Bantuan Benih Ikan
Baca juga: Ibu Kota Negara Pindah ke Kaltim, Efek Bagi Jakarta Kemacetan akan Berkurang
Baca juga: Tindak Tambang Ilegal di Tahura Kaltim, Upaya Mengamankan Hutan Sekitar Kawasan Ibu Kota Negara
Proses pembangunan tahap awal Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) di Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara selesai sesuai target 2024.
Pembangunan KIPP IKN Nusantara direncanakan terbagi menjadi empat zona, yaitu Zona 1A, Zona 1B, Zona 2, dan Zona 3.
Zona 1A dan 1B itu sendiri akan menjadi titik lokasi pembangunan Istana Kepresidenan dan beberapa kantor kementerian. Sementara zona lainnya masih dalam tahap perencanaan.
"Kita pastikan target terpenuhi dan semua kepentingan masyarakat diakomodasi dalam setiap tahap pembangunan infrastruktur. Oleh karenanya kita akan terus berkolaborasi dengan pemerintah daerah untuk mengawal pembangunan tahap awal KIPP IKN selesai 2024," kata Deputi I KSP Febry Calvin Tetelepta, Kamis, (24/3/2022).
Baca juga: Emak-emak Kebayoran Siap Diajak ke IKN Nusantara: Hidup di Jakarta Semakin Susah
KIPP IKN sendiri akan dibangun di atas 6.000 hektar lahan.
Saat ini, proses pembangunan masih berfokus pada akses jalan dan pengadaan lahan.
"Percepatan sudah dimulai dengan pemasangan alat ukur titik geodesi di titik nol IKN.
Titik ini adalah patokan dari keseluruhan koordinat pembangunan infrastruktur IKN," lanjut Febry.
Baca juga: Berantas Praktik Pertambangan Ilegal Sekitar IKN Nusantara, Perintah Langsung Menteri LHK
Menurutnya, KSP sebagai lembaga yang mengawal proyek strategis nasional Presiden dan Wakil Presiden, telah terlibat intensif dalam rapat-rapat koordinasi IKN dengan K/L terkait sejak bulan Februari, termasuk dalam perancangan peraturan turunan UU Ibu Kota Negara.
"Selain mengawal tahapan pembangunan KIPP, KSP juga akan turut memastikan pembangunan sistem jalan akses, penyediaan air baku, pengendalian banjir dan drainase, dan pemukiman di Kawasan IKN," pungkasnya.
Cita-cita Besar
