Berita Penajam Terkini

DPRD PPU Harap Pemerintah Pusat Bisa Lanjutkan Pembangunan Pelabuhan Benuo Taka

Kelanjutan pembangunan Pelabuhan Benuo Taka di Kelurahan Buluminung, Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), dapat diakomodir pemerintah pusat

Penulis: Nita Rahayu | Editor: Samir Paturusi
TRIBUNKALTIM.CO/HO
Pembangunan Pelabuhan Benuo Taka PPU diharapkan dapat diakomodir pusat.TRIBUNKALTIM.CO/HO 

TRIBUNKALTIM.CO, PENAJAM- Kelanjutan pembangunan Pelabuhan Benuo Taka di Kelurahan Buluminung, Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), dapat diakomodir pemerintah pusat.

Hal itu sebab yang dimiliki pemerintah daerah, dianggap tidak memadai untuk membiayai pembangunan pelabuhan itu.

Anggota DPRD PPU, Syarifuddin HR mengatakan infrastruktur dari sisi darat untuk pelabuhan itu, belum terbangun hingga saat ini, disamping sisi lautnya juga masih butuh pengembangan dermaga.

"Pemindahan IKN ke PPU, kami berharap pemerintah pusat turut bertanggung jawab atau mengucurkan anggaran untuk pembangunan Pelabuhan Benuo Taka," ungkapnya Minggu (3/4/2022).

Baca juga: Begini Cara Curang Bupati Nonaktif PPU AGM Kuasai Lahan di Sekitar IKN Nusantara, Pakai Nama Fiktif

Baca juga: Bupati Nonaktif PPU, AGM Diduga Perintahkan Penggunaan Identitas Fiktif untuk Kaveling Lahan di IKN

Baca juga: KPK Mulai Sisir Lahan di IKN Terkait Kasus Suap Bupati PPU, Ada Dugaan Bagi-bagi Kaveling

Seiring pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) ke Kecamatan Sepaku, partisipasi pemerintah untuk menuntaskan pembangunan pelabuhan sangat diperlukan.

Hal itu karena diharapkan pelabuhan milik Pemkab PPU ini dapat melayani bongkar muat material pembangunan IKN Nusantara yang disuplai dari luar pulau.

“Kita berkeinginan, pelabuhan ini dibangun dengan skala besar dan dapat men-support pembangunan IKN,” lanjutnya.

Diketahui, pelabuhan yang berada di Kawasan Industri Buluminung (KIB) ini belum memiliki gedung layanan serta fasilitas pendukung lainnya.

Pembangunan tangki penampungan Clude Palm Oil (CPO) disisi darat pelabuhan yang direncanakan pemerintah daerah belum terwujud karena, membutuhkan anggaran yang cukup besar.

Sementara APBD PPU sangat terbatas. Sehingga membutuhkan dukungan anggaran dari pemerintah pusat.

Baca juga: Jam Kerja ASN dan THL di Lingkup Pemkab PPU Berubah selama Ramadhan

“Kalau mengandalkan APBD membangun sisi darat pasti kewalahan. Apalagi, membangun sisi lautnya," pungkasnya. (*)

Join Grup Telegram Tribun Kaltim untuk mendapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari. Caranya klik link https://t.me/tribunkaltimcoupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel

Sumber: Tribun Kaltim
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved