Berita Populer Hari Ini
POPULER BALIKPAPAN: Titik Banjir Bertambah dan Anggaran yang Diperlukan | DPRD Sidak Mangrove Rusak
Berita populer Balikpapan sepanjang hari ini, Rabu 6 April 2022. Titik banjir bertambah dan anggaran yang diperlukan serta DPRD sidak mangrove rusak
lihat foto
TRIBUNKALTIM.CO - Berikut ini rangkaian berita populer di Balikpapan sepanjang hari ini, Selasa 5 April 2022.
Sejumlah berita menjadi isu terpopuler di TribunKaltim.co, yang menyoroti perkembangan di kota Balikpapan, Kalimantan Timur.
Beragam isu menarik di kota Balikpapan yang menjadi pintu gerbang ke kawasan Ibu Kota Negara ( IKN ) di Penajam Paser Utara ( PPU ), Kaltim dapat disimak di artikel ini.
Salah satu yang jadi perhatian dalam beberapa hari terakhir adalah kabar dugaan kerusakan mangrove di Teluk Balikpapan.
Lanjutan terkait dugaan kerusakan mangrove di Teluk Balikpapan jadi perhatian DPRD Kota Balikpapan.
DPRD Kota Balikpapan akan sidak ke lokasi.
Sementara itu, kabar lainnya terkait dengan banjir di kota Balikpapan.
Komisi III DPRD Balikpapan memanggil Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kota Balikpapan.
Baca juga: Ngabuburit dan Berbuka Puasa Sambil Sunsetan di Pantai Melawai Balikpapan
Pemanggilan ini dilakukan untuk menindaklanjuti masalah banjir yang terus bertambah, bahkan terus meninggi di sejumlah titik.
Dihimpun dari TribunKaltim.co, berikut ini sejumlah berita terpopuler di Balikpapan sepanjang hari ini, Selasa 5 April 2022:
1. DPRD sidak mangrove yang rusak
PRD Balikpapan memanggil Dinas Lingkungan Hidup terkait dugaan kerusakan hutan mangrove imbas pembangunan smelter nikel di Kariangau.
Ketua Komisi III DPRD Balikpapan Alwi Al Qodri mengatakan, pihaknya akan mempertanyakan tindaklanjut dari laporan kerusakan hutan mangrove tersebut.
DPRD Balikpapan juga akan melakukan sidak ke lokasi yang disebut-sebut terjadinya kerusakan hutan mangrove. Hal itu dilakukan setelah mendengar langsung penjelasan DLH.
“Nanti kita akan sidak,” ujarnya, Rabu (6/4/2022).
Senada, Wakil Ketua DPRD Balikpapan Sabaruddin Panrecalle menambahkan, permasalahan kerusakan mangrove dilokasi ini sudah mencuat beberapa bulan lalu dan baru terekspos media sekarang.
Baca juga: Tak Ditemukan Zat Bahaya, Loka POM Uji Cepat Makanan di Pasar Ramadhan Balikpapan
"Sesuai amanah undang-undang nomor 27 tahun 2007 tentang pesisir pantai, jelas dalam pasal bahwa dilarang menebang mangrove,” ucapnya.
Politisi Partai Gerindra ini menyebut, pengrusakan mangrove itu bukan dugaan tetapi nyata terjadi di Kota Balikpapan. Apalagi bukan 1-2 pohon saja, kemungkinan ada sekitar 20 hektare.
Sabaruddin memapaparkan langkah-langkah selanjutnya yang harus dilakukan, bagaimana DLH Balikpapan maupun Provinsi harus menangani permasalahan ini.
Ia pun meminta dukungan kepada semua elemen masyarakat, sebab kejadian ini sudah lama tetapi namun belum ada actionnya.
Sehingga ia pun mempertanyakan, apakah izinnya dikeluarkan oleh pemerintah kota Balikpapan, pihaknya juga ingin mengetahui.
Ketika surat dikeluarkan untuk melaksanakan aktivitas di sana, tentu ada kajian yang mendalam.
Jika tidak, maka penegakan hukum harus ditegakkan.
2. Titik banjir bertambah dan anggaran banjir
Baca juga: Lurah di Balikpapan Kini Bisa Kembali Layani Administrasi Pertanahan
Komisi III DPRD Balikpapan memanggil Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kota Balikpapan.
Pemanggilan ini dilakukan untuk menindaklanjuti masalah banjir yang terus bertambah, bahkan terus meninggi di sejumlah titik.
Anggota Komisi III DPRD Balikpapan Nurhadi Saputra mengatakan, pihaknya meminta penjelasan dari DPU terkait upaya untuk menangani masalah bencana banjir.
Sebab, upaya penanganan banjir ini, merupakan salah satu program prioritas dari Walikota Balikpapan Rahmad Masud ketika mencalonkan diri di Pilkada Balikpapan 2020 lalu.
“RDP (Rapat Dengar Pendapat) ini juga bertujuan untuk memperkenalkan anggota Komisi III yang sekitar 70 persen adalah orang baru sehingga juga tahu persoalannya,” kata Nurhadi, Rabu (6/4/2022).
Pada tahun 2022 telah dianggarkan sebesar Rp 150 miliar untuk membiayai kegiatan penanganan banjir melalui APBD Kota Balikpapan 2022.
Anggaran ini akan difokuskan dalam membiayai penyelesaian pengerjaan proyek normalisasi Daerah Aliran Sungai (DAS) Ampal yang menjadi fokus utama dalam penanganan banjir.
“Saya berharap dari eksekutif merealisasikan, karena sudah ada anggaran penanganan banjir.
Itu kan pasti berkaitan juga Sungai Ampal sampai dekatnya BSB.
Karena kita tahu muaranya yang jadi masalah,” ucapnya.
Jangan lewatkan berita populer dan menarik lainnya di TribunKaltim.co.
Baca juga: Jelang Buka Puasa, Jalanan di Balikpapan Macet, Anggota DPRD Minta Dishub Turunkan Personel
(*)
IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS
Join Grup Telegram Tribun Kaltim untuk mendapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari. Caranya klik link https://t.me/tribunkaltimcoupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
