Ibu Kota Negara
Tantangan Logistik Pembangunan IKN, Masih akan Bergantung pada Pelabuhan Balikpapan dan Samarinda?
Analisa tantangan logistik pembangunan IKN di Kalimantan Timur ( Kaltim ). Apa masih akan terus bergantung pada Pelabuhan Balikpapan dan Samarinda?
Untuk mengatasi kendala akses jalan, pilihan akses terdekat untuk pintu masuk material konstruksi IKN adalah Pelabuhan ITCI Hutani Manunggal (IHM) dan Pelabuhan ITCI Kartika Utama.
Keduanya memiliki jarak sekitar 8,2 kilometer (km) dan 25 km dari lokasi pembangunan tahap I IKN.
Baca juga: IKN Dipindah ke Kaltim, Dewan Adat Dayak PPU Beber Petani Lokal Punya Peluang Ekonomi
Namun, kondisi akses jalan menuju kedua pelabuhan tersebut masih belum siap untuk dilalui truk-truk berat.
Pemerintah pun menargetkan rehabilitasi kondisi jalan, khususnya akses menuju pelabuhan IHM.
Hingga akhir 2022, konstruksi jalan di Lingkar Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN membutuhkan investasi sekitar Rp 883 miliar.
Selain itu, struktur tanah di IKN juga kurang mendukung untuk menyerap air sehingga akses air bersih hanya bisa diperoleh dari bendungan.
Pemerintah sendiri telah menyiasatinya dengan membangun Bendungan Sepaku Semoi yang ditargetkan rampung pada akhir 2023.
Bendungan ini memiliki kapasitas pasokan air 2.000 liter per detik ditambah dengan pasokan air dari Sungai Sepaku.
Pemerintah juga merencanakan pembangunan Bendungan Batu Lepek, Selemayu, Safiak, dan Beruas, serta memanfaatkan pasokan air dari Sungai Mahakam untuk mendukung Bendungan Sepaku Semoi dalam memenuhi kebutuhan air bersih di IKN.
Kepelabuhan/kebandaraan/pergudangan pembangunan IKN
Baca juga: Penjelasan Menteri ATR/BPN Soal Status Lahan IKN, Tahap Pertama akan Dibebaskan Lahan 52 Hektar
Dalam aspek kepelabuhan/kebandaraan/pergudangan IKN sebenarnya tidak terlalu banyak pekerjaan rumah.
Untuk mendukung konstruksi setidaknya ada 5 pilihan alternatif seperti Pelabuhan IHM, Pelabuhan IKU, dermaga bekas pembangunan Jembatan Pulau Balang, Dermaga Pantai Lango, dan Pelabuhan Buluminung.
“Sebenarnya tidak semua pelabuhan ini milik pemerintah.
Tapi pemerintah bisa lakukan upaya lobbying untuk penggunaannya,” ungkap Denny.
Jalur penghubung IKN dengan wilayah lain