Moeldoko Sebut Proyek IKN Super Prioritas, Pembangunan Infrastruktur Segera Dimulai, Termasuk Istana

TRIBUNKALTIM.CO - Rencana pembangunan Ibu Kota Negara ( IKN ) di Kalimantan Timur terus dikejar Pemerintah.

Meski sejumlah pihak mengajukan gugatan terhadap UU IKN namun Pemerintah tetap melanjutkan proyek IKN.

Pembangunan IKN tahap satu yang meliputi sejumlah infrastruktur termasuk Istana dan kantor menteri akan segera dibangun.

Proyek pembangunan IKN ini menurut Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko bukan lagi prioritas.

Namun, menurut KSP Moeldoko, pembangunan IKN adalah super prioritas. 

Pernyataan ini disampaikan Moeldoko setelah rapat koordinasi bersama sejumlah menteri, Badan Otorita IKN, Gubernur Kalimantan Timur dan perwakilan dari Kabupaten Penajam Paser Utara. 

Baca juga: Tak Ada Sosialisasi, Patok Kawasan Inti Pusat Pemerintahan di Lokasi IKN Bikin Warga Sepaku Resah

Pada Jumat, Moeldoko memimpin rapat koordinasi pemantauan pembangunan infrastruktur dan strategi komunikasi IKN.

Rapat ini merupakan langkah awal KSP bersama kementerian/lembaga dan Badan Otorita IKN, untuk memastikan pengawalan pembangunan IKN tahap satu.

Moeldoko menegaskan, pembangunan dan pemindahan IKN bukan lagi proyek prioritas, tapi superprioritas.

Oleh karenanya diperlukan kerja persiapaan matang serta kolaborasi antar kementerian/lembaga dan instansi.

"Pembangunan dan pemindahan IKN ini bukan lagi prioritas, tetapi superprioritas.

Ini pekerjaan rumit dan waktunya sangat panjang, 5-20 tahun," ujar Moeldoko dilansir dari siaran pers KSP, Jumat (8/4/2022) seperti dikutip TribunKaltim.co dari kompas.com. 

"Butuh perencanaan ketat, eksekusi detail, pengawasan yang rigid dan berkelanjutan, inklusif dengan komunikasi yang partisipatif," lanjutnya.

Baca juga: Hari Ini Mahasiswa Bakal Demo ke Istana Bogor, Ada 5 Tuntutan, Antara Lain Hapus UU IKN

Moeldoko dalam rakor tersebut menyampaikan, tim KSP melalui Kedeputian I sudah melakukan monitoring dan evaluasi serta koordinasi dengan kementerian/lembaga terkait, untuk percepatan pembangunan IKN tahap satu.

Hasilnya, menurut Moeldoko, dalam waktu dekat akan segera dilakukan pembangunan infrastruktur.

Pembangunan infrastruktur  ini meliputi, pembangunan jalan baru dan preservasi jalan termasuk akses menuju wilayah IKN, pembangunan jalur intake air baku, saluran drainase dan pengendalian banjir, pembangunan fasilitas perkantoran pemerintahan dan pendukungnya, terutama Istana Negara, kantor Kemenko dan Kementerian, hingga pembangunan sumbu kebangsaan.

"Juga pembangunan fasilitas perkantoran pemerintahan dan pendukungnya, terutama Istana Negara, kantor Kemenko dan Kementerian, hingga pembangunan sumbu kebangsaan," ujar Moeldoko dilansir dari siaran pers KSP pada Jumat (8/4/2022) seperti dikutip TribunKaltim.co dari kompas.com. 

“Di sektor lingkungan hidup dan kehutanan, akan dilakukan pelepasan kawasan hutan dan rehabilitasi lubang tambang di kawasan IKN.

Ini titik krusial dalam persiapan pembangunan selain pembangunan persemaian Mentawir,” jelasnya.

Baca juga: Penjelasan Menteri ATR/BPN Soal Status Lahan IKN, Tahap Pertama akan Dibebaskan Lahan 52 Hektar

Ia melanjutkan, hasil monitoring dan evaluasi KSP bersama kementerian/lembaga tersebut masuk dalam rencana aksi pembangunan IKN tahap satu, yang akan difinalisasi pada bulan ini.

Rencana aksi itu, kata Moeldoko, akan diawali dengan penerbitan aturan turunan UU IKN prioritas, yang kemudian dilanjutkan dengan pelaksanaan pembangunan infrastruktur.

“Kita harapkan peraturan turunan UU IKN prioritas sudah dapat terbit, sehingga pelaksanaan pembangunan infrastruktur IKN bisa berjalan dengan basis yang dapat dipertanggungjawabkan,” ungkapnya.

Lebih lanjut Moeldoko menegaskan, pembangunan dan pemindahan IKN bukan lagi proyek prioritas, tapi superprioritas.

Oleh karenanya diperlukan kerja persiapaan matang serta kolaborasi antar kementerian/lembaga dan instansi.

"Butuh perencanaan ketat, eksekusi detail, pengawasan yang rigid dan berkelanjutan, inklusif dengan komunikasi yang partisipatif," katanya.

Rapat dihadiri Menteri ATR/BPN Sofyan Djalil, Menteri Kominfo Johnny G. Plate, Wakil Kepala Badan Otorita IKN Dhony Rahajoe, Gubernur Kalimantan Timur Isran Noor, Bupati Penajam Paser Utara, dan sejumlah perwakilan dari Kementerian Keuangan, PUPR, Bappenas, dan LHK.

Baca juga: PT PP Pastikan Terlibat dalam Proyek IKN hingga Bentuk Tim Khusus, Kata Dirut PP soal Nilai Kontrak

(*)

IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS

Join Grup Telegram Tribun Kaltim untuk mendapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari. Caranya klik link https://t.me/tribunkaltimcoupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel