Ibu Kota Negara
Sekretariat ASEAN dan Kantor Dubes akan Pindah ke Balikpapan, KSP: Sudah Ready Infrastrukturnya
Beginilah penjelasan KSP soal Kantor Sekretariat ASEAN dan kantor para Dubes Asing akan pindah ke Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur
lihat foto
Saat disinggung soal kepastian kedubes mana saja yang akan berkantor di Balikpapan, Wandy belum dapat menegaskan.
Pasalnya saat ini Peraturan Presiden (Perpres) Tentang Rencana Induk Tata Ruang IKN baru akan terbit.
Baca juga: Pembangunan IKN Nusantara Proyek Superprioritas dan Perlu Kerja Extraordinary
"Mereka (kedubes asing) juga belum tahu di bagian mana IKN mereka akan ditempatkan. Jadi sebenarnya mereka juga masih menunggu. Demikain perkiraannya," kata Wandy.
"Kalau untuk sementara mungkin boleh saja. Tapi nanti pada saat infrastruktur dan zona untuk kedubes asing sudah ready di IKN mereka toh harus pindah juga," tambah Wandy.
Balikpapan Penyangga IKN Nusantara
Berita sebelumnya. Menjelang pemindahan Ibu Kota Negara dari Jakarta ke Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, maka Pemerintah Kota Balikpapan telah mengkaji.
Yakni dalam hal kapasitas pertumbuhan penduduk hingga lima tahun ke depan. Kota Balikpapan, klaim sebagai penyangga Ibu Kota Negara RI di Penajam Paser Utara.
Demikian disampaikan oleh Kepala Bappeda Litbang Balikpapan, Agus Budi Prasetyo, mengatakan Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, hanya mampu menampung 1 juta penduduk hingga tahun 2026.
Hal tersebut membuat Pemerintah Kota Balikpapan harus memutar cara untuk menekan jumlah penduduk, mengantisipasi adanya arus migrasi setelah Ibu Kota Negara pindah ke Kalimantan Timur.
Baca juga: Kabar Kedubes Asing Pilih Berkantor di Balikpapan, KSP: Jika Infrastruktur Siap, harus di IKN
"Saat ini jumlah penduduk di Balikpapan 720 ribu jiwa. Jika ada Ibu Kota Negara, kemungkinan penduduk masuk ke Kaltim berkisar di angka 1,5 juta jiwa. Ini perlu kajian khusus," ujarnya, Rabu (10/11/2021).
Dalam Webinar Tribun Kaltim bertajuk "Memboyong Ibu Kota Negara di Tengah Pandemi Covid-19", Agus meminta agar hal tersebut menjadi perhatian khusus.
Terutama dalam mempersiapkan daya dukung dan daya tampung Kota Balikpapan sebagai Kota Penyangga dalam pemindahan Ibu Kota Negara baru.
Apalagi Kota Balikpapan memiliki komitmen tata ruang. Dark seluruh luas Kota Minyak, 52 persen wajib dipertahankan sebagai area hutan lindung.
Sedangkan 48 persen sisanya bisa menjadi kawasan budidaya atau menjadi kawasan yang dapat dihuni dan ditinggali oleh masyarakat pada umumnya.
Di dalam tata ruang tersebut sudah melalui pemetaan, terdapat dua hutan besar yakni hutan lindung sungai wain dan hutan lindung manggar.
