Pengelolaan BUMK Butuh Dukungan Masyarakat, DPMK Berau Gencar Lakukan Sosialisasi

TRIBUNKALTIM.CO, TANJUNG REDEB - Masyarakat Kabupaten Berau dinilai perlu mengetahui peran dan fungsi Badan Usaha Milik Kampung (BUMK) agar pengelolaan BUMK bisa dilakukan secara maksimal.

Pasalnya, tidak sedikit yang gagal akibat tidak ada dukungan masyarakat.

Hal itu dikatakan oleh Penggerak Swadaya Masyarakat Muda Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (DPMK) Berau, Agus Salim.

Pihaknya saat ini tengah gencar mensosialisasikan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 tentang Badan Usaha Milik Desa (Bumdes). Karena masih banyak masyarakat yang belum paham terkait peran dan fungsi Bumdes tersebut.

Imbasnya, banyak BUMK di Kabupaten Berau yang mandek. Sosialisasi tersebut akan dilanjutkan lagi setelah Hari Raya IdulFitri 2022.

Baca juga: Akademi Kampung SIGAP Angkatan II Berau Digelar, Buka Kelas Belajar Pemerintah Kampung dan BUMK

Baca juga: Danau Labuan Cermin Kini Aman, Pemerintahan Kampung dan BUMK Bidukbiduk Kabupaten Berau Pagari Muara

"Saat ini memang kami belum bergerak lagi," katanya kepada Tribunkaltim.co, Minggu (17/4/2022).

PP tersebut menjadi penting, mengingat masih banyak masyarakat yang belum tahu pentingnya keberadaan Badan Usaha Milik Kampung (BUMK).

Sebab, keberhasilan BUMK salah satunya karena dukungan dari masyarakat itu sendiri.

"Sudah menjadi tugas kami untuk memahamkan masyarakat," ucapnya.

Dijelaskannya, BUMK sebagai bentuk hadirnya pemerintah kampung melayani masyarakatnya, terutama di sektor perekonomian, seperti Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di kampung bisa bermitra dengan diberdayakan oleh BUMK.

"Jadi BUMK bisa mengkonsolidasikan produk unggulan di masyarakat. Bisa sebagai penampung, pembeli maupun pemasaran. Tergantung kesepakatan dengan masyarakat. Tapi sifatnya hanya stimulan. Harapannya masyarakat bisa mandiri," jelasnya.

Baca juga: Wakil Bupati Berau Gamalis Imbau Aparat Kampung Dapat Memaksimalkan Peran BUMK

Karenanya, dukungan masyarakat sangat penting untuk pengelolaan BUMK ke depannya.

Selain itu, partisipasi pengelolaan masyarakat juga dibutuhkan. Lantaran hanya sedikit orang yang mau menjadi pengurus, padahal SDM ada.

"BUMK yang ada banyak yang belum berhasil. Sementara, hanya empat kampung yang belum membuat BUMK," paparnya.

Dia menjelaskan pihaknya masih fokus pada peningkatan sumber daya manusia (SDM) secara paralel.

"Karena target akhir BUMK bisa berkontribusi terhadap penghasilan asli kampung," tuturnya. (*)

Join Grup Telegram Tribun Kaltim untuk mendapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari. Caranya klik link https://t.me/tribunkaltimcoupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.