Ibu Kota Negara
Pemkab Kutai Kartanegara Beberkan Kondisi Wilayah Kukar dalam Persiapan Sambut IKN
Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) turut serta memaparkan kondisi daerah dan persiapan Kukar dalam menyambut Ibu Kota Negara (IKN) di Kali
Penulis: Aris Joni |
TRIBUNKALTIM.CO, TENGGARONG - Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) turut serta memaparkan kondisi daerah dan persiapan Kukar dalam menyambut Ibu Kota Negara (IKN) di Kalimantan Timur dalam acara webinar nasional HUT ke-19 Tribun Kaltim dengan mengusung tema "Spirit Nusantara".
Dimana, dalam webinar nasional itubahas seputar IKN dan dampak IKN untuk daerah sekitarnya di Kalimantan Timur.
Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) Edi Damansyah yang diwakili Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan Setkab Kutai Kartanegara Wiyono memaparkan kondisi wilayah Kukar saat ini dan apa saja persiapan Kukar dalam menyambut hadirnya IKN di Kaltim.
Dalam paparannya, Wiyono lebih dulu menjelaskan kondisi terkini wilayah Kukar yang merupakan kabuoaten terbesar dan terluas di Kaltim, yang mana luar wilayah Kukar saat ini mencapai lebih dari 27 ribu kilometer persegi dengan jumlah penduduk sekitar 741 ribu.
Wiyono menerangkan, berdasarkan data yang ia miliki, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kukar sekitar 74,06 persen, kemudian tingkat kemiskinan sekitar 7 persen, tingkat pengangguran sekitar 5,4 persen, pertumbuhan ekonomi sekitar 2,61 persen, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita 241 dan Indeks lingkungan hidup 73 persen.
Baca juga: Profil Bendungan Sepaku Semoi, Awalnya untuk Balikpapan, Kini Penopang Kebutuhan Air Bersih IKN
"Posisi ini relatif masih jauh dari harapan. Walaupun indeks kemiskiman di bawah angka nasional, tapi kondisi di lapangan masih belum menunjukan bahwa Kukar berada pada posisi yang sejahtera," ujarnya, Rabu (20/4/2022).
Spiritnya Kukar untuk IKN, dia berharap nanti sebagai ibu kota negara dapat menjadi simbol negara, kemudian modern dan berstandar internasional.
Tak hanya itu, IKN juga diharapkan menjadi wilayah yang smart dan green serta memiliki tata kelola pemerintahan yang efisien dan efeltif.
"Dan bisa mendorong pemerataan ekonomi di Kaltim," tegasnya.
Menurut Wiyono, antara Kukar dan IKN memiliki gap atau kesenjangan yang masih cukup jauh, dan lahirnya IKN dengan kondisi sekarang ini bisa dilihat dari kesenjangan infrastruktur dasar.
Di mana, kata dia, di Kukar saja masih banyak akses jalan yang belum terhubung antarkecamatan, sehingga menyulitkan untuk sampai ke ujung-ujung kecamatan karena belum semuanya terhubung dengan infrastruktur dasar yang baik, termasuk juga dengan kualitas pendidikan dan kesenjangan ekonomi.
Baca juga: Bappenas Ungkap Perkembangan Terkini Pembangunan IKN Nusantara, 6 Aturan Terbit Bulan Ini
"Seperti contoh, kasus terjadinya kelangkaan minyak goreng, padahal warga Kukar ini hidup di sekitar hutan sawit, tapi kita sendiri mengalami kesulitan untuk mendapatkan minyak goreng," tutur Wiyono.
Kasus ini, ucap dia, bisa menjadi salah satu gambaran untuk daerah Kukar yang dianggapnya masih sangat jauh sekali kesenjangannya, sehingga dengan adanya IKN ini dapat mengurangi gap itu untuk mencapai ibu kota yang lebih baik.
"Apalagi infonya di IKN nanti ada 1,5 juta penduduk. Dan itu lebih banyak dari jumlah penduduk di Kukar," katanya.
Ia juga memaparkan, tahun 2021 lalu IPM Kukar menduduki posisi keenam di Kaltim, sementara umur harapan hidup di Kukar berada di usia 72 tahun dan berada di posisi empat terendah di Kaltim, kemudian rata-rata lama sekolah di Kukar sebagian besar masih lulusan SMP.