Ibu Kota Negara

Terjawab Nasib Kota Jakarta Setelah IKN Pindah ke Kalimantan Timur

Pemindahan pusat pemerintahan Ibu Kota Negara ( IKN ) dari DKI Jakarta ke Kalimantan Timur menimbulkan banyak pertanyaan.

Editor: Heriani AM
HO/PUPR
Desain Ibu Kota Negara RI di Kalimantan Timur. Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar DKI Ahmed Zaki Iskandar berharap Kota Jakarta bisa mempertahankan ciri khas "Kebetawiannya" meskipun tak lagi menyandang status Ibu Kota Negara atau IKN. 

TRIBUNKALTIM.CO - Pemindahan pusat pemerintahan Ibu Kota Negara ( IKN ) dari DKI Jakarta ke Kalimantan Timur menimbulkan banyak pertanyaan.

Termasuk bagaimana nasib kota Jakarta nantinya setelah otorita pindah.

Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar DKI Ahmed Zaki Iskandar berharap Kota Jakarta bisa mempertahankan ciri khas "Kebetawiannya" meskipun tak lagi menyandang status Ibu Kota Negara atau IKN.

Hal ini disampaikan Zaki pada diskusi kelompok terfokus yang berlangsung di Kantor DPD Golkar DKI, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (17/4/2022) sore, mengutip Tribun-Medan.com dengan judul Jakarta Jadi Pusat Ekonomi dan Industri Kreatif Setelah Tak Jadi IKN

“Bagaimana Jakarta dengan kekhasannya Betawi itu bisa dipertahankan bahkan mungkin ke depan bisa dikembangkan lagi oleh pemerintah berikutnya," kata Zaki.

Baca juga: Menanti Kejelasan Status, Sekitar 38 Ribu Warga Sepaku Ada di Lokasi IKN, Bakal Jadi Warga Otorita?

Baca juga: Selain Percepat Pembangunan Bendungan Sepaku Semoi, PUPR Segera Kerjakan Drainase di Kawasan IKN

Baca juga: Gelar Rakernas Pertama, GKII Dukung Penuh IKN Nusantara

Focus group discussion (FGD) seri kedua yang diselenggarakan bekerja sama dengan Warta Kota Network ini mengambil tema "Jakarta Ibu Kota Ekonomi Kreatif". Selain Zaki, hadir sejumlah narasumber yaitu budayawan Ridwan Saidi, sineas Swastika Nohara.

Hadir pula perwakilan Dinas Pariwisata DKI Jakarta Sherly Yuliana, perwakilan Lembaga Kebudayaan Betawi (LKB) Beky Mardani, anggota Akademi Jakarta Margani M Mustar, dan perwakilan dari media Tribunnetwork yakni Serambi Indonesia serta Tribun Kaltim. Dua perwakilan yang disebut terakhir bergabung secara online.

Pada kesempatan tersebut, Zaki--yang juga menjabat Bupati Tangerang--berharap Rancangan Undang-Undang (RUU) Kekhususan Jakarta segera rampung.

"Karena yang terdekat memang bagaimana UU (Undang-Undang) Jakarta harus direalisasikan," ujarnya.

Zaki membayangkan nantinya kegiatan besar di Jakarta seperti Pekan Raya Jakarta (PRJ) dapat menjadi kegiatan berskala internasional.

Selain PRJ, Jakarta kerap membuat agenda berskala nasional setiap tahunnya seperti Jakarta Fashion Week, Java Jazz Festival, Jakarta Food and Fashion Festival, hingga Jakarta International Motor Show.

"Lalu bikin international movie week kalau mau jadi pusat budaya internasional. Kayak Pasar Baru, Kota Tua, itu kan ikon Jakarta dari zaman dulu," kata politisi berumur 48 tahun ini.

Aliya, perwakilan PSI di FGD Golkar DKI Jakarta seri kedua, sepakat dengan pandangan Zaki. Menurutnya pemindahan IKN tetap membuat Jakarta sebagai pusat tren fesyen dan teknologi.

"Diskusi ini sungguh menarik, saya melihat saat ini Jakarta menjadi trendsetter (pencipta tren). Apalagi di tahun 2045 nanti, generasi milenial akan berperan aktif dan berharap bisa menjadi industri kreatif," ucapnya.

Pemred Harian Serambi Indonesia, Zainal Noor Arifin menilai Jakarta tak akan mengalami perubahan besar meski tak lagi menjadi IKN.

Halaman 1 dari 3
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved