Ibu Kota Negara
Kawasan Inti Pusat Pemerintahan IKN di Kaltim Mulai Dibangun Tahun Depan, Gunakan Dana APBN Rp 30 T
Pembangunan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan ( KIPP ) Ibu Kota negara ( IKN ) dimulai tahun depan. KIPP IKN bakal gunakan dana APBN Rp 30 T
Seperti dikutip TribunKaltim.co dari kompas.com, Menkeu Sri Mulyani mengatakan, "Kita juga di dalam APBN tahun depan sudah mencadangkan untuk belanja pembangunan untuk Ibu Kota Negara baru, yaitu antara Rp 27 hingga Rp 30 triliun."
20 persen dari APBN untuk Dana Pembangunan IKN
Secara keseluruhan, pagu indikatif belanja negara pada tahun 2023 berada di kisaran Rp 2.818,1 triliun hingga Rp 2.979,3 triliun.
Besarannya setara dengan 14,09 hingga 14,71 persen dari PDB.
Sri Mulyani menjelaskan, belanja negara tersebut terdiri dari belanja pemerintah pusat (BPP) sekitar Rp 2.017 triliun - Rp 2.152 triliun, serta transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) Rp 800 - 826 triliun.
"Dengan belanja tersebut dan penerimaan yang tadi telah disampaikan defisit APBN tahun depan akan dirancang pada kisaran Rp 562,6 triliun, hingga Rp 596,7 triliun atau ini berarti 2,81 hingga 2,95 persen dari PDB," tandas dia.
Sebagai informasi, dana yang dibutuhkan untuk membangun IKN adalah Rp 466 triliun yang 19-20 persennya menggunakan APBN.
Untuk tahap awal dari tahun 2022-2024, anggaran dibutuhkan sekitar Rp 45 triliun.
Adapun anggaran IKN tiap tahun mengacu pada UU Nomor 17 Tahun 2003 dan UU nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
Baca juga: Sidang Uji Formil di MK, Pembelaan Pemerintah terkait Pembentukan UU IKN yang Dnilai Terlalu Cepat
(*)
IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS
Join Grup Telegram Tribun Kaltim untuk mendapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari. Caranya klik link https://t.me/tribunkaltimcoupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.