Berita Berau Terkini
Hari Otonomi Daerah, Momentum Evaluasi Kebijakan, Pemkab Berau Ingin Ada Keberpihakan
Agus Wahyudi mengatakan bahwa ada beberapa kebijakan yang sebelumnya memang merugikan Pemkab Berau.
Penulis: Renata Andini Pengesti | Editor: Mathias Masan Ola
lihat foto
TRIBUNKALTIM.CO, TANJUNG REDEB - Asisten II Setkab Berau, Agus Wahyudi membeberkan koordinasi dengan Kemendagri dalam kegiatan rapat otonomi daerah.
Agus Wahyudi mengatakan bahwa ada beberapa kebijakan yang sebelumnya memang merugikan Pemkab Berau.
Seperti Galian C, sebelumnya, perizinan berada di provinsi dan ditarik ke pusat dan kembali lagi ke provinsi.
Menurutnya hal tersebut hanya menyulitkan regulasi, dan kondisi wilayah Berau, tidak diketahui betul oleh pusat maupun provinsi.
“Memang ada beberapa kebijakan yang Berau sendiri tidak punya kewenangannya. Cukup menyulitkan dan ya ada ruginya,” bebernya kepada TribunKaltim.co Selasa (26/4/2022).
Baca juga: Walikota Andi Harun Angkat Bicara Terkait Pemekaran Daerah Otonomi Baru Samarinda Seberang
Baca juga: Yansen Tipa Padan Dukung Pembentukan Daerah Otonomi Baru, Tanjung Selor Jadi Ibu Kota Provinsi
Baca juga: NEWS VIDEO Wakil Gubernur Yansen TP, Buka Suara Terkait Daerah Otonomi Baru di Kaltara
Apalagi ditegaskan Agus, untuk daerah sulit untuk improve terkait masalah pendapatan asli daerah (PAD). Karena hal tersebut banyak dikendalikan oleh pusat.
Contoh lain, seperti untuk pengawasan pulau-pulau kecil. Berau juga terdampak, sehingga pengawasan sangat sulit dilakukan oleh Pemkab Berau.
“Ya meskipun dalam rapat, bahwa ada beberapa pemerintah daerah yang kemandiriannya sudah lumayan. Tapikan di satu sisi, masih ada juga daerah yang belum maju,” ujarnya.
Ia menilai, dengan banyaknya kebijakan yang dialihkan ke pusat, membuat daerah sulit untuk berkembang. Sedangkan disaat seperti ini, daerah butuh banyak dana untuk pemulihan ekonomi, mengingat seluruh Indonesia, kesulitan lantaran Pandemi Covid-19.
“Daerah itu bisa berkembang untuk pendapatannya. Jika kembali ke pusat, ya sama saja seperti dulu,” katanya.
Baca juga: 5 Daerah Otonomi Baru di Kalimantan Utara Bakal Dibahas Pemerintah Tahun Ini? Ini Penjelasan Pemprov
Mantan Kepala Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan (Bapelitbang) Berau, ini juga mengungkapkan, jika pengawasan yang sebelumnya dipegang oleh pusat, dan dikembalikan ke pemda, akan lebih mudah dilakukan pengawasan.
“Jika dikembalikan ke tangan kita, tentu akan mudah dikontrol,” ucapnya.
Ia kembali mencontohkan, seperti pengawasan pulau kecil, dimana di dalam situ, juga masuk untuk pengawasan telur penyu, yang ditarik ke pusat. Sehingga Pemkab Berau, tidak bisa berbuat banyak. Hanya bisa memberi informasi tanpa bisa melakukan penindakan apapun.
“Kewenangan pusat, kita sulit bertindak jadinya,” ucapnya.
Menurutnya, Hari Otonomi Daerah tersebut, juga bisa sebagai ajang evaluasi. Beberapa kebijakan bisa saja dipilah, pembagian mana bagian pusat, dan hal yang perlu dikembalikan ke daerah.
