95 Persen Warga Terdaftar JKN-KIS, Kota Samarinda Capai Predikat UHC dari BPJS Kesehatan

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA – Kota Samarinda berhasil mencapai status Universal Health Coverage (UHC) karena capaian 95,08 persen warganya terdaftar program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Atas raihan itu, pemerintah kota Samarinda diganjar penghargaan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan pada Rabu (27/4/2022).

Predikat UHC disandang Samarinda ditandai dengan piagam UHC yang diserahkan oleh Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan BPJS Kesehatan, dr Lily Kresnowati kepada walikota Samarinda, Andi Harun di ruang Mangkupelas, balai kota Samarinda.

Saat ini terdata ada 95,08 persen penduduk atau setara dengan 790.305 jiwa di Samarinda yang telah terdaftar sebagai anggota penerima program JKN-KIS.

Walikota Andi Harun mengemukakan dalam upaya mewujudkan kota Samarinda sebagai kota UHC disertai dengan sejumlah tantangan yang dihadapi, terutama soal kemampuan keuangan pemerintah daerah.

Baca juga: Kepesertaan Program JKN-KIS Capai 97,87 Persen, Pemkab Kutim Dapat Predikat UHC dari BPJS Kesehatan

Baca juga: Komisi IV DPRD Minta Pemkot Samarinda Segera Realisasikan UHC 98 Persen

Baca juga: UHC Plus Pemkot Balikpapan Permudah Layanan Peserta JKN-KIS, Dirut BPJS Kesehatan Beri Apresiasi

Sedangkan menurut Andi Harun kepastian jaminan kesehatan kepada masyarakat kota Samarinda adalah hal yang penting untuk bisa diwujudkan.

“Sebenarnya dari awal pemerintah daerah sudah menyadari bahwa ini adalah sebuah program yang wajib, tetapi sebagaimana yang dirasakan oleh pemerintah daerah di seluruh Indonesia, selain wajib pembiayaannya juga cukup besar, dan kita (Samarinda) itu termasuk yang APBD-nya kecil untuk mengcover kepentingan masyarakat di seluruh kota,” cetus Andi Harun usai penyerahan piagam UHC dari BPJS Kesehatan.

“Maka kita cari strategi supaya tidak perlu lagi mengalokasikan anggaran baru, maka salah satu di antara program Pro Bebaya, kita masukkan salah satu program yang bersifat mandatory, yaitu jaminan kesehatan bagi warga yang belum mendapatkannya,” lanjut walikota.

Melalui program dana Rp 100 juta sampai Rp 300 juta per RT itu, Samarinda bisa menjangkau masyarakat yang belum menerima manfaat JKN-KIS untuk dapat dipesertakan yang iurannya ditanggung oleh pemerintah.

Selain itu pemkot juga telah mendaftarkan sekitar 66.000 jiwa dalam kepesertaan BPJS Kesehatan melalui APBD Pemda, kemudian ada pula warga yang didaftarkan dengan menerima manfaat dari Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) kota Samarinda.

Baca juga: Demi Mencapai UHC, Pemkot Samarinda Harap Perusahaan Ubah Dana CSR ke Sektor Kesehatan

Dengan pencapaian jaminan kesehatan kepada 95 persen penduduk ini, tersisa sekitar 5 persen atau 40.000 jiwa lagi yang belum tercover dalam program JKN-KIS.

Andi Harun mengungkapkan, jumlah yang tersisa ini akan segera dikoordinasikan untuk dicarikan skema pengikutsertaan dalam JKN-KIS, apakah melalui program Pro Bebaya, atau dengan keterlibatan badan usaha dan perusahaan melalui CSR.

“Sisanya 40.000 ini harus kita validasi dulu karena ini menyangkut data angka jangan sampai ada yang tidak valid atau ganda di antaranya, kalau sudah divalidasi maka sisanya akan kita usahakan paling lambat tahun depan sudah 100 persen,” tandasnya.

Ia mengapresiasi kerja seluruh pihak yang sejauh ini telah terlibat dalam mewujudkan Universal Health Coverage terwujud di Samarinda.

Baca juga: Pemerintah Kota Balikpapan Terapkan UHC Plus, Peserta JKN-KIS Dapatkan Layanan Digital

Mantan wakil ketua DPRD provinsi Kaltim itu mengupayakan pencapaian UHC ini akan selaras dengan pelayanan kesehatan yang optimal dan setara di seluruh unit fasilitas kesehatan masyarakat mulai Puskesmas, klinik hingga rumah sakit di Samarinda.