Harga TBS Anjlok, Apkasindo Kaltim Bakal Lakukan Aksi Damai di Titik Nol IKN Nusantara

TRIBUNKALTIM.CO, TANA PASER- Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) se-Kalimatan Timur bakal lakukan aksi protes anjloknya harga Tandan Buah Segar (TBS) yang disebabkan adanya larangan ekspor CPO dan sejenisnya.

Aksi tersebut rencananya akan digelar hari ini, berpusat di Titik Nol Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Diikuti kisaran 200 orang perwakilan DPW Apkasindo se-Kalimantan Timur (Kaltim), Minggu (15/5/2022).

Ketua DPW Apkasindo Kaltim, Betman Siahaan menyebutkan aksi damai yang akan dilakukan merupakan bentuk kekecewaan pada Pabrik Kelapa Sawit (PKS).

"Titik kumpul di Desa Sepan PPU, ada sekitar 200 orang mewakili DPD Apkasindo se Kaltim. Kita mau menunjukkan secara nasional turunya harga TBS yang tidak sesuai dengan harga yang telah di keluarkan oleh pemerintah," kata Siahaan saat di konfirmasi TribunKaltim.co.

Ditegaskan, dampak yang ditimbulkan akibat larangan ekspor Crude Palm Oil (CPO) juga berimbas pada petani sawit

Baca juga: Kapolri Turun Tangan Kawal Kebijakan Jokowi, Jangan Coba-coba Ekspor CPO dan Migor

Baca juga: Kapal TB NSS II tak Bawa CPO Keluar Negeri, Danlanal Balikpapan: Publik Bisa Membuktikan

Baca juga: Tanggapan PT Sinarmas LDA Maritime Terkait Tongkang Bermuatan CPO yang Ditahan KRI

"Kami bukan demo, kami hanya akan melakukan aksi damai di IKN, karena sebagai daerah penyangga IKN menjerit dengan keputusan pemerintah pusat. Petani sawit yang menjadi korban kebijakan," tegasnya.

Selain membeli dibawah harga, kata Siahaan, terdapat beberapa PKS yang tidak mau menerima TBS petani dengan alasan tangki timbun mereka penuh.

Menurutnya, hal itu merupakan imbas dari kebijakan Pemerintah Pusat yang melarang ekspor minyak sawit mentah atau CPO.

"Semua PKS kebingungan dengan minyak mereka mau dijual kemana, kami ke IKN mau menunjukkan bahwa petani sawit tidak mau lagi memanen hasil kebun mereka karena harga yang tidak seimbang dengan biaya yang dikeluarkan, itulah inti alasan pergerakan petani ke IKN," ungkap Siahaan.

Terkhusus untuk wilayah Kabupaten Paser, kondisi petani sawit sangatlah memprihatinkan dikarenakan hasil panen dibeli dengan murah oleh pihak perusahaan.

"Kondisi petani di Paser sangat memprihatinkan, mereka (petani) sudah tidak bisa panen karena pertimbangan harga tidak sesuai lagi dengan biaya panen dan transport," paparnya.

Sejauh ini, terdapat 2 pabrik di Paser telah menutup pabrik dan tak lagi membeli TBS dari petani yakni PT Saraswati Sawit Makmur Lestari dan PT Multi Makmur Mitra Alam (M3A).

"Sudah ada dua pabrik yang menutup pembelian TBS petani, Saraswati dan M3A di Paser sudah menutup," sambung Siahaan.

Ia khawatir, akan ada pabrik lainnya yang melakukan langkah serupa, ditambah lagi belum adanys tindakan serius yang dilakukan pemerintah daerah.

Padahal, beberapa waktu lalu Gubernur Kaltim telah mengeluarkan surat agar pabrik membeli harga TBS seusuai dengan ketentuan harga yang ditetapkan.

"Hrusnya sudah ada surat teguran yang dilayangkan ke pabrik-pabrik yang tidak mematuhi regulasi harga sawit, namun nyatanya sampai sekarang itu belum dilakukan, walau sudah ada imbauan dari Gubernur Kaltim," jelasnya.

Berdasar dari pantauan Apkasindo Kaltim, semua pabrik kelapa sawit yang beroperasi di Kalimantan Timur belum ada yang mengikuti harga penetapan pemerintah.

"Masih dibawah Rp 3.000, itu semua PKS diluar loading ramp. Ada yang sudah Rp 2.200, ada juga yang Rp 1.800 per kilogramnya. Jadi bervariasi, seharusnya mengikuti harga yang telah ditetapkan," tandas Siahaan.

Hal senada juga dikatakan koordinator aksi damai wilayah Kabupaten Paser, Arbani menyebutkan akan ada perwakilan dari tiap wilayah.

"Rencananya kita ada perwakilan dari Paser, PPU, Kutim, bahkan ada yang dari Berau. Namun kita masih melihat situasi juga, apalagi banyaknya intervensi keamanan yang menolak adanya kegiatan di IKN," jelasnya.

Aksi damai yang akan dilakukan merupakan bentuk protes terhadap turunnya harga sawit yang kian anjlok.

Sejak dikeluarkannya larangan ekspor CPO, kata Arbani pihak perusahaan membeli hasil panen sawit petani dengan murah yang jauh dari ketetapan harga pemerintah.

"Bahkan sebagian tutup tidak menerima buah petani, kalau yang tutup itu terkhusus di Paser ada sekitar 5 pabrik, kalau di wilayah PPU maupun kabupaten/kota lainnya saya belum tau," tambah Arbani.

Lebih lanjut dikatakan, larangan ekspor CPO tersebut juga ikut sangat merugikan para petani sawit, terkhusus untuk wilayah Kabupaten Paser.

"Harga TBS yang dibeli oleh perusahaan juga bervariatif, mulai dari Rp 1.800 hingga Rp 2.200. Sedangkan harga yang ditetapkan pemerintah yang harusnya wajib dibeli oleh PKS paling rendah sebesar Rp 3.000, tapi itupun tidak dipatuhi semenjak keluarnya larangan ekspor oleh pemerintah," urai Arbani.

Rencananya, pihaknya juga bakal melakukan pertemuan dengan Bupati Paser dr. Fahmi Fadli untuk menyampaikan aspirasi petani sawit.

Baca juga: Diduga Melanggar Hukum, TNI AL Telah Menangkap 7 Kapal Pengangkut CPO

"Kita juga berencana akan melakukan pertemuan dengan Bupati untuk menyampaikan aspirasi kita, surat permohonan audiensi kita juga sudah masuk sejak 2 bulan yang lalu," tutup Arbani. (*)

Join Grup Telegram Tribun Kaltim untuk mendapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari. Caranya klik link https://t.me/tribunkaltimcoupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel