Berita Nasional Terkini
Panglima TNI Serahkan ke Polri Soal 5 WNI Gabung ISIS, Amerika Serikat Ikut Turun Tangan
Warga Negara Indonesia (WNI) kembali terlibat dalam jaringan terorisme internasional
lihat foto
Kegiatan tersebut akan berlangsung selam 25 hari di sejumlah wilayah di Pulau Lombok.
Baca juga: ISIS Resmi Punya Pemimpin Baru Usai Abu Ibrahim Tewas Dalam Operasi Khusus Amerika
Mereka akan terjun langsung melayani masyarakat.
Amerika Serikat Sanksi Lima WNI
Sementara itu, Amerika Serikat memberikan sanksi pada lima warga negara Indonesia (WNI) karena diduga menjadi fasiltator keuangan kelompok terorisme Negara Islam Irak dan Suriah ( ISIS).
Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Dedi Prasetyo menyampaikan, dua dari lima warga itu, yakni Ari Kardian dan Rudi Heriadi, merupakan mantan narapidana terorisme (napiter) “Ari sudah bebas, kasusnya memfasilitasi pengiriman orang ke Suriah. Ia dua kali diproses hukum. Hukuman pertama dan kedua (vonisnya) 3 tahun,” tutur Dedi dikonfirmasi Kompas.com, Rabu (11/5/2022).
Lalu Rudi adalah simpatisan ISIS yang pernah tinggal di Suriah.
“Rudi (dihukum) tahun 2019, vonisnya 3 tahun 6 bulan, baru bebas,” sebutnya.
Sementara itu dua WNI yang mendapatkan sanksi dari Amerika Serikat diduga kuat masih berada di Suriah.
“Dua orang perempuan Dwi Dahlia Susanti dan Dini Ramadani diyakini kuat saat ini berada di Suriah, diketahui dari dokumen perjalanan,” paparnya.
Terakhir, WNI yang menjadi fasilitator ISIS adalah Dandi Adiguna.
Berdasarkan keterangan dari keluarganya, lanjut Dedi, ia telah meninggalkan Indonesia.
Baca juga: Klarifikasi Boy Rafli Amar Soal Pesantren Terafiliasi Teroris, Paling Banyak ISIS
“Berdasarkan keterangan ayahnya, sudah di luar negeri mungkin juga di Suriah,” pungkasnya.
Sebelumnya Direktur Pencegahan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Ahmad Nurwakhid mengatakan kelima WNI itu terlibat foreign terrorist fighter (FTF) ISIS.
Ia menyampaikan pencantuman kelima nama warga itu merupakan upaya pencegahan pendanaan terorisme.
Nurwakhid menegaskan, pihaknya akan melakukan tindak lanjut sesuai otoritas dan wewenang pada Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pengesahan Perjanjian Antara Republik Indonesia dan Republik Islam Iran Tentang Ekstradisi.
