Ibu Kota Negara
Aturan Pengadaan Barang dan Jasa di IKN Nusantara sudah di Meja Jokowi, Utamakan PDN dan Usaha Lokal
Aturan pengadaan barang dan jasa di IKN Nusantara sudah ada di meja Jokowi. Dalam draf disebutkan akan mengutamakan produk dalam negeri & usaha lokal
lihat foto
Pertama, SDM pengadaan yang selaras dengan kebutuhan organisasi Otorita IKN mengadopsi skema agile organization.
Baca juga: Pasca IKN Pindah, Said Didu Khawatir dengan Nasib Sekitar 50 Gedung Pemerintahan di Jakarta
Kedua, proses pengadaan yang mengakomodir kemudahan dan inovasi dalam proses pengadaan barang/jasa pemerintah.
Ketiga, pemberdayaan lokal yang memberdayakan pelaku usaha lokal di lingkungan sekitar Ibu Kota Nusantara dan penggunaan tenaga kerja dan material kokal.
"Nantinya peraturan ini juga akan dilengkapi dengan standar bidding document," kata Sarah.
Kepala Otorita IKN Bambang Susantono menyampaikan rasa terima kasih atas asistensi dan bantuan yang diberikan oleh LKPP.
"Kita ingin membuat satu wilayah kota yang sesuai dengan visi Presiden, mohon dibimbing dalam pelaksanaannya, kita mencari terobosan-terobosan dan semoga didukung oleh teman-teman di LKPP," ucap Bambang Susantono.
Beberapa Pengusaha Telah Berinvestasi di Penajam Paser Utara
Sejak penetapan Ibu Kota Negara ( IKN ) pindah ke Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara, belum banyak dampak yang dirasakan secara langsung oleh Kabupaten PPU.
Namun, sejauh ini karena adanya IKN, Benuo Taka semakin dikenal masyarakat luas, dan telah banyak yang tertarik dengan PPU dalam berbagai hal.
Baca juga: Persemaian Mentawir IKN Nusantara, Mulai Dibangun Waduk Sistem Pengairan Pembibitan
Menurut Pelaksana Tugas (Plt) Bupati PPU Hamdan, yang tertarik dengan PPU terutama para investor.
"Semenjak ditunjuknya PPU jadi bagian IKN, efek yang dirasakan PPU terutama semakin dikenal orang ibarat lagi cantik-cantiknya dan banyak yang minat," ungkapnya Kamis (19/5/2022).
Sektor yang paling dilirik investor dikatakan Hamdam, terutama dalam sektor industri dan pergudangan.
Beberapa investor tersebut, bahkan ada yang sudah melengkapi dokumen dan ada yang masih mencari potensi investasi yang cocok untuk digarap.
"Minat banyak tapi harus selektif, ada yang sudah tinggal melengkapi dokumen, ada juga yang masih melihat investasi apa yang cocok," lanjutnya.
Menurut Hamdam, hal tersebut cukup positif terutama dalam menggarap capaian-capaian potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pajak.
