Berita Pemkab Kutai Kartanegara

Percepat Penyelesaian Laporan Masyarakat, Pemkab Kukar-Ombudsman Bentuk Focal Point

Sebagai upaya percepatan penyelesaian laporan masyarakat terhadap pelayanan, Pemkab Kukar dan Ombudsman membentuk Focal Point atau pejabat penghubung

Editor: Diah Anggraeni
Prokom
Pembentukan Focal Point ditandai dengan penandatanganan perjanjian oleh Kepala Perwakilan Ombudsman Kaltim, Kusharyanto dengan 16 perangkat daerah, disaksikan Bupati Kukar Edi Damansyah. 

TRIBUNKALTIM.CO - Sebagai upaya percepatan penyelesaian laporan masyarakat terhadap pelayanan, Pemkab Kukar dan Ombudsman membentuk Focal Point atau pejabat penghubung antara keduanya di Hotel Pacific Balikpapan, Rabu (18/5/2022) lalu.

Acara yang dibuka secara virtual oleh Wakil Ketua Ombudsman RI Bobby Hamzah itu ditandai dengan penandatanganan perjanjian oleh Kepala Perwakilan Ombudsman Kaltim Kusharyanto dengan 16 perangkat daerah yang menjadi Focal Point untuk Kukar, disaksikan Bupati Kukar Edi Damansyah.

Bupati Edi Damansyah berterima kasih dan mengapresiasi Ombudsman Perwakilan Kaltim yang melaksanakan kegiatan itu, guna menyamakan persepsi dan membangun sinergi untuk penguatan pengawasan pelayanan publik baik secara internal maupun eksternal.

Baca juga: Serahkan Piala Bergilir MTQ ke Gubernur Kaltim, Wabup Optimistis Kukar Kembali Juara Umum

Pemkab Kukar, kata Edi, memiliki target dan komitmen meningkatkan kualitas layanan publik, komunikasi dan respons cepat terhadap peningkatan kualitas pelayanan.

Apalagi, wilayah Kukar yang memiliki luas 27.263 kilometer persegi atau 2,8 kali luas Jabodetabek (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi), sehingga kerentanan permasalahan layanan publik tidak dapat dipantau dan ditindaklanjuti secara optimal.

Edi juga mengapresiasi Ombudsman atas hasil yang dicapai dengan memberikan rekomendasi agar mempersiapkan dan memperbaiki OPD yang belum masuk dalam sampling survei kepatuhan, agar pengelolaan aduan di Kukar dapat dikembangkan melalui integrasi dengan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N).

Baca juga: Ditinjau Tim KemenPAN-RB, Mal Pelayanan Publik di Kukar Segera Beroperasi

Untuk mengoptimalkan hal tersebut, menurutnya dapat digunakan kemajuan teknologi informasi sebagai media akselerasi, transparansi dan efektivitas komunikasi antara masyarakat, pemerintah dan lembaga pelayanan.

"Saya berharap pembentukan Focal Point untuk percepatan penyelesaian laporan masyarakat ini dapat memberikan manfaat yang signifikan bagi peningkatan kualitas pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan di daerah lebih profesional dan berorientasi pada pencapaian kesejahteraan masyarakat," ucapnya.

Di akhir sambutannya, bupati meminta perlu diagendakan pertemuan secara berkala dengan Ombudsman dalam rangka koordinasi, integrasi dan sinergi antarkelembagaan. (adv)

Join Grup Telegram Tribun Kaltim untuk mendapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari. Caranya klik link https://t.me/tribunkaltimcoupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 

Sumber: Tribun Kaltim
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    Tribun JualBeli
    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved