Dinas ESDM Kaltim Akui Sudah Terima Data CSR Dari Perusahaan PKP2B, Namun Enggan Beberkan Detail

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA- 17 Perusahaan bidang pertambangan di Kalimantan Timur diminta menyerahkan data terkait pengembangan PPM dari dana CSR yang sudah tersalurkan.

Permintaan Dinas ESDM Kaltim ini ditengarai setelah gaduhnya salah satu perusahaan besar di Bumi Mulawarman, yang menyalurkan dana bantuan pribadi dari pemilik ke perguruan tinggi ternama di Jawa.

Ditemui secara langsung, Kepala Dinas ESDM Kaltim Christianus Benny mengungkapkan beberapa perusahaan pemegang PKP2B telah menyerahkan data terkait CSR.

"Ada semua datanya lengkap, rata-rata mereka semua disesuaikan dengan produksi," ungkapnya, Rabu (1/5/2022).

Ditanya berapa perusahaan, Benny tak membeberkan, lalu melanjutkan penjelasan dengan mencontohkan PT Bayan Group yaitu Bara Tabang, yang telah mengalokasikan 30 juta USD pertahun untuk CSR serta PT KPC yang juga telah menyalurkan CSR ini.

Baca juga: Pemkab Penajam Paser Utara Belum Miliki Forum CSR, Asisten II Setkab PPU: Sedang Disiapkan

Baca juga: Sejalan dengan Isran Noor, Koalisi Pemuda IKN Beber CSR Nilai Tetap tak Masuk Akal

Baca juga: Program CSR PHM Petani Maju 4.0 Terima Kunjungan Deputi SKK Migas

"Laporan di CSR mereka PPM-nya ada di dua belas lokasi. Sama seperti PT KPC, ada 60 juta produksinya, dilapangan sekitar Rp74 Miliar sudah disalurkan," terang Benny. 

"Sebagian sudah diberikan (data CSR), sisa satu dua saja yang belum," imbuhnya.

Saat meminta data perusahaan mana saja yang telah memberikan data, Benny enggan membeberkan detail dengan alasan nanti akan dibeberkan setelah seluruh data perusahaan terkait CSR rampung dikumpulkan.

Dia hanya memberikan satu data dari salah satu perusahaan PKP2B PT Singlurus Pratama yang telah menyalurkan dana CSR untuk 8 pilar PPM selama rentang waktu 2019 sampai Mei 2022.

"Saya kirim, nah itu sebagai salah satu contoh laporan pemanfaatan CSR yang diberikan perusahaan PKP2B," jelasnya.

Selebihnya, Benny menanggapi adanya rencana DPRD Kaltim yang akan membuat Pansus CSR, menurutnya silahkan saja legislatif membuat itu, pihaknya setuju saja dan malah bakal membantu pihaknya.

Baca juga: CSR Perusahaan Jadi Opsi Sumber Dana Pembangunan di Kutai Timur

"Kalau memang ada desakan DPRD dan ke pemerintah pusat, ya itu lebih bagus lagi. Pansus juga bisa melakukan kroscek di lapangan, lebih bagus lagi. Jadi pekerjaan terbantu untuk mengawasi bersama-sama, karena forum CSR kan berbagai macam, ada dari dinsos, kehutanan, perkebunan, disatukan saja," pungkas Benny. (*)

Join Grup Telegram Tribun Kaltim untuk mendapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari. Caranya klik link https://t.me/tribunkaltimcoupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel