Mendadak Ada Patok Tanah yang Baru di Lokasi Inti IKN Nusantara, BPN: Polda Kaltim akan Turun Tangan

TRIBUNKALTIM.CO - Mendadak ada patok batas tanah yang baru di lokasi inti Ibu Kota Negara/ IKN Nusantara.

Kementerian ATR/BPN pun langsung menanggapi temuan tersebut.

Baru-baru ini beredar kabar bahwa ada patok batas tanah dadakan di sekitar Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) Ibu Kota Nusantara (IKN).

Baca juga: Jokowi Anggarkan Biaya Infrastruktur Rp 400 Triliun, Berapa untuk IKN Nusantara?

Baca juga: Rekomendasi Rumah Murah di IKN Nusantara, Lokasi Strategis, Ada yang Dekat Titik Nol

Beberapa masyarakat menyebutkan bahwa patok tersebut mendadak muncul di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara.

Menanggapi hal itu, Kementerian ATR/BPN memastikan bahwa patok dadakan itu tidaklah resmi, melainkan ulah oknum yang tidak bertanggung jawab.

Dilansir dari Kompas.com, Kepala Biro Humas Kementerian ATR/BPN, Yulia Jaya Nirmawati mengatakan, patok ilegal tersebut berada di Kawasan Taman Hutan Raya (Tahura) dan di wilayah Inhutani.

Jajaran Kanwil BPN Provinsi Kalimantan Timur disebut telah berkoordinasi dengan kepolisian daerah (Polda).

"Pihak Polda pun sudah langsung ke lapangan. Patok-patok tersebut dipasang oleh orang tidak dikenal. Sudah dicabut atau dibuang juga oleh masyarakat setempat," ujar Yulia dalam keterangan tertulis, Selasa (31/05/2022).

Dia menambahkan, patok yang merupakan hasil pemasangan Kementerian ATR/BPN lokasinya berada di areal penggunaan lain (APL) KIPP.

"Pemasangan di APL ini bukan termasuk liar, karena sebelumnya sudah terlebih dahulu diadakan sosialisasi. Dan dari sosialisasi juga tidak ada masyarakat yang komplain soal patok batas tanah ini," jelasnya.

Pemasangan patok ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk mempercepat rencana pengembangan di kemudian hari.

Adanya patok di lahan-lahan tersebut juga dapat mengurangi risiko sengketa akibat tumpang tindih klaim kepemilikan tanah.

Baca juga: Rekomendasi Rumah Murah di IKN Nusantara, Lokasi Strategis, Ada yang Dekat Titik Nol

Jokowi Anggarkan Biaya Infrastruktur Rp 400 Triliun, Berapa untuk IKN Nusantara?

Pemerintahan Jokowi mematok belanja infrastruktur pada tahun 2023 di kisaran Rp 367,7 triliun - Rp 417,7 triliun.

Nilai ini lebih tinggi dibanding belanja infrastruktur pada tahun 2020 dan tahun 2021.

Dilansir dari Kompas.com, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, anggaran pembangunan Ibu Kota Negara ( IKN) baru di Kalimantan Timur (Kaltim) masuk dalam anggaran belanja tersebut.

Namun, dia belum merinci besaran pasti belanja IKN.

"Tahun 2022 kita sudah mulai untuk bangun IKN dan tentu tahun 2023 juga akan makin diakselerasi.

Baca juga: Daftar Rekomendasi Rumah Murah di IKN Nusantara yang Terdaftar di Laman SiKumbang Kementerian PUPR

Ini termasuk di dalam belanja negara terutama untuk belanja modal dan belanja infrastruktur," kata Sri Mulyani dalam rapat bersama Badan Anggaran di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (31/5/2022).

Bendahara negara ini menuturkan, anggaran pengembangan IKN pada tahun 2023 yang menggunakan dana APBN ini diarahkan untuk membangun sarana penting, mulai infrastruktur dasar hingga berbagai fasilitas pemerintahan yang utama.

Oleh karena itu kata dia, beberapa anggaran tersebut masuk di lintas kementerian, seperti Kementerian PUPR, Kementerian Perhubungan, Kementerian Pertahanan, Kemendikbud, Kementerian Kesehatan, dan Polri.

"Anggaran untuk Kemenhan dan Polri karena harus didesain dari awal untuk aspek sarana keamanan dan pertahanan, serta Kemendikbud dan kemenkes karena sarana pendidikan dan kesehatan paling tidak yang awal harus sudah dimulai," ucap Sri Mulyani.
Lebih lanjut Sri Mulyani menuturkan, belanja dalam pembangunan infrastruktur akan tetap menjadi fokus untuk APBN 2023.

Tak heran, nilainya lebih besar dibanding tahun 2020-2021 dengan besaran masing-masing Rp 406,1 triliun dan Rp 365,8 triliun.

Sesuai dengan instruksi Presiden Jokowi, infrastruktur yang bakal fokus dibangun untuk tahun depan adalah jenis infrastruktur yang bisa diselesaikan pada periode pemerintahan ini.

Baca juga: Sesuai Jadwal, Pembangunan IKN Nusantara Dimulai Tahun 2022, Infrastruktur Dasar Masih Pakai APBN

Dengan kata lain, infrastruktur yang bisa selesai tahun 2023 atau semester I tahun 2024.

"Ini untuk bisa menunjukkan akuntabilitas dari pemerintahan dalam akselerasi pembangunan infrastruktur, baik itu dalam penyediaan air minum, pengolahan limbah, energi pangan dan konektivitas, serta infrastruktur jalan dan TIK lainnya," ucap dia.

Dia bilang, pembangunan infrastruktur harus tetap dijalankan karena sangat menentukan kenaikan produktivitas Indonesia.

Saat ini saja kata Sri Mulyani, infrastruktur di Indonesia masih jauh tertinggal dengan negara tetangga.

"Meskipun mungkin dalam 9 tahun terakhir kita melihat infrastruktur dibangun, namun Indonesia dari sisi kesiapan infrastruktur masih jauh tertinggal dibanding negara tetangga kita atau emerging country yang lain," tutupnya. (*)